jurnalistik.co.id – Andy Burnham memaparkan rencana yang ia sebut “No 10 North” melalui pidato pertamanya sejak meluncurkan pencalonannya sebagai kandidat perdana menteri berikutnya. Ia mengatakan tim berbasis Manchester itu akan menjadi alat untuk “oversee the biggest rebalancing of power our country has ever seen”.
Dalam pidato tersebut, Burnham menegaskan komitmennya untuk mengalihkan kekuasaan di seluruh Inggris dengan tujuan “drive good growth in every postcode”. Ia juga menjanjikan program pembangunan rumah dewan dalam skala terbesar sejak masa pascaperang, disertai “complete rethink” terhadap pendidikan dan pemangkasan tunjangan kesejahteraan.
Langkah Burnham sekaligus menjadi sorotan karena datang tepat setelah ia menyatakan niat untuk menggantikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri. Burnham mengumumkan rencana itu pada Senin pekan lalu, tak lama setelah terpilih menjadi anggota parlemen untuk Makerfield.
Hingga saat ini, ia tercatat sebagai satu-satunya anggota parlemen dari Partai Buruh yang telah mengumumkan pencalonan. Jika posisinya tetap demikian, Burnham berpotensi menjadi perdana menteri berikutnya mulai “as early as 20 July”.
Pidato disampaikan di People’s History Museum, Manchester, di hadapan audiens yang juga dihadiri Steve Rotheram, Tracy Brabin, dan Oliver Coppard—rekan sesama politik lokal yang pernah menjadi mitra kerjanya di Liverpool, West Yorkshire, dan South Yorkshire.
Burnham memberikan gambaran arah pemerintahan yang ingin ia jalankan, tetapi tidak merinci rencana secara teknis. Ia juga, secara tidak biasa untuk pidato politik, tidak mengadakan sesi tanya jawab di akhir acara.
Garis besar pesan Burnham berpusat pada keyakinan bahwa kekuasaan perlu dipindahkan kepada komunitas lokal, bukan dipusatkan pada pejabat senior sipil di Whitehall. Ia menyebut kemacetan kemajuan di Manchester sebagai akibat dari peran birokrasi pusat yang, menurutnya, telah “blocked” progress di kota tersebut.
Ia mengutip, “It is time for Whitehall to accept that growth cannot be ordered from the top down – it can only be nurtured from the bottom up.” Dengan kata lain, ia menolak gagasan bahwa pertumbuhan dapat “diarahkan” dari lapisan atas semata.
Burnham tidak merinci secara spesifik apa yang akan diberikan kepada tiap wilayah. Namun ia menyatakan wilayah-wilayah regional berpeluang memperoleh “greater public control of essential services” seperti air, energi, dan transportasi.
Ia menambahkan bahwa London dapat memiliki ruang suara lebih besar dalam urusan pendidikan dan perumahan. Ia juga berkata akan ada “new opportunities to extend devolution in Scotland, Wales and Northern Ireland by taking power deeper down”.
Menurutnya, jarak kebijakan tidak berhenti di batas pusat pemerintahan. Ia menegaskan, “The people of Dundee and Bangor feel just as distant from Holyrood and the Senedd as they do from Westminster”.
Dalam kerangka tersebut, Burnham berargumen bahwa pemerataan kekuasaan akan memberi Inggris “the circuit-breaker it needs”. Ia menyebut unit “No 10 North” sebagai perangkat untuk mewujudkan “power flow” ke seluruh negeri, sekaligus mendukung wilayah dalam tiga pekerjaan: reformasi utilitas penting, reindustrialisasi, dan regenerasi.
Rencana ini, menurut konteks kebijakan Partai Buruh, sejalan dengan janji dalam manifesto 2024. Di dokumen itu, Partai Buruh disebut berkomitmen memperluas kewenangan devolusi ke area baru dan memperluas kewenangan pada wilayah yang telah memiliki wali kota serta combined authorities.
Pada Februari 2025, Angela Rayner—saat itu menjabat sebagai sekretaris pemerintah daerah—dilaporkan mengumumkan rencana penunjukan enam wali kota di Cheshire and Warrington, Cumbria, Essex, Hampshire dan Solent, Norfolk dan Suffolk, serta Sussex dan Brighton.
Pidato Burnham juga menyentuh agenda kesejahteraan dan pendekatan terhadap biaya sosial. Terjadi perdebatan besar di dalam internal Partai Buruh, khususnya antara anggota parlemen backbench dengan Sir Keir, terkait upayanya memangkas tagihan kesejahteraan.
