jurnalistik.co.id – Pemerintah melalui RAPBN 2027 menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi pijakan arah kebijakan fiskal tahun depan. Di dalamnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen dan inflasi dipelihara pada level 2,5 persen.
Target pertumbuhan 6 persen tersebut disebut lebih tinggi dibanding angka yang digunakan dalam APBN 2026, yakni 5,4 persen. Dengan demikian, pemerintah menempatkan tahun 2027 sebagai periode percepatan pertumbuhan.
Rancangan tersebut juga memuat proyeksi inflasi yang diarahkan tetap terkendali. Pemerintah menempatkan inflasi 2,5 persen sebagai sasaran yang diharapkan konsisten dengan koridor pengendalian harga.
Pertumbuhan 6% dinilai butuh dorongan lebih dari belanja pemerintah
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen diperlukan akselerasi yang tidak kecil. Ia mengingatkan bahwa ekonomi pada semester I-2026 sudah tumbuh 5,45 persen, sehingga pencapaian 6 persen di 2027 membutuhkan lonjakan sekitar setengah poin persentase.
“Target 6 persen menurut saya cukup ambisius dan tidak mudah untuk dicapai,” kata dia kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2026). Menurut Budi, tantangan utama terletak pada sumber penggerak pertumbuhan yang harus diperluas, tidak cukup bertumpu pada belanja pemerintah maupun konsumsi.
Dalam pandangannya, pertumbuhan hingga kisaran 6 persen harus melibatkan peningkatan investasi swasta, kredit yang produktif, ekspor, serta perbaikan produktivitas. Kombinasi faktor tersebut dinilai menentukan, karena hanya mengandalkan stimulus dari sisi fiskal berpotensi tidak cukup kuat untuk mengangkat laju pertumbuhan secara konsisten.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan proyeksi dibanding konsensus eksternal. Budi menyebut proyeksi World Bank tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada sekitar 4,8 persen hingga 2027, sehingga target pemerintah terlihat lebih optimistis dibanding estimasi lembaga internasional.
“Program prioritas pemerintah bisa menjadi stimulus, tetapi efektivitas belanja dan kemampuan menarik investasi akan menentukan apakah 6 persen atau mendekati 6 persen benar-benar tercapai,” ucap dia. Dengan kata lain, kualitas implementasi belanja dan daya tarik investasi menjadi penentu apakah target bisa diwujudkan penuh atau hanya tercapai secara parsial.
Berita Terkait
Inflasi 2,5% dinilai lebih realistis, dengan risiko pada beberapa komponen harga
Di sisi inflasi, Budi menilai target 2,5 persen relatif lebih realistis. Ia menyebut inflasi Juli 2026 telah berada pada 2,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5 ± 1 persen.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan adanya risiko yang dapat mengganggu laju inflasi. Risiko tersebut berkaitan dengan harga pangan, energi, kondisi cuaca, serta imported inflation apabila nilai tukar rupiah kembali melemah.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga. Pada saat yang sama, BI diharapkan mempertahankan ekspektasi inflasi serta stabilitas nilai tukar agar tekanan harga tidak merembet.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 membawa dua pesan berbeda: target pertumbuhan 6 persen menuntut akselerasi dan penguatan faktor penopang di luar belanja pemerintah, sedangkan target inflasi 2,5 persen memiliki dasar yang lebih kuat untuk dikejar, selama risiko pada harga-harga kunci dapat dikelola dengan baik.
Menurut Budi Frensidy, peningkatan pertumbuhan dari level yang sudah dicapai pada paruh awal 2026 akan menuntut konsistensi dorongan yang lebih beragam. Pemerintah tidak hanya perlu menjaga agar belanja berjalan, tetapi juga memastikan ada penguatan pada sumber pertumbuhan lain yang selama ini belum cukup dominan untuk mendorong kenaikan laju secara berkelanjutan.
Ia menilai, perluasan penggerak pertumbuhan juga berkaitan dengan seberapa jauh investasi swasta bisa ikut bergerak, termasuk lewat akses pembiayaan yang tersalurkan untuk kegiatan produktif. Di saat yang sama, kontribusi ekspor dan perbaikan produktivitas dipandang menjadi bagian dari upaya agar target bisa mendekati sasaran, bukan sekadar terbentuk dalam proyeksi.
Lebih lanjut, untuk inflasi, Budi menekankan pentingnya menjaga agar tekanan pada komponen-komponen utama tidak berkembang menjadi tren yang lebih luas. Karena risiko bersumber dari pangan, energi, cuaca, serta imported inflation bila nilai tukar melemah, respons kebijakan perlu diarahkan pada pengendalian faktor-faktor tersebut dan penguatan ekspektasi agar inflasi tetap berada di jalur sasarannya.
Dengan kerangka itu, RAPBN 2027 dapat dipahami sebagai uji kemampuan pemerintah mengubah target menjadi implementasi: pertumbuhan memerlukan akselerasi dan kualitas eksekusi di luar belanja, sedangkan inflasi lebih bergantung pada pengelolaan risiko pada kelompok harga yang sensitif.
