jurnalistik.co.id – Komunitas Rohingya di Malaysia kembali merasakan ketakutan setelah gelombang kebencian baru menyapu sejumlah wilayah. Kondisi itu membuat sekolah-sekolah komunitas ikut terancam, sementara banyak keluarga memilih bergerak lebih hati-hati dari sebelumnya.
Najib Razak pernah mengimbau Malaysia membela Rohingya sebagai manusia, bukan sekadar sesama penganut agama. Pernyataannya pada 2017 berbunyi, “We must defend them, not just because they are of the same faith, but [because] they are humans, their lives have value”. Kini, sembilan tahun setelah ajakan itu, risiko terhadap warga Rohingya justru meningkat.
Irhan, seorang pengungsi Rohingya yang mendirikan sekolah komunitas di utara Malaysia, mengatakan situasi berubah menjadi semakin berbahaya bagi anak-anak. Ia menyebut, “going to school has become a dangerous thing”. Ia juga tidak menyebutkan identitas aslinya demi melindungi keselamatan.
Karena anak-anak Rohingya dilarang belajar di sekolah publik Malaysia, mereka umumnya bersekolah di “learning centres” yang dikelola komunitas. Model belajar di tempat-tempat tidak berlisensi itu kini menjadi sasaran yang rentan saat terjadi pengawasan dan penindakan.
Bulan lalu, sekolah Irhan digerebek. Delapan polisi berseragam masuk ke dalam, mengambil foto siswa, lalu memerintahkan sebagian dari mereka untuk pulang.
“The students are just here to learn. Now their families are afraid,” ujar Irhan. Ia menggambarkan ketakutan yang menyertai aktivitas belajar, bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga orang tua mereka.
Di Selangor, Malaysia bagian barat, sebuah sekolah komunitas menangguhkan kelas selama satu bulan. Setelah dibuka kembali pada akhir Juli, sekolah itu menerapkan instruksi baru: siswa tidak boleh memakai seragam saat berangkat ke sekolah, dan harus langsung pulang setelah pelajaran selesai tanpa berkumpul di luar.
“We’re keeping a low profile to protect our students from getting attacked,” kata Farooq, seorang guru Rohingya. Ia menekankan strategi yang bergantung pada pengurangan jejak aktivitas demi mencegah serangan.
Pengawasan terhadap sekolah komunitas berjalan tidak seragam. Pada beberapa tempat, ketidakpastian dan ketakutan membuat kegiatan belajar terpaksa berhenti dalam beberapa bulan terakhir.
Selain isu sekolah, sebagian Rohingya juga disebut mengalami pengusiran dari desa-desa tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun. Beberapa warga lokal mengatakan memberi izin untuk menetap dapat memicu “social problems” menurut pemberitaan media Malaysia.
Setelah pengusiran dari sebuah kampung nelayan dekat Penang, sekitar 120 pengungsi mencari perlindungan di luar kantor lembaga pengungsi PBB di ibu kota Kuala Lumpur. Mereka kemudian ditahan sementara, dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak.
Serangkaian peristiwa itu membentuk rasa takut baru bagi komunitas yang selama ini juga pernah merasa tersingkir. Irhan mengatakan, “In the early years, the Malaysians were our friends. They cared for our children. But it’s changed”.
Ia menambahkan, “I would leave if I could, but where else can I go? We are not wanted anywhere.” Kalimat itu menggambarkan dilema yang tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga rasa diterima atau ditolak.
Tekanan sosial, tuduhan, dan lonjakan ujaran kebencian
Berdasarkan estimasi lembaga pengungsi PBB, lebih dari 126.000 Rohingya telah menetap di Malaysia. Angka itu membuat Malaysia menjadi negara penampung terbesar kedua setelah Bangladesh, menurut lembaga tersebut.
Namun, beberapa kelompok advokasi hak asasi manusia menilai jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Mereka menyebut tidak semua data yang tersedia mencerminkan kondisi di lapangan secara penuh.
Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan di negara asalnya, Myanmar. Meski mereka menelusuri akar komunitasnya berabad-abad di wilayah Rakhine yang kini berada di Myanmar, pemerintahan Myanmar berulang kali menyatakan Rohingya adalah migran ilegal.
Tegangan etnis dengan populasi Buddha setempat berulang kali memicu perpindahan paksa terhadap puluhan ribu Rohingya. Mereka berakhir di kamp-kamp di dalam Myanmar atau melarikan diri melewati perbatasan.
Gelombang terbesar terjadi sejak Agustus 2017, setelah penindakan militer yang brutal. Teks melaporkan bahwa tentara Myanmar membunuh ribuan orang, memperkosa perempuan Rohingya, dan membakar desa-desa.
Peristiwa itu disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “textbook ethnic cleansing”. Pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden kemudian menetapkan peristiwa tersebut sebagai genosida.
Sementara itu, Myanmar juga menghadapi kasus genosida yang menonjol di Mahkamah Internasional (ICJ), di mana Aung San Suu Kyi bersaksi. Dalam konteks respons pemerintah pada saat itu, ia dikritik tajam terkait cara penanganan terhadap kekerasan, termasuk oleh laporan yang menyatakan ia meremehkan apa yang terjadi atau menyebut tingkat kekerasan dibesar-besarkan.
Pada 2017, lebih dari satu juta Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Tetapi kamp-kamp yang penuh sesak, kekerasan, dan bantuan yang menyusut mendorong sebagian orang mencoba perjalanan berbahaya menyeberang Laut Andaman menuju Malaysia.
Perjalanan dilakukan menggunakan kapal penangkap ikan yang sempit dan rapuh, dan ribuan orang dilaporkan tewas di perjalanan. Saat kedatangan meningkat, kabarnya sambutan di Malaysia perlahan memudar.
Malaysia belum pernah secara resmi mengakui pencari suaka. Akibatnya, pengungsi tidak memperoleh hak atas perumahan, pekerjaan, dan pendidikan.
Berita Terkait
Walau demikian, banyak Rohingya tetap memandang Malaysia—sebagai negara dengan mayoritas Muslim—sebagai tempat aman dan peluang ekonomi. Setidaknya, itu dinilai menjadi pandangan yang telah berlangsung lama, seiring pemimpin Malaysia pernah mendorong masyarakat dan negara-negara Muslim untuk melindungi komunitas ini.
Selama pandemi, Rohingya dituduh menyebarkan virus dan bersaing dengan warga setempat untuk pekerjaan. Petisi yang menyerukan deportasi membanjiri media sosial, dan otoritas dilaporkan menolak ratusan pencari suaka yang berbulan-bulan mengapung di laut.
Ujaran kebencian itu kembali menguat dengan intensitas lebih besar pada tahun ini, dipicu lagi oleh media sosial. Pada bulan Mei, muncul unggahan yang menuduh pengungsi tidak membuang hewan kurban secara semestinya saat Idul Adha, dan tuduhan tersebut cepat viral.
Tuduhan itu berkembang menjadi klaim yang tidak berdasar dan berlebihan. Komunitas digambarkan menuntut kewarganegaraan otomatis, mencari kekuasaan politik, serta berusaha “take over” Malaysia.
Petisi daring yang mendesak otoritas “Remove Rohingya from Malaysia” dilaporkan mengumpulkan lebih dari 420.000 tanda tangan sebelum dihapus setelah kritik dari kelompok-kelompok hak asasi.
Kesaksian warga dan kekhawatiran atas masa depan
Karim, seorang aktivis Rohingya, mengatakan keramahan warga lokal pernah membuatnya merasa aman saat pertama kali tiba pada 2003. Ia menyebut, “Life as a refugee is tough. It’s disappointing to be stuck working in construction all these years. However, I found Malaysians to be very friendly and kind, which made me feel safe,”
Ia juga mengatakan, kini hidup makin sulit. Ia sering takut keluar rumah dan pernah ditanyai saat perjalanan pulang-pergi, “Why are you making a mess of our city? Why don’t you go back?”
