Bisnis & Ekonomi

Program Rekening Baru Rp1,28 Triliun: Ekonom Wanti-wanti Risiko Rekening Dormant

×

Program Rekening Baru Rp1,28 Triliun: Ekonom Wanti-wanti Risiko Rekening Dormant

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Proyek Rekening RI Rp1,28 T: Ekonom Soroti Risiko Akun Dormant - Market

jurnalistik.co.id – Pemerintah disebut akan menggelontorkan anggaran negara hingga Rp1,28 triliun untuk membukakan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memilikinya. Setiap rekening rencananya diberi saldo awal Rp50.000.

Menanggapi kebijakan tersebut, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai program ini perlu dilihat lebih hati-hati dari sisi efektivitas di lapangan. Menurutnya, ada risiko munculnya rekening dormant, yakni akun yang dibuat tetapi tidak benar-benar dipakai secara aktif.

Rahma menjelaskan bahwa risiko itu berkaitan dengan minimnya efektivitas penggunaan rekening oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Ia menekankan evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat ketersediaan rekening, tetapi juga bagaimana saluran pembayaran bekerja di daerah yang aksesnya terbatas.

Dampak positif dan dorongan sistem keuangan formal

Dalam penilaiannya, efektivitas program memiliki dua dimensi yang saling bertolak belakang. Dari sisi positif, ia menyebut kepemilikan akun perbankan dapat meningkat secara signifikan, sehingga lebih banyak warga tersambung ke sistem keuangan formal.

Terhubungnya masyarakat ke sistem keuangan, lanjut Rahma, juga membuka kemudahan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai atau direct to beneficiary. Ia mengatakan pendekatan ini dinilai dapat meminimalisir praktik pemotongan liar oleh perantara yang selama ini berpotensi terjadi dalam alur penyaluran.

Dengan demikian, kebijakan yang berangkat dari perluasan basis rekening bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki mekanisme distribusi bantuan. Dampaknya, warga yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan menjadi lebih mudah menerima dukungan tanpa harus bergantung pada perantara yang tidak jelas.

Tantangan lapangan: infrastruktur dan biaya transaksi

Namun, Rahma menegaskan hambatan implementasi tetap besar ketika kebijakan bertemu kondisi geografis dan infrastruktur daerah. Ia menyampaikan bahwa program yang fokus pada pembukaan rekening belum tentu otomatis menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat.

“Tapi tantangan di lapangan, di banyak daerah dengan akses geografis yang sulit, pembukaan rekening saja belum tentu menyelesaikan masalah ekonomi mereka,” ujar Rahma kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (26/10/2026).

Menurut Rahma, kendala utamanya menyangkut infrastruktur dasar. Ia menyebut keterbatasan sinyal internet, pasokan listrik yang tidak stabil, serta jauhnya jarak fisik menuju agen perbankan terdekat yang membuat transaksi harian menjadi tidak efisien.

Dalam kondisi seperti itu, kebijakan yang berhasil membuat rekening aktif pada tahap awal berpotensi tidak berlanjut pada penggunaan yang konsisten. Ketika akses untuk melakukan transaksi mengalami hambatan, masyarakat bisa saja berhenti memakai rekening tersebut, sehingga akhirnya berujung pada risiko dormant.

Rahma menilai evaluasi program karena itu harus mempertimbangkan pilihan kanal pembayaran dan kesiapan kondisi di daerah tujuan. Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, perluasan rekening bisa menambah jumlah akun, tetapi tidak selalu berarti peningkatan aktivitas yang setara di kehidupan ekonomi sehari-hari.

Rahma juga menyoroti bahwa hubungan antara pembukaan rekening dan perubahan perilaku finansial tidak otomatis berjalan. Program semestinya tidak berhenti pada tahap akun dibuat, melainkan memastikan warga benar-benar dapat menggunakan rekening itu dalam rutinitasnya.

Ia menilai, ketika akses layanan pembayaran tidak lancar, proses transaksi bisa menjadi lebih lambat dan berbiaya lebih tinggi bagi masyarakat. Kondisi ini dapat membuat warga menunda penggunaan rekening atau hanya memakainya pada momen tertentu, bukan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menilai bagaimana mekanisme penyaluran dana bekerja sampai ke tahap terakhir. Saluran pembayaran yang sesuai dengan karakter wilayah—termasuk keterbatasan jaringan, pasokan listrik, dan jarak ke titik layanan—menjadi penentu apakah manfaat program benar-benar sampai.

Karena itu, menurutnya evaluasi kebijakan perlu menekankan indikator penggunaan aktif, bukan hanya jumlah rekening yang terdaftar. Dengan melihat aktivitas transaksi secara nyata, pembuat kebijakan dapat menilai apakah perlu ada penyesuaian strategi agar risiko dormant dapat ditekan sejak awal.