jurnalistik.co.id – Andy Burnham akan segera memimpin pemerintahan, dan sejauh ini detail kebijakannya masih belum sepenuhnya terang. Namun, sebelum resmi menjadi perdana menteri, ia sudah menegaskan komitmen untuk tidak menaikkan pajak penghasilan, PPN (VAT), dan kontribusi asuransi nasional sesuai janji dalam manifesto Labour 2024.
Di saat yang sama, Burnham juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan fiskal lainnya. Ia menyebut ada “some movement” dengan opsi kenaikan pajak untuk tarif bisnis atas gudang, sebagai cara untuk membiayai pemotongan pajak bagi pub serta sejumlah usaha di pusat perbelanjaan lingkungan.
Ketika kampanyenya untuk kembali ke parlemen dimulai pada Mei, Burnham juga mengisyaratkan keinginannya mengubah cara pajak diterapkan pada properti dan lahan. Salah satu gagasan yang pernah ia dorong adalah menghapus stamp duty dan menggantinya dengan skema pajak berbasis nilai lahan.
Stamp duty: pajak saat transaksi rumah
Stamp duty adalah pajak yang dibayar pembeli rumah atau properti saat transaksi, untuk nilai properti di atas ÂŁ125.000. Untuk pembeli pertama kali, ambang batasnya mencapai ÂŁ300.000 di Inggris dan Irlandia Utara.
Institute for Fiscal Studies (IFS) menggambarkan stamp duty sebagai “one of the most economically damaging taxes”. Senada, Kemi Badenoch juga pernah menyatakan bahwa pemerintah Konservatif akan menghapus pungutan tersebut untuk hunian utama.
Burnham sendiri dikenal kritis terhadap stamp duty dan lebih mendukung land value tax (LVT). Ia pernah menulis dalam Guardian saat kampanye memimpin Labour pada 2010 bahwa “The LVT, an annual tax on the market rental value of the land, would allow for the abolition of stamp duty – a tax on the aspirations of young people to put down roots and get on in life”.
Land value tax dan pajak proporsional
Dalam diskursus yang berkembang, LVT diposisikan sebagai iuran tahunan yang berfokus pada nilai tanah saja, tanpa mempertimbangkan bangunan atau peningkatan pada properti. Burnham juga pernah disebut mendukung ide pajak properti proporsional, yakni pajak tahunan yang dihitung berdasarkan persentase nilai properti.
Meski demikian, para ahli menilai dukungan ide reformasi tidak otomatis berarti pemerintah akan langsung menerapkannya. Perbedaan antara sikap di luar pemerintahan dan eksekusi kebijakan ketika berhadapan dengan realitas politik dan administrasi dinilai sangat menentukan.
Stuart Adam dari IFS misalnya menilai, secara luas ekonom memandang stamp duty tidak ideal karena pajak ini mendorong hambatan pada transaksi. Ia mengatakan, “More or less any property tax or local tax is going to be better than stamp duty”. Menurutnya, stamp duty membuat orang cenderung mengurungkan niat membeli dan menjual properti.
Adam juga berargumen bahwa pajak berbasis lahan bisa menjadi cara yang efisien untuk mengumpulkan penerimaan negara, karena pasokan lahan bersifat tetap, dapat dilihat, dan bisa diidentifikasi. Ia menambahkan bahwa tidak ada efek disinsentif yang merugikan, sementara LVT dinilainya tidak memengaruhi perilaku.
Selain soal penerimaan, Adam mengaitkan perubahan pajak dengan isu stok perumahan. Ia menyatakan bahwa salah satu cara menanggapi kekurangan rumah di negara adalah memanfaatkan stok yang ada. Dalam penilaiannya, penghapusan stamp duty dapat berkontribusi, karena “It would lead to less pressure on the housing market – less need to build more stuff”.
Berita Terkait
Hambatan implementasi dan dampak bagi pihak tertentu
Di sisi lain, Lucian Cook, kepala riset residensial di agen properti Savills, menekankan bahwa mengganti sistem pajak dengan alternatif bukan perkara mudah. Ia mempertanyakan apakah Burnham memiliki mandat elektoral untuk melakukan perubahan semacam itu, seraya menyebut pergantian besar dalam sistem pajak dengan pemenang dan pihak yang dirugikan.
