jurnalistik.co.id – Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 17-18 Juni 2026. Prediksi ini muncul setelah bank sentral melakukan pengetatan moneter untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Dalam rentang waktu tersebut, BI menaikkan suku bunga sebanyak dua kali dengan total 75 basis poin (bps). Kenaikan pertama terjadi sebesar 50 bps pada Mei, disusul kenaikan 25 bps melalui rapat di luar jadwal pada awal Juni.
Menurut ekonom, langkah-langkah pengetatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan pertumbuhan. Pergerakan rupiah yang menjadi fokus kebijakan moneter dinilai mulai memperlihatkan arah yang lebih stabil dibanding periode sebelum penyesuaian suku bunga.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai BI kemungkinan akan menahan BI Rate karena dampak dari pengetatan moneter sebelumnya mulai terlihat pada pergerakan rupiah. Ia menyebutkan bahwa BI sudah melakukan dua kali kenaikan secara berurutan.
“Kalau menurut saya mungkin dipertahankan dulu ya karena sudah dua kali berturut-turut dinaikkan,” ujar Faisal kepada Kompas.com pada Rabu (18/6/2026). Faisal juga menegaskan bahwa kenaikan BI Rate yang sudah berjalan dinilai turut membantu menstabilkan rupiah.
Ia menambahkan bahwa stabilisasi rupiah terjadi meski BI telah menggelontorkan cadangan devisa untuk intervensi di pasar valuta asing (valas). Dalam pandangannya, setelah dua kali penyesuaian suku bunga, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan.
Faisal melihat belum ada indikasi pelemahan lanjutan yang signifikan. Karena itu, BI diperkirakan akan mulai menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas nilai tukar dengan kebutuhan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia juga mengingatkan konsekuensi apabila BI kembali menaikkan suku bunga. Faisal menilai, jika suku bunga didorong naik lagi, pertimbangannya akan ada dampak terhadap pertumbuhan serta transmisi kebijakan yang dapat menahan penyaluran kredit ke sektor riil.
“Kalau dinaikkan lagi, pertimbangannya akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan atau transmisi ke dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor riil yang akan tertahan,” ungkapnya. Ia menilai tujuan utama kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah saat ini sudah relatif tercapai.
Dengan tujuan yang dinilai sudah lebih dekat pada sasaran, ruang untuk kembali menaikkan BI Rate diperkirakan menjadi lebih terbatas. Faisal menyebut risiko penambahan tekanan terhadap sektor riil menjadi pertimbangan yang semakin kuat untuk mendorong kebijakan berada pada level yang ada.
Senada dengan CORE, LPEM FEB UI juga memproyeksikan BI akan mempertahankan BI Rate pada 5,50 persen setelah melakukan pengetatan moneter yang dinilai cukup signifikan sejak Mei. Teuku Riefky menilai kebijakan yang ditempuh sejauh ini telah menjadi respons yang memadai untuk meredam tekanan rupiah.
Dalam penilaiannya, kenaikan suku bunga sebesar 75 bps secara kumulatif disertai intervensi di pasar valas, hingga kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Faktor-faktor tersebut dinilai berkontribusi pada upaya menjaga rupiah agar tetap stabil.
Riefky menilai BI perlu mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diambil sebelum mengambil langkah lanjutan. “Kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan datang,” ujar Riefky dalam hasil risetnya pada Rabu.
Selain pertimbangan dari sisi kebijakan moneter, perkembangan inflasi turut menjadi konteks yang diperhatikan. Inflasi Mei 2026 meningkat menjadi 3,08 persen secara tahunan, dibanding 2,42 persen pada April.
Dengan latar tersebut, ekspektasi para ekonom mengarah pada skenario penahanan suku bunga. Fokusnya adalah memberi ruang bagi dampak pengetatan yang telah dilakukan agar bekerja lebih optimal, sembari menjaga stabilitas rupiah tanpa menambah tekanan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.
