jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyapa Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan sapaan hangatnya kepada para kepala daerah yang hadir untuk membahas langkah percepatan akses keuangan.
Idah menghadiri Rakornas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Presiden Prabowo juga secara langsung berinteraksi dengan Idah. Pertanyaan yang disampaikan menyentuh aspek hubungan keluarga Idah dengan tokoh nasional B.J. Habibie.
Prabowo menanyakan, “Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?”
Idah kemudian berdiri dan menjawab dengan tegas, “Siap, masih, Pak.”
Jawaban Idah tersebut disambut dengan tepuk tangan para peserta Rakornas.
Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo, memperlihatkan fokus pemerintah terhadap percepatan akses keuangan yang tidak hanya berorientasi program, tetapi juga berujung pada kesejahteraan.
Kegiatan ini dihadiri gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan Rakornas, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan dewan tersebut diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.
Program yang diarahkan melalui DNKK juga disebut bertujuan memperluas kepemilikan rekening serta meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat hingga level keluarga.
Berita Terkait
Usai kegiatan, Wagub Idah menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran besar bagi daerah pada tahun mendatang.
Menurutnya, alokasi anggaran itu dimaksudkan untuk mendukung berbagai program kerakyatan.
Idah menuturkan bahwa pesan Presiden adalah memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan usaha.
Ia menyampaikan bahwa ekonomi yang kuat diharapkan membawa manfaat yang dirasakan secara nyata oleh rakyat.
Idah juga menekankan pentingnya perluasan akses keuangan yang tidak berjalan sendirian.
Perluasan layanan keuangan, katanya, perlu diiringi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan sesuai kebutuhan masing-masing.
Dengan dukungan yang tepat, upaya ini diharapkan dapat membantu pengembangan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.
Lebih jauh, Idah menyatakan bahwa peningkatan akses keuangan diharapkan mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rangkaian Rakornas TPAKD 2026, menurutnya, juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi di antara para pemangku kepentingan.
Sinergi yang lebih kuat tersebut diharapkan membuat akses keuangan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat di daerah.
Termasuk di dalamnya, pelaku usaha dan komunitas yang menjadi penggerak ekonomi daerah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Idah memandang forum koordinasi ini sebagai langkah penting agar kebijakan percepatan akses keuangan dapat terus diarahkan agar berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Di sela rangkaian Rakornas, penekanan pada akses keuangan juga diarahkan agar perencanaan di tingkat pusat dan daerah berjalan selaras, termasuk dalam penyelarasan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, layanan keuangan diharapkan tidak berhenti pada rencana, tetapi benar-benar terhubung dengan aktivitas ekonomi harian warga.
Peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) turut menegaskan arah kebijakan yang lebih terukur untuk mendorong inklusi keuangan, mulai dari perluasan kepemilikan rekening hingga penguatan kesejahteraan pada level keluarga. Keberadaan dewan tersebut diharapkan menjadi penguat koordinasi sekaligus penggerak program agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan kerja bersama lintas pihak agar akses layanan keuangan menjangkau kelompok-kelompok yang menjadi penopang ekonomi daerah. Penegasan mengenai petani, nelayan, pelaku UMKM, serta keluarga memperlihatkan bahwa upaya percepatan akses diarahkan untuk membuka peluang bertumbuh, sekaligus menguatkan ekonomi secara berkelanjutan di berbagai wilayah.
