jurnalistik.co.id – Menkeu baru Suahasil Nazara mulai menjalankan peran setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu terjadi setelah Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (13/9/2026), lalu serah-terima jabatan dilakukan pada Selasa (15/9/2026).
Di tengah transisi tersebut, sejumlah kalangan ekonom mengingatkan adanya tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang menuntut perhatian Suahasil. Fokusnya tidak hanya pada arah kebijakan, tetapi juga pada kredibilitas rencana anggaran yang akan datang.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai setidaknya ada empat persoalan yang perlu menjadi perhatian Suahasil. Menurut Herry, persoalan itu berkaitan dengan kredibilitas RAPBN 2027, kondisi internal organisasi, hingga kualitas teknokrasi dalam proses pengambilan kebijakan.
Pertama, Herry menekankan pentingnya memastikan target penerimaan negara tidak lantas berubah menjadi tekanan terhadap perekonomian nasional. Ia mengingatkan agar upaya mengejar penerimaan tidak berujung pada kontraksi yang justru dapat menahan aktivitas ekonomi.
āTarget penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi,ā ujar Herry dalam keterangannya pada Rabu (16/9/2026).
Dalam konteks RAPBN 2027, Herry menyoroti target penerimaan perpajakan yang disebut mencapai Rp2.908 triliun. Angka itu dipatok naik 10,51% dibandingkan outlook 2026 yang dipatok Rp2.631 triliun.
Bagi Herry, lonjakan target tersebut dapat menjadi sinyal bagi pelaku usaha jika strategi pencapaiannya tidak disusun dengan mempertimbangkan daya tahan ekonomi. Karena itu, tantangan Suahasil bukan semata mengejar angka, melainkan memastikan arah kebijakan fiskal tetap menjaga ruang gerak dunia usaha.
Berita Terkait
Persoalan kedua yang disampaikan Herry berkaitan dengan kondisi internal organisasi. Perubahan di posisi Menteri Keuangan biasanya membawa tuntutan agar pengelolaan kerja pemerintahan berjalan konsisten, termasuk dalam penyiapan kebijakan yang akan menjadi dasar RAPBN berikutnya.
Sementara itu, persoalan ketiga dan keempat, menurut Herry, menyasar kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan serta keseluruhan proses yang menopang keputusan. Herry menempatkan hal tersebut sebagai bagian dari kredibilitas, karena setiap kebijakan membutuhkan landasan analisis yang kuat agar tidak mudah dipertanyakan publik maupun pemangku kepentingan.
Dengan demikian, masa awal Suahasil tidak hanya diisi agenda administrasi pergantian jabatan, tetapi juga pengujian cara pemerintah merumuskan target dan kebijakan. Di tengah kenaikan target penerimaan perpajakan untuk RAPBN 2027, titik kritisnya ada pada keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari strategi pencapaiannya.
Penguatan pada aspek teknokrasi, penataan internal organisasi, serta pendekatan yang menjaga iklim usaha menjadi PR yang saling terkait. Jika aspek-aspek itu ditangani sejak awal, kredibilitas RAPBN 2027 diharapkan dapat tetap terjaga, sekaligus mengurangi risiko kebijakan yang berakhir menekan aktivitas ekonomi.
Dalam masa-masa awal, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada bagaimana kementerian menjaga kesinambungan kerja serta memastikan setiap rancangan kebijakan memiliki alur argumentasi yang mudah dipahami. Kekhawatiran yang disampaikan Herry pada dasarnya merujuk pada kebutuhan menjaga kepercayaan, terutama ketika angka-angka dalam RAPBN 2027 mulai dijabarkan dan dikaitkan dengan strategi pencapaian penerimaan.
Untuk persoalan internal organisasi, pergantian posisi Menteri Keuangan juga dipandang sebagai momentum untuk menyelaraskan proses penyusunan agenda pemerintahan berikutnya. Suahasil dinilai perlu memastikan koordinasi lintas unit berjalan rapi, termasuk dalam penyiapan dasar-dasar kebijakan yang kelak menjadi pijakan RAPBN. Dengan begitu, tidak ada jeda kualitas dalam tahapan perumusan yang dapat memunculkan keraguan.
Sementara itu, pada bagian kualitas teknokrasi, Herry menempatkan penilaian atas keseluruhan proses pengambilan keputusan sebagai elemen penting kredibilitas. Setiap langkah yang menuntut penetapan target dan arah kebijakan diharapkan didukung analisis yang kuat, sehingga publik dan pemangku kepentingan tidak menilai rencana hanya mengejar sasaran, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya bagi ruang gerak ekonomi.