Cook berpendapat stamp duty relatif sederhana karena dikenakan pada titik transaksi, sehingga negara memperoleh “upfront receipts”. Baginya, LVT justru berpotensi “highly bureaucratic” dan menghadapi “significant challenge” dari pemilik lahan, karena menentukan nilai lahan terpisah dari nilai bangunan dinilai rumit.
Ia menambahkan, setiap sistem pajak baru idealnya dibuat “revenue neutral”. Cook juga mengakui bahwa stamp duty menekan aktivitas transaksi, tetapi isu utamanya adalah menimbang dampak penekanan itu dengan konsekuensi dari opsi alternatif yang ditawarkan.
Para pendukung LVT beranggapan bahwa jika beban pajak digeser dari pembeli rumah ke pemilik lahan, hal itu dapat mendorong pensiunan dan pasangan yang anak-anaknya sudah mandiri untuk pindah ke hunian yang lebih kecil. Dengan begitu, rumah yang lebih besar diharapkan tersedia untuk keluarga yang membutuhkan ruang.
Namun, Cook menilai penerapan skema tersebut tetap sulit secara politik. Ia menyebut isu properti termasuk “emotive issue” bagi banyak orang. Menurutnya, sebagian pihak bisa merasa pajak baru tidak terjangkau, sehingga ada kekhawatiran orang merasa “forced to sell their home” padahal mereka memiliki keterikatan emosional pada rumahnya. “In general you do want to encourage a bit of downsizing in the market, but people want to feel like it’s their choice.”
Reformasi council tax dan usulan skema baru
Burnham juga pernah mengkritik council tax yang ia anggap “highly regressive”. Council tax adalah pajak properti tahunan di Inggris, diperkenalkan pada 1993, dan digunakan otoritas lokal untuk membiayai layanan komunitas yang bersifat esensial.
Di Inggris, properti dikategorikan ke delapan kelompok tarif berdasarkan band nilai A hingga H. Penetapannya didasarkan pada estimasi harga jual yang dapat diperoleh pada tahun 1991. Persentase yang dikenakan ditentukan oleh jarak kebutuhan pendanaan otoritas lokal dengan besaran dana yang diterima dari hibah pemerintah pusat.
Skema council tax dikatakan bersifat regresif karena rumah dengan nilai lebih rendah—terutama di band A dan B—membayar tarif pajak yang lebih tinggi dibanding properti di band lebih atas. Sejumlah politisi dan ekonom sebelumnya meminta reformasi, dengan argumentasi sistem yang dianggap ketinggalan zaman.
Lib Dem telah lama menyuarakan pembaruan, sementara IFS sebelumnya menyebut peninjauan ulang band council tax “long overdue”. Di tahun berjalan, Chancellor Rachel Reeves mengumumkan High Value Council Tax Surcharge minimal £2.500 untuk properti bernilai lebih dari £2 juta, yang akan berlaku mulai 2028. Pajak ini dikenakan kepada pemilik rumah, bukan penghuni, dan berjalan berdampingan dengan council tax.
Burnham dilaporkan mendukung usulan dari kelompok kampanye Fairer Share yang menyarankan pengenaan setara 0,48% dari nilai properti. Meski demikian, Cook menilai pajak model itu akan lebih berat pada London dan wilayah Inggris tenggara, yang umumnya memiliki harga rumah lebih tinggi dibanding bagian negara lainnya. Ia mencontohkan kekhawatiran: “If you are living in Wandsworth, you may be thinking ‘why am I paying for libraries in Wigan?’”.
Sementara itu, Adam dari IFS menilai dampak redistribusi pendapatan dari London dan South East sangat bergantung pada apakah pemerintah mengubah hibah pusat yang diberikan kepada otoritas lokal. IFS berargumen bahwa cara yang efisien untuk menghasilkan penerimaan pajak adalah menggabungkan land value dan pajak properti proporsional untuk menggantikan stamp duty dan council tax. Dalam penjelasannya, “There is a case for taxing the land but also a case for taxing the building,” katanya.
