jurnalistik.co.id – Capital One untuk pertama kalinya menjelaskan alasan penutupan ratusan rekening yang terafiliasi dengan Trump Organization pada 2021. Dalam dokumen pengadilan, bank menyatakan keputusan itu berangkat dari analisis anti-pencucian uang (anti-money laundering/AML) selama berbulan-bulan, bukan karena agenda politik.
Menurut Capital One, langkah tersebut muncul setelah pemeriksaan internal dan penelaahan menyeluruh sesuai kebijakan perusahaan serta ketentuan regulator. Bank juga menegaskan tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan tindak pidana pencucian uang.
Penjelasan Capital One disampaikan sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan Trump Organization. Gugatan itu menuduh Capital One melakukan praktik debanking, yakni penghentian layanan perbankan yang dikaitkan dengan ideologi atau afiliasi politik.
Bank menekankan bahwa materi dan tuduhan yang diajukan penggugat menunjukkan inti dari penutupan rekening adalah alasan AML. Capital One menyebut proses tersebut melibatkan tim AML dan ditopang tinjauan cermat terhadap temuan transaksi.
Dalam dokumen yang diajukan pada Jumat (1/8/2026), Capital One menyatakan keputusan penutupan rekening merupakan hasil penilaian berdasarkan pola yang ditemukan dalam aktivitas yang ditinjau. Bank menyebut penilaian itu sejalan dengan kategori aktivitas yang telah ditandai dalam pedoman perbankan federal.
Capital One mulai memberi pemberitahuan penutupan untuk lebih dari 300 rekening yang terafiliasi dengan Trump Organization pada Maret 2021. Langkah itu disebut dilakukan beberapa bulan setelah peristiwa 6 Januari 2021 di kompleks Gedung Capitol Amerika Serikat.
Di sisi lain, Trump Organization menilai penutupan tersebut merupakan bentuk debanking bermotif politik. Sejalan dengan itu, bank menilai gugatan yang diajukan penggugat masih memuat kelemahan serupa dengan dua gugatan sebelumnya yang juga telah ditolak pengadilan.
Berita Terkait
Trump Organization bersama Eric Trump menggugat Capital One pada Maret 2025 di pengadilan federal Florida. Dalam gugatan itu, mereka menuduh penutupan terjadi karena sikap politik progresif (woke) perusahaan serta upaya meraih keuntungan dari sentimen politik pascakerusuhan Capitol.
Capital One membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tuduhan adanya motif politik hanya bertumpu pada kutipan dokumen yang dipilih secara selektif. Bank menilai kutipan itu tidak mempertimbangkan konteks secara keseluruhan.
Selain mempersoalkan dasar tuduhan, Capital One menegaskan bahwa analisis yang dilakukan mengarah pada kesimpulan yang terkait dengan kepatuhan AML. Dengan kata lain, bank menempatkan penutupan rekening dalam kerangka tinjauan kepatuhan dan risiko yang teridentifikasi, bukan dalam kerangka pertimbangan ideologi.
Kasus ini kemudian ikut menghidupkan kembali perdebatan mengenai praktik debanking di Amerika Serikat. Sejak memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump disebut meningkatkan tekanan kepada sejumlah bank besar setelah kalangan konservatif menilai lembaga keuangan sengaja membatasi layanan kepada kelompok politik sayap kanan.
Dalam dinamika itu, pada Agustus 2025 Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang praktik penghentian layanan perbankan yang bersifat diskriminatif. Setahun setelah itu, pada Januari 2026, Trump juga menggugat JPMorgan Chase dengan tuduhan serupa.
Jejak upaya hukum sebelumnya juga disebut pernah terjadi pada masa jabatan pertama Trump. Pada 2019, Trump menggugat Capital One dan Deutsche Bank untuk mencegah kedua bank menyerahkan dokumen keuangan kepada Kongres.
Gugatan tersebut terkait penyelidikan yang dipimpin legislator dari Partai Demokrat. Dalam pemberitaan yang menyertai konteks tersebut, Deutsche Bank sempat dilaporkan menerima peringatan internal terkait sejumlah transaksi yang dinilai berisiko oleh tim anti-pencucian uang, meski Deutsche Bank membantah laporan tersebut.
Dengan penjelasan terbaru ini, Capital One mencoba mengunci narasi bahwa penutupan rekening berlangsung melalui mekanisme kepatuhan AML dan tinjauan sesuai pedoman. Di saat yang sama, perdebatan publik mengenai debanking tetap berjalan seiring konflik antara klaim penggugat yang menilai ada motif politik, dan bantahan bank yang mengaitkan keputusan pada hasil analisis kepatuhan.
