Aturan surat sakit hari pertama di Jerman memicu polemik, kelompok dokter kritik keras

jurnalistik.co.id – Polemik muncul di Jerman setelah koalisi pemerintah mengumumkan perubahan aturan cuti sakit. Intinya, pekerja diminta menyerahkan surat dokter kepada atasan pada hari pertama ketika mereka jatuh sakit.

Rencana itu juga mengubah cara pengambilan surat. Pemerintah menghapus opsi mendapatkan surat melalui telepon, yang sebelumnya diberlakukan selama masa Covid-19.

Di bawah skema saat ini, sertifikat dokter baru diwajibkan jika seseorang tidak dapat bekerja selama lebih dari tiga hari. Dengan kata lain, surat biasanya diminta pada hari keempat, meski pemberi kerja tetap punya hak untuk meminta lebih awal.

Paket perubahan ini disepakati dalam kerja sama Partai Demokrat Kristen (CDU) pimpinan Friedrich Merz dan mitra koalisinya dari Partai Sosial Demokrat (SPD). Merz menyebut isu meningkatnya ketidakhadiran sebagai alasan utama rencana tersebut.

“The number of sick days in Germany is too high,” ujar Merz. Ia juga mengatakan keputusan itu memang sulit, namun dinilai perlu diambil karena dampak ekonomi dari absen kerja yang panjang.

Menurut Merz, “This is a tough decision.” Namun, ia menegaskan pihaknya tidak lagi mampu menanggung “competitive disadvantage caused by long periods of absence from work.” Ia menambahkan bahwa pemerintah “would not accept what he called ‘exorbitant’ levels of sick leave” setelah masa pandemi.

Dalam penjelasan yang disampaikannya kepada ARD TV pada Kamis malam, Merz mengatakan Jerman “was ‘returning to the arrangements we had before the coronavirus pandemic.’” Pada saat yang sama, ia menyatakan bahwa perusahaan tetap bisa menyusun pengaturan lain sesuai kesepakatan internal masing-masing.

Perubahan aturan ini langsung memicu respons keras dari kelompok medis. Konfederasi KBV, asosiasi nasional yang mewakili dokter asuransi kesehatan wajib, menilai kebijakan mewajibkan ribuan pasien mendatangi praktik dokter hanya untuk mengurus formulir sebagai langkah yang tidak masuk akal.

KBV menyebut kebijakan tersebut “bordered on madness” karena memaksa orang untuk datang ke ruang praktik. Dalam pernyataan mereka, KBV menyatakan bahwa “Anyone who is coughing or has a gastrointestinal infection belongs in bed – not in an overcrowded surgery.”

Selain KBV, Asosiasi Dokter Umum (Association of General Practitioners) juga memperingatkan potensi lonjakan pasien. Mereka menyoroti bahwa kasus infeksi yang seharusnya hanya membutuhkan satu atau dua hari untuk istirahat di rumah, berisiko memenuhi ruang tunggu dokter.

“Infection cases – which would only have required one or two days in bed – would fill up doctors’ waiting rooms,” demikian peringatan yang disampaikan kelompok dokter tersebut, sehingga dikhawatirkan layanan justru menjadi makin padat saat orang-orang sedang sakit menular.

Di pihak SPD, pejabat partai mencoba menenangkan situasi politik dan menyatakan pemerintah tetap mencari jalan yang dianggap realistis. Lars Klingbeil, pemimpin SPD sekaligus wakil kanselir, menyampaikan kepada RTL TV bahwa ia sedang menilai solusi yang “workable.”

“We now need to put sensible arrangements in place for what has been proposed in the coalition committee,” kata Klingbeil. Sikap itu menunjukkan adanya upaya merapikan detail aturan sebelum diterapkan secara lebih luas.

Menteri Tenaga Kerja dari SPD, Bärbel Bas, juga menyatakan rencananya akan meneliti dampak perubahan tersebut. Ia mengatakan kewajiban menyediakan surat dokter pada hari pertama bukanlah usul yang berasal darinya, dan karena itu perlu dilihat apakah kebijakan itu benar-benar memberi efek.

Bas menuturkan kepada RTL, “That wasn’t my proposal.” Ia menambahkan, pihaknya akan mengecek apakah aturan tersebut “actually has any effect at all, or whether it is more likely to cause difficulties.”

Meski demikian, kubu CDU tetap mempertahankan kebijakan. Jens Spahn, pemimpin fraksi parlemen CDU, membela rencana perubahan aturan cuti sakit dengan merujuk pada perbandingan tingkat ketidakhadiran Jerman di kawasan Eropa.

Spahn mengatakan, tingkat sakit Jerman berada pada kategori paling tinggi di Uni Eropa. Ia menyebutkan angka rata-rata yang dinilai menjadi dasar pembenaran kebijakan: “We have one of the highest numbers of sick days – around 18 per year per employee.”

Ia juga menekankan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang yang benar-benar sakit. “And those who are genuinely ill should, of course, be able to stay at home,” ujarnya.

Konflik gagasan di Jerman ini terjadi saat pemerintah tengah merumuskan reformasi besar yang mencakup pajak, ketenagakerjaan, dan pensiun. Pemerintah memposisikan perubahan cuti sakit sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Dengan waktu penerapan yang dikaitkan pada hari pertama sakit serta penghapusan akses telepon yang sempat ada selama pandemi, perdebatan kini beralih pada dua hal yang saling bertentangan: kebutuhan mengurangi tingkat hari sakit menurut pemerintah, versus kekhawatiran kelompok medis bahwa pasien—terutama kasus infeksi—justru akan mempercepat penumpukan di ruang praktik dokter.