Irhan, yang datang ke Malaysia pada 2001 sebagai remaja pada gelombang pencari suaka yang lebih awal, juga mengungkap pengalaman yang serupa. Keduanya menyatakan sebagian besar Rohingya ingin kembali ke Myanmar suatu hari nanti.
Namun, mereka menghadapi kenyataan bahwa negara tujuan berada dalam perang saudara yang berdarah. Negara bagian Rakhine disebut mengalami kehancuran besar di tengah pertempuran intens antara rezim militer dan Arakan Army.
Bagi Rohingya yang terusir, kembali juga bisa berarti dipaksa wajib militer untuk bertempur bersama junta, atau menjadi target Arakan Army. Kekhawatiran itu memperlihatkan bahwa “pulang” tidak selalu identik dengan keselamatan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia disebut mengatakan Myanmar bersedia merepatriasi 5.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia. Dalam arah yang sama, laporan PBB juga disampaikan melalui laporan dari misi independen pencari fakta yang baru rilis.
Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan kondisi Rohingya “plummeted to a new low” di Myanmar. Ia menyebut, “suffering misery and cruelty on multiple levels and across the country that is heartbreaking”, pada hari Selasa.
Beberapa pihak juga menilai Malaysia kini kurang menjadi tempat perlindungan dibanding harapan mereka. Tuduhan lain muncul bahwa Rohingya dijadikan kambing hitam yang mudah saat biaya hidup meningkat, dengan perhatian kebencian yang terkonsentrasi karena mereka merupakan kelompok pencari suaka terbesar.
Farooq menegaskan ada orang baik dan buruk di semua komunitas. Ia berkata, “I’m not saying that all Rohingya are good. There are good and bad people in every community. So why should a few individuals’ actions be used to typecast a whole community?”
Ia menambahkan, “I escaped the genocide in Myanmar hoping to find safety. Instead, many Rohingya today continue to live with fear of simply being who we are”.
Politik kampanye dan retorika yang mengeras
Pada pidato kampanye di bulan Juli, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Myanmar menyetujui untuk mengambil kembali 5.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia dengan alasan “good relations” antara kedua negara. Ia juga menambahkan bahwa ia memperingatkan Rohingya agar tidak mengganggu kehidupan warga Malaysia.
“This is our country. Malaysia is our country. Let no one else interfere,” kata Anwar. Ungkapan itu dinilai menunjukkan bagaimana retorika arus utama yang anti-Rohingya telah menjadi semakin biasa dalam ruang publik.
Nurulhidayah Zahid, putri Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, misalnya membandingkan komunitas Rohingya dengan “monkeys in the forest”. Dalam unggahan Threads yang menyertakan foto Rohingya, ia menulis, “Enough of using religious and humanitarian sentiments. Do good in moderation. Don’t let the monkeys in the forest be fed, [while] the children at home die of hunger,”
Ayob Khan Mydin Pitchay, mantan wakil kepala polisi, juga dilaporkan menyamakan arus masuk Rohingya sebagai a “cancer” yang memerlukan tindakan segera. Sementara itu, BBC berupaya mendapatkan komentar dari kantor perdana menteri dan kementerian luar negeri Malaysia.
Peneliti Yap Lay Sheng dari kelompok Fortify Rights mengatakan retorika anti-Rohingya cenderung memburuk menjelang pemilu umum Malaysia. Ia menilai para pengungsi dan migran kembali dijadikan “convenient political scapegoats” untuk mengalihkan perhatian dari tantangan domestik yang lebih dalam.
Ia juga menambahkan, selama bertahun-tahun pemerintah berupaya menampilkan Malaysia di mata internasional sebagai negara Muslim yang berbelas kasih. Menurut Yap, perlakuan terhadap Rohingya menyingkap kekosongan klaim tersebut.
Bagi Irhan, yang kini kembali memikirkan keselamatan para muridnya, perhatian utamanya bukan sekadar dinamika politik. Ia gelisah tentang apa yang akan terjadi setelah semua gangguan ini menyentuh ruang kelas yang semula ia bangun untuk belajar anak-anak berusia enam hingga 15 tahun.
