jurnalistik.co.id – Polemik seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencuat setelah Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penilaian. Sorotan itu muncul usai siswa asal Kota Makassar, Cathlyn Yvaeni Lesmana, tidak lolos ke tingkat pusat.
Ketua PPI Makassar, Muhammad Fahmi, mengatakan ada sejumlah poin yang menurutnya patut dipertanyakan dalam seleksi paskibraka di tingkat provinsi. Ia menyebut dugaan itu berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), serta seleksi kepribadian peserta calon paskibraka.
Fahmi menuturkan, informasi yang ia terima datang dari para siswa yang mengikuti seleksi paskibraka selama tiga hari di kantor gubernur Sulsel. Dari informasi itu, ia kemudian menyampaikan opini pribadi yang menurutnya berangkat dari penuturan langsung peserta di dalam proses seleksi.
“Saya kemarin keluarkan opini, pendapat pribadi, opini itu kami dapat informasi dari adek adek di dalam. Adik-adik didalam kami dapat informasi mengerucut ke opini yang saya keluarkan, waktu penyeleksian,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).
Dalam seleksi tersebut, Cathlyn bersama peserta lain mengikuti rangkaian TWK, TIU, tes kesehatan, hingga tes kepribadian. Menurut Fahmi, pada dua tahap awal Cathlyn justru tampil sangat baik. Ia menyebut nilai pada hari pertama hampir sempurna, sementara pada hari kedua yang ditangani Dinkes juga berjalan normal.
Namun, Fahmi menilai ada kejanggalan yang baru terasa pada tahap seleksi kepribadian. Menurutnya, justru pada tahap itulah muncul tanda tanya terbesar terkait alur pemeriksaan dan penilaian peserta.
“Hari pertama kan TWK TIU, Cathlyn hampir sempurna, secara penilaian ok, hari kedua Dinkes, hari ketiga selesai kepribadian, nah ini yang janggal.”
Ia mempertanyakan alasan peserta masih dipanggil untuk dilihat geraknya pada seleksi kepribadian, padahal menurutnya unsur gerak sudah diuji pada seleksi baris-berbaris di hari kedua. Karena itu, Fahmi menilai ada bagian yang tidak konsisten dalam proses penilaian yang diterapkan kepada peserta.
“Kenapa saat seleksi kepribadian adek kita masih ada dipanggil untuk dilihat geraknya, kan sudah ada diseleksi baris-berbaris di hari kedua, kenapa harus ditanyakan lagi di hari ketiga,” cetusnya.
Selain soal alur seleksi, Fahmi juga menyinggung aspek transparansi nilai. Ia mengatakan, indikator penilaian pada seleksi kepribadian seharusnya bisa terlihat melalui aplikasi. Namun, menurutnya, nilai peserta tidak langsung terbarui pada hari penetapan nama calon paskibraka.
Ia membandingkan kondisi itu dengan seleksi di tingkat kota yang menurutnya bisa langsung menampilkan hasil. Fahmi mempertanyakan mengapa pada seleksi tingkat provinsi prosesnya tidak serupa, bahkan ia menduga ada perbedaan sistem jika memang tahapan dilakukan di tingkat yang berbeda.
“Kita seleksi ditingkat kota langsung muncul, masa seleksi begini tidak. Apakah sistem itu berbeda kalau beda tingkatan,” ucapnya.
Fahmi juga menyoroti pertanyaan yang disebut diterima Cathlyn terkait bahasa daerah. Menurutnya, pertanyaan semacam itu seharusnya diposisikan sebagai wawancara, bukan indikator yang mengurangi poin. Ia menilai kemampuan bahasa daerah tidak berkaitan langsung dengan tugas pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan di Istana.
“Pertanyaan peraturan panglima apa yang dipakai saat pengibaran bendera di tingkat istana, tidak ada pakai bahasa daerah, kalau bisa bahasa Inggris dan Mandarin itukan nilai plus. Jangan sampai karena tidak bisa pakai bahasa daerah mengurangi poin,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Fahmi juga mengaku mendapat informasi dari siswa lain yang mengikuti seleksi bahwa ada dugaan Cathlyn dianggap sebagai ras Tionghoa. Ia menyampaikan hal itu sebagai bagian dari kegelisahan peserta terhadap proses seleksi yang mereka jalani.
Di tengah sorotan PPI Makassar itu, Kesbangpol Sulsel membantah adanya kecurangan dalam seleksi paskibraka. Lembaga tersebut menegaskan kabar yang beredar tidak benar dan memastikan tudingan itu hoaks.
