jurnalistik.co.id – Gusnar Ismail mengajak Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah. Ajakan itu disampaikan saat pelantikan pengurus DPD Korps Alumni KNPI Provinsi Gorontalo masa bhakti 2026–2029 di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (21/9/2026).
Gusnar menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama, terutama kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi semacam itu menjadi modal penting untuk menggerakkan perekonomian Gorontalo sekaligus mendorong pembangunan serta kesejahteraan.
Dalam sambutannya, Gusnar berharap hubungan yang terjalin dapat melahirkan arah yang sama dalam langkah ke depan. Ia menyampaikan, “Semoga bisa bermitra dengan pemerintah daerah dan sama-sama kita membangun daerah ini semakin baik dan maju ke depan. Dengan kebersamaan ini kita punya garis yang sama, dan saya kira ini merupakan modal kita semua untuk bersama-sama bergerak maju ke depan,” ujar Gusnar.
Gusnar juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang terbatas, namun menurutnya hal itu tidak otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2025 mencapai 6,7 persen, lalu pada triwulan I 2026 sebesar 7,68 persen, dan triwulan II 2026 sebesar 6,62 persen.
Angka-angka tersebut, menurut Gusnar, menunjukkan adanya peran program pemerintah, APBN, serta sektor swasta dalam menggerakkan daya beli masyarakat. Dari sudut pandangnya, momen pertumbuhan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas keterlibatan pihak lain dalam aktivitas ekonomi di Gorontalo.
Karena itu, Gusnar mendorong alumni KNPI untuk tidak hanya menilai pembangunan dari sisi fiskal pemerintah. Ia mengajak mereka untuk menangkap peluang investasi serta aktivitas ekonomi yang berkembang di Gorontalo, sekaligus memberi ruang bagi peran sektor swasta dalam memperluas kesempatan usaha.
Berita Terkait
Gusnar menilai, ketika sektor swasta semakin kuat, peluang usaha dapat terbuka lebih luas dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan dengan tegas, “Kita tidak perlu hanya melihat perkembangan sebuah daerah berdasarkan fiskalnya. Seberapa besar peran sektor swasta dan APBN bisa muncul di Gorontalo, itu yang harus kita dorong,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gusnar memaparkan sejumlah peluang ekonomi yang sedang dikembangkan. Di antaranya adalah sektor pertambangan dan pertambangan rakyat, serta pembangunan industri pakan dan peternakan terintegrasi.
Gusnar berharap porsi keterlibatan masyarakat dapat diperluas sehingga peluang usaha tidak hanya terkonsentrasi pada investor. Ia juga mengingatkan agar ekspektasi tidak bertumpu semata pada kenaikan fiskal APBD, sebab yang lebih penting adalah kemampuan bersama dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.
“Jangan berharap kepada fiskal APBD yang semakin naik makin berkurang. Marilah berharap menangkap peluang yang tercipta bersama pemerintah,” pungkas Gusnar. Dengan arahan tersebut, pelantikan pengurus DPD Korps Alumni KNPI masa bhakti 2026–2029 diposisikan sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong langkah bersama menuju pembangunan yang lebih baik di Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengarahkan agar pengurus yang baru dilantik mampu menjembatani komunikasi antara Korps Alumni dengan pemangku kepentingan daerah. Dengan begitu, setiap program yang berjalan dapat lebih terhubung dengan kebutuhan lapangan, sekaligus membuka kanal kerja sama yang berkelanjutan di luar forum seremonial.
Gusnar menilai capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang relatif bertahan pada 2025 hingga triwulan-tiwulan 2026 dapat dibaca sebagai sinyal positif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan pemerintah, dukungan anggaran, dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak sehingga ruang kolaborasi untuk memperbesar dampak ekonomi masih terbuka.
Ia menambahkan, penguatan kemitraan seharusnya diterjemahkan ke dalam langkah nyata, misalnya mendorong minat investasi yang selaras dengan sektor yang tengah berkembang. Di antaranya, potensi pertambangan rakyat serta pengembangan industri pakan dan peternakan terintegrasi, agar kesempatan usaha tidak hanya muncul dari satu sumber, tetapi bisa meluas melalui kerja bersama dengan pemerintah dan dukungan sektor swasta.
