jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi harus bertahan. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa fokus utama negara adalah keselamatan kekayaan bangsa dan rakyat. Ia menyampaikan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini menuntut sikap tegas serta keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Kondisi “survival” dan arah kebijakan
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia selalu menjadi sasaran kekuatan maupun negara yang ingin mengambil kekayaan alam. Ia juga menyebut tantangan itu muncul sejak dirinya menerima mandat dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak lagi bisa menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang terlalu lunak atau sekadar berupaya menyenangkan pihak lain. Ia menegaskan arah itu melalui kalimat, “Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan, yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti adanya sistem yang, menurutnya, membuat kekayaan Indonesia “diambil ke luar negeri tahun demi tahun” melalui praktik yang ia anggap sebagai penipuan. Ia kemudian menyatakan, “Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu, para ahli hukum, para ahli pidana akan membenarkan. Coba apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan pelanggaran?,” tanya Prabowo.
Berita Terkait
Prabowo juga menyampaikan penilaian keras terkait penyelundupan. Ia menyatakan, “Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita. Membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita,” lanjutnya.
Dalam bagian berikutnya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu menyinggung ragam bentuk penyelundupan yang, menurutnya, terjadi ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ia menyebut mulai dari narkotika, timah, emas, batubara, kayu, bahan bakar minyak (BBM), hingga pupuk.
Ia kemudian mempertanyakan keberlanjutan sistem yang membuka ruang bagi penyelundupan. Prabowo menuturkan, “Bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa sistem yang mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan. Inti yang ingin saya sampaikan dan sudah berkali-kali saya sampaikan adalah kita sekarang berada dalam kondisi harus survival , kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita,” kata Prabowo.
Gagasan tersebut ia tekankan lagi dengan perumpamaan yang menempatkan kekayaan alam sebagai elemen penting bagi keberlangsungan negara. Prabowo mengatakan, “Kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat. Kita berada dalam kondisi harus survive dan ini tidak hanya kita, banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita. Dalam keadaan survival yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Melalui rangkaian pernyataan itu, Prabowo menempatkan kelanjutan perlindungan kekayaan alam sebagai kebutuhan mendesak. Ia menyampaikan bahwa dalam situasi “survival”, pertimbangan utama adalah kepentingan nasional serta kepentingan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa penanganan atas ancaman terhadap sumber daya tidak cukup dilakukan dengan pendekatan yang dianggap terlalu lembut. Baginya, pemerintah perlu mengambil pilihan yang tegas dan terukur agar keputusan yang diambil benar-benar mengarah pada kepentingan strategis negara, sekaligus menjaga agar keselamatan rakyat tidak ikut tergerus.
Ia juga mengaitkan gagasan ketahanan itu dengan beragam praktik penyelundupan yang, menurutnya, terjadi di dalam negeri maupun diarahkan ke luar negeri. Daftar komoditas yang disebutnya—mulai dari narkotika sampai timah, emas, batubara, kayu, serta BBM dan pupuk—menjadi contoh bagaimana pengendalian yang lemah dapat membuat ekonomi negara terus melemah. Dalam kerangka tersebut, prioritas utama harus ditujukan pada perlindungan kekayaan bangsa sebagai penopang keberlangsungan negara.
