jurnalistik.co.id – Pemerintahan Inggris kini menempatkan kesejahteraan sebagai medan uji coba kebijakan menjelang masa jabatan berikutnya. Andy Burnham, yang diperkirakan menjadi perdana menteri dalam beberapa minggu, menyatakan ingin menurunkan tagihan tunjangan negara dengan mendorong lebih banyak orang masuk dan bertahan bekerja.
Apa yang terjadi pada klaim PIP?
PIP adalah manfaat bagi usia kerja yang membantu menutup biaya tambahan akibat kondisi kesehatan fisik maupun mental, termasuk disabilitas. Skema ini diperkenalkan pada 2013 sebagai pengganti Disability Living Allowance (DLA).
Lonjakan khusus pada ADHD
Untuk ADHD, statistik terbaru menunjukkan jumlah penerima PIP dengan ADHD sebagai kondisi utama berada di kisaran 100.000 pada April. Lebih dari separuh di antaranya berusia 16 hingga 24 tahun.
Berita Terkait
Seberapa besar beban biayanya?
PIP digambarkan sebagai bagian dari tagihan sakit dan disabilitas usia kerja yang tumbuh paling cepat. Pada 2025, total beban tersebut tercatat £58 miliar, sementara besarnya digambarkan selevel dengan anggaran sekolah di Inggris yang diproyeksikan mencapai £66 miliar pada 2027.
Gambaran lebih luas: kesejahteraan non-pensiunan
Pada tingkat yang lebih makro, porsi Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk kesejahteraan non-pensiunan justru menurun sejak 2010. Penurunan ini mencerminkan pemotongan riil pada manfaat usia kerja pada masa austerity setelah pemilihan umum 2010, termasuk pemotongan bantuan perumahan serta sejumlah komponen Universal Credit.
OBR memproyeksikan bahwa porsi tagihan kesejahteraan non-pensiunan terhadap PDB akan tetap relatif stabil dalam beberapa tahun mendatang, alih-alih meningkat tajam. Dengan kata lain, lonjakan di beberapa komponen masih berlangsung dalam lanskap yang lebih luas.
Tanggapan pemerintah
Juru bicara pemerintah menyampaikan: “We inherited a broken welfare system and we are fixing it – a package of measures already coming into effect will save nearly £2 billion by the end of the decade, and the Timms Review, working with disabled people and their representative organisations, is looking at how to make Pip fit and fair for the future.”
Kenaikan klaim PIP tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian perubahan kebijakan dan kebutuhan reformasi yang sedang dipersiapkan. Ketika agenda penurunan tagihan tunjangan dikaitkan dengan dorongan agar lebih banyak orang masuk dan bertahan bekerja, lonjakan pada komponen kesehatan—khususnya yang terkait disabilitas usia kerja—akan ikut menentukan seberapa sulit target tersebut dijalankan.
Pola yang sama terlihat ketika pembahasan diperluas ke klaim berbasis gangguan kesehatan mental maupun kondisi neurodevelopmental. Sejak 2020, proporsi klaim yang berkaitan dengan ADHD, autisme, depresi, atau kecemasan meningkat, dari sekitar 16,5% menjadi 24% pada 2026. Artinya, pertumbuhan klaim PIP mencerminkan pergeseran permintaan terhadap dukungan untuk kondisi kesehatan tertentu, bukan sekadar perubahan jumlah pendaftar secara umum.
Dengan adanya temuan dan proyeksi biaya yang terus bergerak, kajian interim Sir Stephen Timms tentang PIP dipandang akan menyoroti kebutuhan reformasi menyeluruh terhadap sistem manfaat. Pemerintah juga menekankan paket langkah yang disebut dapat menghemat hampir £2 miliar pada akhir dekade, sembari menilai bagaimana PIP bisa “fit and fair for the future”. Di tengah beragam pandangan, pertanyaan kuncinya tetap pada cara menata keseimbangan antara kelayakan dukungan, akses diagnosis, dan kontrol biaya yang sedang dipetakan.
Dalam konteks ini, tantangan kebijakan bukan hanya menghitung besaran biaya, tetapi juga memahami jalur yang membuat jumlah klaim ikut bergerak. Ketika akses dukungan dinilai sejalan dengan ketersediaan diagnosis, permintaan untuk penilaian medis dapat meningkat, sehingga sistem penentuan kelayakan ikut menjadi faktor yang mempengaruhi arah pengeluaran dalam jangka menengah.
Reformasi yang sedang dirancang melalui kajian Timms juga ditempatkan pemerintah sebagai upaya membuat PIP “fit and fair for the future”, selaras dengan paket langkah yang disebut mampu menghemat hampir £2 miliar hingga akhir dekade. Dengan lonjakan pada komponen terkait disabilitas usia kerja—termasuk klaim berbasis ADHD dan gangguan kesehatan mental/neurodevelopmental—agenda pengetatan biaya akan sangat bergantung pada bagaimana sistem manfaat ditata agar tetap tepat sasaran tanpa mengabaikan kebutuhan dukungan yang memang ditujukan untuk membantu orang tetap mandiri dan bekerja.
