jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dukungan pemerintah untuk daerah terdampak bencana serta langkah penguatan pengelolaan fiskal daerah.
Purbaya menyampaikan bahwa percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi perhatian utama pemerintah. Fokusnya, proses administrasi yang masih berjalan untuk tambahan anggaran perlu diselesaikan lebih cepat agar penyaluran dapat segera dilakukan.
Menurut Purbaya, percepatan diarahkan terutama kepada kementerian/lembaga yang masih berada pada tahap penyelesaian administrasi. Ia menegaskan empat kementerian yang diprioritaskan karena keterkaitannya langsung dengan pemulihan ekonomi dan layanan masyarakat di wilayah terdampak.
“Percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar segera diselesaikan, khususnya bagi K/L yang masih dalam proses administrasi. Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Agama, dan Kementerian UMKM menjadi prioritas percepatan, karena berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah terdampak,” kata Purbaya.
Di kesempatan yang sama, Tito meminta Purbaya agar segera menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk empat program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Tito menekankan bahwa persetujuan tersebut akan membantu mempercepat proses pemulihan pada bidang-bidang yang menjadi fokus penanganan.
Rincian alokasi yang disampaikan Tito meliputi Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,6 triliun. Ia juga menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh Rp 1,5 triliun.
Tito menyatakan Kementerian Agama mendapatkan Rp 4,8 triliun, serta Kementerian UMKM memperoleh sekitar Rp 600 miliar. Anggaran itu diharapkan mendorong pemulihan pada sektor pertanian, perikanan, keagamaan, dan usaha mikro di wilayah terdampak.
“Nah ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat (kementerian) yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin,” ujar Tito.
Tito juga menjelaskan bahwa sebagian dokumen administrasi masih perlu dilengkapi. Namun, ia berharap persetujuan dari Kementerian Keuangan bisa dipercepat sehingga dana dapat ditransfer dan langsung dapat digerakkan oleh pihak pelaksana.
Berita Terkait
“Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Ketua Satgas, akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab rekon Aceh,” katanya.
Dalam pembahasan itu, Tito menyinggung perkembangan persetujuan pencairan anggaran. Ia mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui pencairan Rp 31,1 triliun dari total alokasi Rp 39 triliun untuk kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Aceh.
Tito menyebutkan penyaluran yang telah dilakukan mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Rp 10,6 triliun kepada pemerintah daerah yang terdampak.
Selain membicarakan aspek rehabilitasi pascabencana, Purbaya dan Tito juga membahas bagaimana pengelolaan fiskal daerah dapat diperkuat. Purbaya menekankan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk untuk wilayah Papua, perlu dirancang dengan perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Purbaya menyatakan desain pembangunan tersebut harus tetap menjaga kredibilitas fiskal. Ia menyebut dukungan Otonomi Khusus Papua dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lain disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala.
“Pembangunan infrastruktur daerah dan Papua dirancang secara lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kredibilitas fiskal. Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala,” tutup Purbaya.
Dalam pertemuan itu, Tito dan Purbaya juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara proses administrasi dan kebutuhan pemulihan di lapangan. Menurut paparan mereka, dokumen yang masih perlu dilengkapi menjadi bagian yang harus diselesaikan agar mekanisme persetujuan berjalan lancar dan proses pencairan bisa langsung diikuti oleh tahap pelaksanaan.
Pada saat yang sama, Tito menggarisbawahi bahwa percepatan persetujuan tambahan anggaran akan berpengaruh terhadap ritme kerja Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Aceh. Ketika dana telah ditransfer, pihak pelaksana dapat segera menggerakkan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai fokus prioritas, termasuk sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan pemulihan ekonomi serta pelayanan masyarakat.
Selain aspek pencairan, pembahasan juga diarahkan pada penguatan pengelolaan fiskal daerah. Purbaya menilai rancangan pembangunan infrastruktur daerah, termasuk untuk wilayah Papua, perlu dibuat lebih terukur dan tepat sasaran, dengan tetap mempertahankan kredibilitas fiskal. Ia menegaskan dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan lain disusun melalui skema pendanaan yang efisien serta pemantauan berkala agar pelaksanaannya berjalan efektif.