Burnham sebelumnya menyatakan ia tidak akan “squeamish” tentang pengurangan tagihan tersebut. Dalam pidatonya, ia berjanji mencari pemangkasan “in a way that is fair and lasting”, termasuk pernyataan: “Where young people need mental health support, that will be provided as part of in-work support.”
Ia juga mengatakan dukungan untuk pekerjaan dapat didelegasikan kepada para wali kota. Selain itu, ia menilai bantuan seharusnya diperkuat lewat organisasi akar rumput yang “people trust… rather than going to places that they fear”.
Alan Milburn—mantan menteri Buruh yang bekerja bersama Burnham pada pemerintahan sebelumnya—sedang melakukan kajian mengenai cara membantu kaum muda masuk ke dunia kerja. Burnham menyebut ia memperhatikan temuan tersebut dan perlunya “a complete rethink of how we support the next generation to succeed”.
Ia menambahkan, “It has to start with the education system.” Dalam bagian ini, Burnham menjelaskan sistem sekolah seharusnya tidak lagi berfokus pada universitas, serta berjanji memberi penekanan lebih pada pendidikan teknis.
Untuk urusan pajak, Burnham mengulang rencananya mengubah business rates guna mendukung pub dan pelaku usaha di high street. Ia juga melontarkan kalimat, “Rather than being a marker of decline, shouldn’t we make our high streets the symbols of Britain’s renaissance”.
Burnham berupaya menenangkan pasar keuangan dengan menyatakan rencananya akan ditopang “the stability that comes from sound public finances”. Ia berjanji ada “10 year mission to raise people’s living standards”.
Ia mengakui bahwa perubahan tidak bisa ditunda terlalu lama. Ia menyampaikan, “I will do my very best to deliver it, and whilst not taking risks the public finances, will seek to give Britain some breathing space as soon as I can.”
Sejak pengunduran diri Sir Keir, muncul spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Burnham untuk jabatan-jabatan teratas kabinet. Perhatian besar diarahkan pada posisi chancellor, tetapi dalam pidatonya Burnham mengatakan ia tidak akan mengumumkan penunjukan sebelum akhir kontes kepemimpinan.
Untuk pekan ini, Burnham akan memulai pertemuan dengan birokrasi sipil guna menyiapkan transisi pemerintahan. Sir Keir disebut telah mengotorisasi yang disebut access talks, biasanya diberikan kepada pihak oposisi menjelang pemilihan umum.
Penilaian dari pihak lain juga ikut merespons gagasan devolusi Burnham. Kemi Badenoch mengkritik, “A lot of politicians hide behind devolution because they don’t have any answers.” Ia melanjutkan bahwa para politisi mengatakan menyerahkan persoalan kepada masyarakat lokal, tetapi tidak memberi “the real tools for power”.
Badenoch menambahkan, “We have seen so much go wrong because right now politicians have outsourced decisions.” Pernyataan itu menekankan bahwa, menurutnya, pelimpahan kewenangan tanpa perangkat nyata dapat menimbulkan kegagalan kebijakan.
Sir Ed Davey dari Liberal Demokrat juga menyatakan kehati-hatian. Ia menilai, “People have heard this sort of talk before only to be badly let down because nothing changes – Burnham mustn’t repeat that mistake.” Ia menambahkan, “If he’s serious about firing up growth and cutting the cost of living, Burnham must ditch Labour’s old red lines on Europe and take Britain into the single market.”
Nigel Farage dari Reform UK memberi pandangan berbeda. Ia mengatakan, “Devolution can work, but if you have a No 10 in the south and a No 10 in the north, they will naturally fight against each other.” Farage juga menegaskan bahwa isu nasional yang ingin diselesaikan masyarakat tidak akan terjawab oleh devolusi semata.
Zack Polanski dari Partai Hijau untuk Inggris dan Wales mempertanyakan kelayakan anggaran. Ia bertanya, “What is the value of giving local government more powers if it cannot afford to use them?” Ia menambahkan bahwa Partai Buruh “has done little to restore council budgets” yang dipotong di bawah Konservatif, serta komitmen Burnham terhadap “the so-called fiscal rules” akan menjaga austerity dan pemotongan layanan vital.
Sementara itu, Dave Doogan dari SNP menyatakan tidak melihat substansi yang berarti untuk Skotlandia. Ia menilai, “there was ‘nothing of substance for Scotland in these proposals – and nothing that will fundamentally improve people’s lives’.”
