jurnalistik.co.id – Jaksa Jerman mengajukan dakwaan terhadap seorang warga Ukraina terkait ledakan yang menghancurkan pipa Nord Stream di bawah Laut Baltik pada 2022.
Orang yang didakwa itu disebut berinisial Serhii K, dengan nama yang hanya dibuka terbatas sesuai aturan kerahasiaan di Jerman.
Menurut laporan media Jerman, tersangka diduga berperan sebagai pemimpin sekaligus pengoordinasi dalam serangan terhadap pipa yang menyalurkan gas alam dari Rusia menuju Jerman.
Serhii K juga disebut merupakan orang yang sebelumnya ditangkap di Italia musim panas lalu, lalu diekstradisi ke Jerman pada bulan November.
Tersangka membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Hingga kini, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi itu, sementara Ukraina menolak keterlibatan dalam perkara yang berpotensi berdampak serius pada hubungan Ukraina dengan Jerman.
Langkah hukum dan bantahan dari pihak terkait
Firma hukum Menaker, yang menjadi kuasa bagi warga Ukraina tersebut, menyatakan bahwa berkas dakwaan telah diserahkan pada hari Rabu. Pihak firma tidak merinci isi dakwaan yang diajukan.
Sementara itu, jaksa federal juga mengonfirmasi kepada AFP bahwa seorang pria telah didakwa terkait ledakan Nord Stream. Konfirmasi tersebut disampaikan tanpa memuat detail tambahan mengenai tuduhan spesifik.
Dalam pemberitaan yang mengutip laporan media Jerman, DW menyebut Serhii K didakwa memimpin sebuah tim yang beranggotakan tujuh orang rekan.
Tim itu disebut melakukan operasi untuk menghancurkan tiga dari empat pipa gas Nord Stream.
DW juga melaporkan bahwa dakwaan yang disampaikan tidak hanya terkait penghancuran pipa. Tersangka disebut didakwa melakukan serangan terhadap infrastruktur energi sipil, menimbulkan ledakan, serta menyebabkan kerusakan pada infrastruktur.
Serangan itu disebut melepaskan jumlah metana yang melampaui rekor ke Laut Baltik, dan membuat infrastruktur senilai miliaran dolar menjadi tidak beroperasi.
Kronologi: dari kebijakan Nord Stream hingga ledakan
Nord Stream 2 tidak pernah masuk tahap operasional. Namun Nord Stream 1, yang memiliki dua jalur pipa, sebelumnya menyediakan pasokan gas yang relatif stabil melalui bentangan Laut Baltik sepanjang 1.200 kilometer dari pesisir Rusia hingga wilayah Jerman timur laut.
Menjelang invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Jerman membatalkan proses persetujuan untuk Nord Stream 2. Proyek tersebut sepenuhnya dimiliki Gazprom, raksasa gas asal Rusia.
Beberapa bulan kemudian, Rusia menghentikan pengoperasian Nord Stream 1, dengan menyebut adanya masalah pada peralatan.
Pada 26 September 2022, sejumlah ledakan tercatat dan menyebabkan tiga dari empat pipa mengalami kerusakan akibat pecah/robek. Peristiwa itu memicu berbagai spekulasi mengenai pihak pelaku, karena identitas para penyabot masih menjadi misteri pada tahap awal.
Dalam perkembangan kasus, Rusia justru dituduh oleh berbagai pihak Barat. Di sisi lain, Moskow menyalahkan Amerika Serikat dan Inggris.
Hingga saat ini, belum ada bukti yang mengaitkan negara tertentu secara langsung dengan serangan tersebut.
Penangkapan lanjutan
Jerman juga melakukan penindakan terhadap tersangka lain. Sekitar satu bulan setelah penangkapan awal, seorang tersangka Ukraina kedua ditahan di rumahnya dekat ibu kota Polandia, Warsawa.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan lain yang dikeluarkan oleh otoritas Jerman.
Langkah dakwaan terhadap Serhii K pun memunculkan perhatian luas di Ukraina. Banyak warga Ukraina memandang siapa pun yang merusak Nord Stream sebagai figur yang “membalas” sumber pendapatan penting Rusia.
Di tengah persepsi tersebut, sebagian pihak di Ukraina merasa sulit memahami mengapa Jerman, yang menjadi mitra penting, tetap menempuh jalur penuntutan dalam perkara ini.
Jerman disebut sebagai sumber bantuan militer Eropa terbesar bagi Ukraina. Karena itu, perkembangan kasus ini diperkirakan akan menjadi faktor yang ikut memengaruhi dinamika hubungan kedua negara.
Dengan dakwaan yang telah diajukan, proses hukum di Jerman kini memasuki tahap yang lebih formal. Namun, pembantahan dari pihak tersangka dan penolakan keterlibatan dari Ukraina menunjukkan bahwa sengketa atas tanggung jawab masih jauh dari penyelesaian.
