jurnalistik.co.id – Hasan Nasbi berusaha menjelaskan ucapan Presiden Prabowo Subianto terkait penyebutan “Londo Ireng” untuk wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, menurut penulis kolom ini, penjelasan tersebut justru memperlihatkan masalah pada cara Istana menyusun argumentasi.
Dalam penjelasannya, Hasan menegaskan bahwa pemerintah berhak mengkritik rakyat. Akan tetapi, ia membedakan kritik itu dari tuduhan serangan balik yang dianggap ditujukan kepada publik secara luas. Ia mengatakan bahwa istilah “Londo Ireng” diarahkan pada kelompok yang dinilai kritis, bukan seluruh masyarakat.
Hasan menyatakan, “Itu kan ke kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai Londo Ireng, bukan untuk masyarakat secara umum.” Dengan kalimat itu, posisi Presiden dan komunikasi Istana dibingkai sebagai tidak menyerang seluruh rakyat, melainkan hanya kelompok tertentu yang dianggap berada pada kategori tersebut.
Lebih jauh, Hasan menambahkan, “Mengkritik Londo Ireng boleh dong, kan tidak ditujukan ke masyarakat umum. Hal ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang suka gaduh dan tak senang dengan kemajuan Bangsa,” sebagaimana diberitakan Kompas.com. Dalam cara pandang ini, kritik dinyatakan sebagai kritik terhadap sebuah kelompok, bukan kritik umum terhadap warga negara.
Walau demikian, penulis kolom menilai pernyataan Hasan mengandung logical fallacy. Kritik utamanya bukan sekadar pada hasil akhir, tetapi pada hubungan yang dianggap dibangun antara label “Londo Ireng” dan motif yang diletakkan di balik sikap kelompok tertentu.
Penalaran yang dipersoalkan
Penulis kolom menyoroti bahwa ada klaim yang menyebut kelompok-kelompok tertentu pantas disebut “Londo Ireng” karena dianggap tidak senang terhadap kemajuan bangsa. Menurut penulis, hubungan tersebut tidak dapat diterima begitu saja tanpa dasar yang jelas, terutama ketika “Londo Ireng” diperlakukan sebagai kategori untuk menilai motif batin atau loyalitas.
Penulis mengajukan pertanyaan yang berkisar pada definisi. Jika istilah “Londo Ireng” dipakai untuk menilai “ketidaksenangan terhadap kemajuan bangsa”, maka perlu ada rujukan: atas dasar apa seseorang atau kelompok dimasukkan ke dalam kategori itu, apa definisi yang dipakai, dan apa kriterianya.
Berita Terkait
Dalam kritik tersebut, penulis juga menilai adanya loncatan dari perilaku publik tertentu menuju penilaian motif yang lebih dalam. Sikap kritis, kegaduhan, kritik keras, ketidaksepakatan dengan pemerintah, atau pesimisme—bila dianggap sebagai indikator “tidak senang terhadap kemajuan”—menurut penulis masih memerlukan pembuktian yang tidak boleh berhenti pada asumsi.
Penulis kemudian menyoroti bagian premis yang bahkan lebih sulit dipertanggungjawabkan. Hasan menyebut wartawan, pengamat, dan LSM tertentu diduga tidak senang terhadap kemajuan bangsa. Namun, penulis mempertanyakan dari mana informasi itu diperoleh: apakah ada pernyataan eksplisit dari pihak-pihak tersebut, apakah ada tindakan yang dapat dibaca sebagai bukti, atau apakah kesimpulan justru ditarik karena kelompok itu “sering mengkritik pemerintah”.
Jika yang menjadi dasar hanya frekuensi kritik, penulis menilai argumen Hasan jatuh pada hasty generalization, yaitu kesimpulan luas mengenai motif, sikap batin, dan loyalitas hanya dari satu jenis perilaku yang ditampilkan di ruang publik. Dalam penilaian ini, perhatian utama diarahkan pada ketidaksepadanan antara bukti yang tersedia dan klaim yang ditarik.
Kritik tidak selalu berarti kebencian
Penulis kolom menegaskan bahwa kritik kepada pemerintah tidak identik dengan kebencian terhadap kemajuan. Kritik bisa lahir dari dorongan agar keadaan membaik, bukan dari penolakan total atas kemajuan bangsa.
Penulis memberi contoh: seorang wartawan dapat memberitakan sekolah yang rusak dengan maksud agar sekolah itu diperbaiki. Dalam situasi seperti itu, publik melihat adanya kritik, tetapi tujuannya tidak otomatis bisa disimpulkan sebagai sikap yang tidak senang terhadap kemajuan.
Dari sudut pandang tersebut, pelabelan “Londo Ireng” menjadi persoalan ketika digunakan untuk menyamakan tindakan mengkritik dengan motif yang lebih spesifik—yakni ketidaksenangan terhadap kemajuan. Penulis menilai proses ini tidak selesai hanya karena bentuk silogisme tampak mengikuti alur: jika premis mayor diterima dan premis minor dinyatakan benar, kesimpulan memang bisa tampak konsisten. Tetapi konsistensi bentuk tidak menjamin kebenaran jika premisnya tidak relevan, tidak terbukti, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penulis kolom menempatkan debat pada inti komunikasi: bagaimana kata-kata tentang “Londo Ireng” dibangun dari dugaan, lalu diolah menjadi kesimpulan tentang motif suatu kelompok. Di titik ini, penulis menilai kekeliruan argumentasi lebih menonjol daripada sekadar perbedaan pendapat.
Pada akhirnya, persoalan yang dibahas bukan hanya siapa yang disebut “Londo Ireng”, melainkan bagaimana definisi dan pembuktian atas kategori tersebut seharusnya dijelaskan. Jika kategori itu disandarkan pada asumsi tentang sikap batin, maka ruang debat publik menjadi tidak setara—karena kritik yang muncul di permukaan bisa langsung diperlakukan sebagai bukti tentang motif yang berada di baliknya.
