jurnalistik.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi isu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi berkurang pada tahun ini.
Dalam rapat pimpinan yang disebutnya berlangsung hari ini, Sudaryono mengatakan pihaknya belum membahas secara langsung aspek anggaran. Ia menegaskan, pembahasan lebih diarahkan pada pembenahan tata kelola MBG yang selama ini kerap dipersoalkan.
“Untuk terkait anggaran belum kami bahas. Kami lagi sisir semua ya, kami sedang menyisir dapur-dapurnya di mana, geotagging-nya di mana, sekolah-sekolah yang dilayani per dapur itu di mana, sekolah yang dilayani berapa,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Sudaryono menyebut perbaikan yang sedang dikerjakan harus berangkat dari data yang lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, BGN berupaya memastikan angka layanan MBG dapat dihitung dengan pasti berdasarkan unit dapur serta sekolah yang dilayani.
“Sehingga kita bisa punya exact number (angka pasti) dapurnya berapa, jumlah yang dilayani sekolahnya berapa, dan jumlah siswa yang dilayani berapa, ibu hamil berapa, ibu menyusui berapa, dan balita yang belum sekolah berapa, itu harus clear. Akan kami umumkan,” tegasnya.
Selain itu, BGN juga menekankan validasi data penerima manfaat agar program ke depan tepat sasaran. Sudaryono menempatkan penertiban data sebagai bagian dari pekerjaan prioritas pada periode mingguan yang sedang berjalan.
“Yang berikutnya adalah terkait target penerima manfaat. Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami sekarang ini di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu,” ucapnya.
Berita Terkait
Sudaryono juga menyatakan sikap tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program. Ia mengaitkan langkah evaluasi dan “penyisiran” yang dilakukan dengan upaya transparansi serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami sisir dan kami pastikan tidak terjadi pelanggaran, terjadi transparansi, bisa diakses dan lain-lain,” imbuh Sudaryono.
Isu pengurangan anggaran MBG sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhu Sadewa. Menurut Menkeu, ia berencana bertemu dengan Sudaryono pada minggu depan untuk membahas arah kebijakan terkait pengurangan anggaran program.
“Belum, saya nanti ketemu kepala MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Lebih awal, pada 20 Juli 2026, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa anggaran MBG dinilai akan turun seiring langkah tata kelola yang dilakukan BGN. Agustina menyebut perbaikan tata kelola meliputi penyempurnaan data jumlah penerima manfaat serta penataan titik dan insentif SPPG.
“Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya.Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya,” kata Agustina di Kompleks Istana.
Dengan demikian, respons Sudaryono pada konferensi pers Senin (27/7/2026) menempatkan pembenahan tata kelola sebagai fondasi sebelum pembahasan anggaran diperdalam. BGN, menurut pengakuan Sudaryono, sedang melakukan pemetaan unit dapur dan sekolah yang dilayani hingga rincian penerima manfaat agar gambaran pelaksanaan program menjadi lebih “clear” dan bisa diumumkan.
Sementara itu, isu potensi penurunan anggaran yang menjadi perhatian publik akan menunggu pembahasan lanjutan setelah pertemuan Menkeu dengan kepala MBG yang baru. Dari sisi BGN, validasi target penerima manfaat dan upaya mencegah pelanggaran disebut menjadi titik fokus dalam beberapa minggu ke depan.
