jurnalistik.co.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, kondisi stok pangan nasional tahun ini dinilai jauh lebih kuat dibanding periode beberapa tahun terakhir. Ia menyebut cadangan beras pemerintah berada di kisaran 5 juta ton, sementara serapan hasil panen petani dalam negeri sudah mencapai 3,5 juta ton setara beras.
Amran menilai penguatan stok tersebut penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan membantu berbagai program pangan pemerintah tetap berjalan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (7/8/2026).
Cadangan beras pemerintah dan tren stok
Menurut Amran, cadangan beras pemerintah kini sekitar 5 juta ton. Angka itu disebut meningkat tajam dibanding 2023 yang hanya sekitar 1 juta ton, bahkan sempat turun hingga 500.000 ton.
Ia menegaskan bahwa kondisi yang ada saat ini membuat stok berada pada tingkat yang dianggap aman untuk menghadapi kebutuhan penyaluran ke depan. “Jadi sudah overlap, aman, Insya Allah. Stok kita dulu 2023, kalau tidak salah itu 1 jutaan stok kita. Bahkan, pernah 500 ribu stok kita di gudang, sekarang 5 juta, jadi insya Allah aman,” ujar Amran.
Amran juga mengaitkan kesiapan stok dengan rencana penyaluran bantuan pangan beras. Pemerintah disebut akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua pada 17 Agustus 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima.
Penyerapan hasil produksi petani mendekati target
Selain menyoroti cadangan, Amran menyebut penyerapan hasil produksi petani dalam negeri hingga awal Agustus 2026 telah mencapai 3,5 juta ton setara beras. Ia menyatakan capaian itu mendekati target 4 juta ton sepanjang tahun.
Ia menempatkan penyerapan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran alur pasokan. Dengan capaian yang sudah mendekati target tahunan, penyaluran dan penguatan stok dinilai dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Berita Terkait
Aturan baru Bapanas untuk formula pembiayaan Bulog
Penguatan stok beras, menurut Amran, juga didukung kebijakan baru Bapanas melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Aturan ini mengatur formula pembiayaan penugasan Perum Bulog.
Dalam aturan tersebut, margin penugasan Bulog dihitung berdasarkan total biaya pengadaan beras dalam negeri dan biaya kemasan setelah dikurangi hasil penjualan produk samping. Nilai yang diperoleh kemudian dibagi dengan kuantum pengadaan setara beras untuk memperoleh margin per kilogram.
Langkah berikutnya, angka margin per kilogram tersebut dikalikan 7 persen sebagai dasar penetapan margin. Amran menyampaikan penyesuaian itu sebagai bagian dari mekanisme yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan penugasan Bulog.
Dukungan margin 7 persen bagi kualitas dan serapan gabah
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menilai penetapan margin 7 persen merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada Bulog. Menurut dia, kenaikan margin memberi ruang lebih besar bagi Bulog untuk meningkatkan penyerapan gabah petani.
Rizal juga menyebut margin yang lebih tinggi membantu Bulog menjaga kualitas stok dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). “Suku bunga pinjaman bank turun dari 8 persen menjadi 5 persen. Di mana dari 5 persen itu, 3 persen diantaranya dicicil Bulog, sedangkan yang 2 persen disubsidi oleh pemerintah. Itu kan syukur sekali, kita bersyukur sekali,” ujar Rizal.
Ia menambahkan bahwa Bulog berkomitmen memanfaatkan tambahan margin tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mutu beras yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, penugasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga perbaikan mutu dan kelancaran layanan.
Secara keseluruhan, Amran menempatkan kombinasi antara cadangan yang berada di kisaran 5 juta ton, capaian serapan petani 3,5 juta ton setara beras, serta penyesuaian skema margin dalam aturan Bapanas sebagai faktor yang membuat stok pangan tahun ini dinilai paling kuat. Ia menyampaikan kesiapan itu sebagai landasan agar program penyaluran dapat berjalan, termasuk pada tahap kedua yang dijadwalkan mulai 17 Agustus 2026.
