jurnalistik.co.id – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menindaklanjuti temuan potensi gas di Blok Andaman dengan mendorong optimalisasi pemanfaatannya agar berdampak ekonomi langsung bagi warga dan daerah.
Langkah itu disampaikan dalam rekomendasi yang diarahkan BPMA kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat. Menurut Kepala BPMA Nasri Djalal, pusat yang dituju terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kebutuhan intervensi pada aspek kebijakan serta pengembangan sektor hilir.
Rekomendasi tersebut disampaikan Nasri Djalal di Banda Aceh pada Selasa (28/7/2026) dalam forum diskusi publik. Diskusi publik membahas sinergi pengembangan Blok Andaman antara pemerintah pusat dan daerah, yang digelar oleh FISIP Universitas Syiah Kuala (USK).
Nasri menjelaskan bahwa rekomendasi resmi telah dikirimkan kepada Gubernur Aceh. Tujuannya, agar temuan cadangan gas oleh Mubadala Energy dapat memberi manfaat ekonomi maksimal bagi Aceh melalui penguatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik dan pengembangan industri.
“Rekomendasi saya kepada pak Gubernur untuk minta ke pusat, satu minta jargas, kedua Danantara menjadikan KEK Arun benar-benar kawasan ekonomi, minta dibangun pabrik berbahan baku dan berbahan gas, dan percepatan CCS (Carbon Capture and Storage),” kata Nasri Djalal di Banda Aceh, Selasa (28/7/2026) dikutip dari Antara.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, BPMA menekankan beberapa arah strategis. Pertama, pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) agar gas dapat langsung dirasakan masyarakat. Nasri menyebut bahwa kebutuhan jargas relatif kecil, yaitu sekitar 1 MMSCFD, sehingga manfaatnya diharapkan muncul lebih cepat.
Kedua, BPMA mendorong penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe melalui investasi industri berbasis gas. Gagasan ini diarahkan untuk memastikan KEK Arun berfungsi lebih konkret sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan ketersediaan gas sebagai penggerak industri.
Ketiga, rekomendasi juga menyoroti pembangunan pabrik yang memanfaatkan bahan baku gas. Nasri menyebut contoh bidang yang dapat dikembangkan, yakni amonia dan kaca, dengan penekanan bahwa pabrik diarahkan berbasis kebutuhan bahan baku gas yang bersumber dari Blok Andaman.
Berita Terkait
Keempat, BPMA meminta percepatan penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Dalam konteks pengembangan jangka panjang, teknologi ini disebut sebagai bagian dari langkah yang perlu dipercepat untuk mendukung pengelolaan emisi serta keberlanjutan proyek-proyek berbasis gas.
Selain merinci rekomendasi, Nasri juga menjelaskan kerangka pengelolaan Blok Andaman dari sisi hulu migas. Kegiatan hulu di Blok Andaman, menurutnya, dijalankan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy dengan skema gross split.
Nasri menambahkan, dalam skema gross split seluruh biaya serta risiko operasional ditanggung oleh kontraktor. Akibatnya, pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan teknis di area produksi. Ia menilai terdapat perbedaan mendasar dengan skema cost recovery, di mana pemerintah dapat ikut campur dalam operasional dan pembiayaan.
Dengan sistem gross split tersebut, pemerintah daerah disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kegiatan produksi. Namun, Nasri menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bisa memperoleh manfaat dari sisi ekonomi melalui hilirisasi dan pemanfaatan gas di dalam negeri.
BPMA, melalui rekomendasinya, memposisikan penguatan hilirisasi dan pemanfaatan domestik sebagai jalan agar ketersediaan gas tidak berhenti pada aspek hulu semata. Gas yang tersedia diharapkan menjadi energi yang mendukung kebutuhan rumah tangga serta menjadi bahan baku bagi industri di wilayah Aceh.
Mengenai besaran potensi yang tengah dikembangkan, Nasri menyatakan Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai Blok Andaman dengan target produksi awal sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day).
Dari total target tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Sementara itu, sekitar 140 MMSCFD masih belum memiliki kepastian pemanfaatan, sehingga bagian yang belum terserap itulah yang dinilai membuka peluang besar untuk dioptimalkan di dalam wilayah Aceh.
Nasri menilai peluang pemanfaatan gas yang belum terserap dapat diarahkan bagi kebutuhan rumah tangga melalui skema jargas, sekaligus untuk mendukung industri yang membutuhkan bahan baku berbasis gas. Dengan kebutuhan jargas yang disebut sekitar 1 MMSCFD, ia menekankan bahwa skenario pemanfaatan tersebut dapat menghasilkan dampak yang lebih langsung bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, rekomendasi BPMA menunjukkan dorongan agar pengembangan Blok Andaman tidak hanya berhenti pada produksi awal, tetapi diikuti langkah nyata yang mempercepat pemanfaatan gas bagi warga serta memperkuat ekosistem industri di kawasan seperti KEK Arun Lhokseumawe, termasuk melalui percepatan teknologi CCS.
