jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk tidak menunda pengembangan proyek hulu migas yang belum berjalan.
Menurut Bahlil, percepatan realisasi proyek menjadi langkah penting agar penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional dapat ditahan dan lifting bisa meningkat.
Bahlil menyampaikan dorongan itu setelah merapat ke Istana Negara, Rabu (29/10/2026), sore ini. Ia kemudian menekankan hal serupa dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas 2026), yang dikutip Minggu (1/11/2026).
Desakan agar proyek hulu yang sudah siap segera dieksekusi
Bahlil menyebut produksi migas Indonesia secara alamiah terus mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi ini, menurutnya, makin menantang karena sebagian besar lapangan migas di dalam negeri telah memasuki fase mature atau berusia tua.
Karena itu, ia meminta perusahaan migas yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) agar segera melanjutkan ke tahap pengembangan lapangan.
“Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya,” ungkap Bahlil dalam acara tersebut.
Ia juga menegaskan konsekuensi bila konsesi tidak kunjung beralih ke tahap pengembangan atau produksi. “Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara, nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina. Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat,” tuturnya.
Bahlil menambahkan bahwa konsesi yang tidak dikerjakan semestinya dapat dialihkan. “Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain, karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita. Ini saya menyampaikan apa yang lainnya kepada Bapak Ibu semua,” lanjutnya.
Percepatan lelang dan tanda tangan kontrak untuk blok baru
Berita Terkait
Di samping pengembangan proyek yang sudah dipersiapkan, Bahlil juga meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk mempercepat lelang serta tanda tangan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas.
Ia menyebut terdapat potensi 118 blok migas baru yang akan dilelang pemerintah. “Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, tolong kalau masih ada yang main-main di Ditjen Migas, masih ada yang main cara-cara ‘di bawah tangan’, masih ada yang rekan-rekan, kasih tahu kepada saya. Saya selesaikan Pak Dirjen ini. Karena tidak ada lagi urusan ongkos-ongkos segala macam, nggak ada,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan arah kebijakan yang mendorong proses berjalan transparan dan cepat. “Kita mau transparan, kita mau cepat. Dan siapa yang paling berhak mengerjakan adalah diberikan kepada orang yang serius untuk mengerjakan. Yang serius. Jadi Bapak Ibu semua silahkan. Tendernya terbuka, segala macam,” pungkasnya.
Kebutuhan energi meningkat, produksi dinilai belum mencukupi
Bahlil menyatakan Indonesia perlu segera meningkatkan produksi migas karena kebutuhan yang semakin tinggi tidak diiringi produksi yang memadai.
Ia memaparkan kebutuhan Indonesia saat ini sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph). Namun, produksi minyak mentah dalam negeri masih sekitar 600.000 bph.
Dengan latar tersebut, dorongan percepatan proyek hulu dan penataan proses kontrak dinilai menjadi kunci agar penurunan produksi tidak berlanjut dan lifting dapat ditingkatkan.
Ia menilai, ketika sebagian besar lapangan telah memasuki fase mature, jeda dari tahap persiapan ke tahap pengembangan justru membuat peluang kenaikan produksi semakin mengecil. Karena itu, konsistensi langkah dari persetujuan POD menuju eksekusi lapangan dinilai perlu dijalankan tanpa penundaan.
Bahlil juga menekankan bahwa kebijakan pengalihan konsesi diarahkan untuk menjaga produktivitas. Jika pemegang konsesi dinilai tidak mampu atau tak kunjung beralih ke tahapan berikutnya, konsesi dapat diserahkan kepada negara agar kemudian ditawarkan kepada pihak yang siap mengerjakan dengan target percepatan, termasuk penanganan yang menuntut ritme kerja lebih cepat.
Selain proyek yang telah siap, perhatian juga diarahkan pada blok-blok baru yang akan dilelang pemerintah. Ia meminta proses lelang dan penandatanganan KKS berjalan transparan serta terbuka, sehingga potensi 118 blok yang dipersiapkan bisa segera berujung pada kepastian kerja dan pada akhirnya mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat.
