jurnalistik.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyatakan mendukung pengusutan Polri terkait dugaan korupsi batu bara. Namun, ia menekankan proses hukum harus berorientasi pada pemberantasan korupsi, bukan motif lain di luar penegakan hukum.
Menurut Benny, pengusutan itu perlu dijalankan secara serius dan terukur agar publik tidak menangkapnya sebagai alat politik atau balas dendam. Ia berharap, aparat menjaga agar setiap langkah hukum tetap berada pada koridor keadilan.
“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Dalam penjelasannya, Benny mengaitkan pengusutan yang sedang berjalan dengan perhatian masyarakat yang semakin luas. Ia menilai, situasi publik yang dinamis kerap memunculkan berbagai spekulasi bila tidak ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
Kepolisian yang tergabung dalam Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) disebut sedang mengusut tiga dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara. Kasus yang dimaksud, kata Benny, meliputi dugaan terkait pengadaan batu bara yang memicu blackout sejumlah daerah, perkara ASABRI, serta dugaan penyelesaian utang dari anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Benny juga menyinggung adanya rangkaian pemeriksaan di lapangan. Dalam pengusutan tersebut, Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya disebut melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Klarifikasi atas pengamanan di rumah pejabat
Selain itu, Benny menyoroti sorotan publik terkait pengawalan ketat dari TNI di kediaman Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Menurutnya, keterlibatan pengamanan dengan intensitas tertentu berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam bila tidak dijelaskan secara memadai.
Ia meminta aparat penegak hukum segera memberikan pernyataan resmi untuk mencegah rumor berkembang tanpa dasar. “Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” ungkap Benny.
Berita Terkait
Bagi Benny, kejelasan tidak hanya dibutuhkan agar proses hukum berjalan transparan, tetapi juga agar masyarakat dapat memahami konteks pengamanan tersebut. Ia berpendapat, penjelasan yang bertanggung jawab akan membantu meredam spekulasi liar.
Penegakan hukum tanpa pilih kasih
Benny kembali mengingatkan agar penegakan hukum tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun. Ia menilai, prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan yang konsisten di setiap tahapan pemeriksaan, penyidikan, dan pembuktian.
“Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” tegasnya. Ia memandang, komitmen seperti itu penting agar proses penegakan hukum tidak dianggap selektif atau berat sebelah terhadap pihak tertentu.
Lebih jauh, Benny menyatakan Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat melalui langkah yang adil. “Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Benny.
Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo agar hukum ditegakkan secara tepat sasaran dan tidak dipakai untuk melindungi kepentingan kelompok. “Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sebut Legislator dari Dapil NTT I itu.
Dalam pandangan Benny, bila dalam proses tersebut ditemukan keterlibatan pihak yang berperan dalam dugaan korupsi, semua yang terbukti harus bertanggung jawab secara hukum. Ia menegaskan, pertanggungjawaban tidak boleh digeser oleh pertimbangan di luar fakta persidangan dan bukti yang sah.
“Menurutnya, siapapun yang terlibat korupsi, harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” kata Benny dalam uraiannya. Ia menambahkan, jika ada dinamika politik antar-instansi aparat penegak hukum yang mengganggu independensi proses, Presiden Prabowo diminta turun tangan.
Benny menutup penekanannya dengan harapan publik agar aparat terus menjaga profesionalitas dalam penyidikan. Dengan demikian, menurutnya, pengusutan dugaan korupsi batu bara dan keterkaitannya dapat diproses secara adil serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
