jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa biaya untuk membiayai satu penerima beasiswa LPDP versi Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 miliar.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penetapan jumlah penerima, karena alokasi anggaran Pemprov DKI yang disiapkan sebelumnya tidak akan cukup apabila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penerima yang semula direncanakan 100 orang.
Pramono menyampaikan hal itu di Gedung Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Dalam penjelasannya, Pramono menyinggung hasil diskusi dengan LPDP Pusat terkait kebutuhan pendanaan per penerima.
“Memang untuk 50 orang (penerima LPDP Jakarta ), bukan 100. Rp 100 miliar itu anggarannya. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp 2 miliar sebenarnya,” ujar Pramono.
Ia mengatakan besaran biaya per penerima itulah yang kemudian mempengaruhi perhitungan daya serap anggaran serta jumlah penerima yang realistis untuk diberangkatkan.
Pramono juga menegaskan bahwa jumlah penerima masih akan menyesuaikan kebutuhan biaya masing-masing peserta.
“Jadi nanti yang rencana akan kita berangkatkan itu antara 50 sampai dengan 75 anak. Jadi bukan 100,” tuturnya.
Selain membahas penyesuaian jumlah penerima, Pramono menyebut bahwa perubahan perencanaan juga mempertimbangkan kebutuhan prioritas lain Pemerintah Provinsi DKI.
Ia menyatakan salah satu konteks yang turut menjadi pertimbangan adalah revitalisasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, yang membutuhkan dukungan pendanaan lintas program.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan bahwa program LPDP versi Jakarta telah masuk dalam rancangan APBD 2027 melalui skema beasiswa.
Program tersebut disiapkan untuk membiayai pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3) di luar negeri.
Berita Terkait
Nahdiana menyebutkan, “Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp 99,9 sekian miliar,” dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Ia juga menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kerja sama perdana antara Pemprov DKI Jakarta dengan LPDP Pusat, sehingga mekanisme pelaksanaannya masih dimatangkan.
Terkait rancangan awal, program ini diproyeksikan untuk membiayai 70 mahasiswa S2 dan 30 mahasiswa S3.
Selain perincian jenjang studi, Nahdiana menyebut terdapat 11 negara tujuan yang telah dibahas dalam pembahasan bersama LPDP Pusat, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, dan Rusia.
Menurut rencana, program studi yang dipilih nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jakarta.
Pramono lantas menegaskan bahwa penyesuaian jumlah penerima dilakukan karena Pemprov DKI juga harus membagi anggaran untuk program prioritas lain.
Ia mencontohkan kebutuhan renovasi dan revitalisasi SD-SD yang sebelumnya terdampak pemotongan DPH.
“Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi, yang kemarin karena ada pemotongan DPH, dari 22 itu kan awalnya cuma tujuh. Kemarin saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Sebelas itulah yang kita perbaiki, termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama yang sementara pindah ke SD Negeri 11,” kata Pramono.
Dengan demikian, keputusan mengenai jumlah penerima beasiswa LPDP versi Jakarta berada dalam kerangka perhitungan biaya per peserta, kapasitas anggaran yang tersedia, serta pembagian prioritas program pembangunan di lingkungan Pemprov DKI.
Pramono menyampaikan bahwa skenario jumlah penerima yang akan diberangkatkan berada pada rentang 50 hingga 75 anak, berbeda dengan proyeksi awal yang menempatkan angka 100 penerima.
Ia juga menekankan bahwa penentuan penerima tidak sekadar mengikuti jumlah tetap, melainkan mempertimbangkan kebutuhan biaya yang berpotensi berbeda pada tiap peserta.
Penjelasan tersebut menempatkan besaran sekitar Rp 2 miliar per penerima sebagai rujukan utama dalam penataan ulang daya muat anggaran dan penyesuaian target penerima beasiswa yang akan dijalankan.
