jurnalistik.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai proses pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara untuk tahun 2025. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan entitas dalam struktur BPI Danantara.
Rangkaian awal pemeriksaan ditandai melalui grand entry meeting sekaligus penyerahan surat tugas pemeriksaan. Acara tersebut melibatkan Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, serta Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, yang berhadir langsung di Jakarta.
Penyerahan surat tugas pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026. Kehadiran para pimpinan menegaskan komitmen proses pemeriksaan yang terencana, terukur, dan mengikuti tahapan resmi sesuai mekanisme kelembagaan BPK.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, serta Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi bagian dari koordinasi awal sebelum pemeriksaan masuk ke tahap penelaahan dokumen dan verifikasi.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat, 18 September 2026, Slamet Edy Purnomo menyatakan bahwa BPK berkomitmen untuk mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara. Pernyataan itu menempatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai fondasi penting yang perlu dijaga melalui proses pemeriksaan.
Cakupan pemeriksaan
Adapun ruang lingkup pemeriksaan mencakup BPI Danantara beserta entitas-entitas yang berada di bawah struktur pengelolaan yang terkait. Pemeriksaan juga mencakup PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM) dan PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM).
Selain itu, pemeriksaan turut meliputi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam struktur BPI Danantara. Dengan cakupan seperti ini, pemeriksaan diarahkan agar konsolidasi laporan keuangan mencerminkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
Berita Terkait
Proses pemeriksaan pada tahap awal umumnya berfokus pada penataan bahan pemeriksaan, pendalaman dokumen, serta penetapan rencana kerja yang akan ditempuh selama periode pemeriksaan. Selanjutnya, BPK melakukan pengujian terhadap aspek-aspek relevan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah pembuka berupa grand entry meeting dan penyerahan surat tugas, BPK menegaskan dimulainya tahapan formal pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara tahun 2025. Tahap ini juga menjadi momentum koordinasi antarpihak sebelum pemeriksaan berjalan pada fase penelaahan dan verifikasi yang lebih mendalam.
Dengan komitmen yang disampaikan Edy, pengawalan tata kelola dan akuntabilitas diposisikan sebagai target utama pemeriksaan. Pada akhirnya, hasil pemeriksaan diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap penyajian laporan keuangan yang berkualitas, serta memperkuat kepatuhan dan pengelolaan yang baik di lingkungan BPI Danantara.
Setelah penyerahan surat tugas dan pembukaan rangkaian pemeriksaan, agenda berikutnya diarahkan pada penyiapan serta penguatan seluruh aspek administratif dan teknis yang menjadi prasyarat pemeriksaan. Pada fase ini, BPK menata bahan pemeriksaan agar proses penelaahan dapat berjalan terstruktur dan konsisten dengan tahapan kelembagaan.
Penelaahan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersaji dengan rapi dan dapat ditelusuri. Dengan pendalaman materi, pemeriksaan berupaya menilai kesesuaian penyajian terhadap kebutuhan verifikasi serta kelengkapan data yang diperlukan selama periode pemeriksaan.
Selain fokus pada penataan bahan dan pendalaman dokumen, pemeriksaan juga menekankan penetapan rencana kerja sebagai panduan langkah-langkah yang akan ditempuh. Rencana kerja tersebut berfungsi menyelaraskan tahapan pengujian terhadap aspek-aspek relevan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah koordinasi antarpihak pada awal pelaksanaan, keterlibatan unsur pengawas dan pimpinan dari lingkungan BPI Danantara turut mempertegas bahwa pemeriksaan bukan sekadar kegiatan prosedural, melainkan bagian dari upaya menjaga tata kelola dan akuntabilitas. Koordinasi ini menjadi pengikat agar alur kerja pemeriksaan memasuki fase verifikasi dengan dukungan data yang memadai.
Harapannya, melalui rangkaian tahapan yang terencana, terukur, dan mengikuti mekanisme resmi, hasil pemeriksaan dapat memberi dukungan nyata bagi kualitas pelaporan keuangan konsolidasian. Pada saat yang sama, proses ini diharapkan memperkuat kepatuhan dan pengelolaan yang baik di lingkungan BPI Danantara, termasuk pada entitas yang berada dalam cakupan pemeriksaan.
