jurnalistik.co.id – Sejumlah organisasi yang fokus pada mobilitas berkelanjutan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan jalur sepeda di kota itu. Permintaan tersebut muncul di tengah wacana penghapusan jalur sepeda pada sejumlah jalan protokol.
Bike to Work (B2W) Indonesia bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dan Koalisi Pejalan Kaki menyampaikan dorongan agar jalur sepeda tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas dan diintegrasikan. Langkah itu dinilai terkait dengan upaya menurunkan dampak pencemaran udara dari sektor transportasi.
Menurut keterangan resminya yang dikutip Jumat (21/8/2026), B2W Indonesia menyebut urgensi menjaga ruang aman bagi pesepeda sebagai bagian dari agenda dekarbonisasi. Mereka merujuk target “net zero emission 2060 atau lebih cepat” dan mendorong kebijakan yang mendukung pengendalian polusi udara.
“Guna mewujudkan tujuan akhir net zero emission 2060 atau lebih cepat, langit Jakarta yang lebih bersih melalui aksi dekarbonisasi dan pengendalian pencemaran udara sektor transportasi, B2W Indonesia didukung oleh KPBB dan Koalisi Pejalan Kaki mendorong para pembuat kebijakan public dan pemangku kepentingan untuk mempertahankan, memperluas dan mengintegrasikan Jalur Sepeda Protektif,” tulis B2W, Koalisi Pejalan Kaki, KPBB dalam keterangan resminya.
Para pengusung kebijakan tersebut menilai keberadaan jalur sepeda tetap dibutuhkan agar masyarakat bersedia menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan moda yang lebih aman, sepeda diharapkan bisa menjadi alternatif yang nyata, bukan sekadar wacana.
Mereka juga menekankan manfaat lingkungan dari penggunaan sepeda. Aktivitas bersepeda dinilai dapat membantu mengurangi emisi kendaraan bermotor sekaligus menekan polusi udara di Jakarta.
Selain soal manfaat jangka pendek, organisasi-organisasi tersebut meminta agar jalur sepeda dirancang lebih menyatu dengan kebutuhan mobilitas warga. Jalur sepeda, menurut mereka, idealnya diperluas dan diintegrasikan dengan kawasan permukiman, kawasan bisnis, serta stasiun transportasi umum.
Dalam kerangka mobilitas harian, sepeda disebut paling efektif untuk perjalanan jarak pendek. Bahkan, sepeda diharapkan dapat berfungsi sebagai moda first mile dan last mile, yang menghubungkan warga dengan layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta.
KPBB menilai penggunaan sepeda untuk mobilitas sehari-hari membantu menurunkan emisi karbon dari kebiasaan memakai kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Di saat yang sama, penggunaan sepeda dipandang bisa menekan polusi udara yang berasal dari sektor transportasi.
Berita Terkait
Organisasi pengusul juga melihat pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas. Ketika lebih banyak orang beralih ke sepeda, kepadatan lalu lintas disebut dapat berkurang, termasuk emisi dari kendaraan yang berhenti atau idling di tengah kemacetan.
Di sisi lain, permintaan tidak berhenti pada jalur. Mereka juga meminta Pemprov DKI menyiapkan tempat parkir sepeda yang aman dan disterilkan dari kendaraan bermotor. Langkah tersebut dimaksudkan agar pesepeda tidak menghadapi risiko saat melakukan perpindahan atau menyimpan sepeda.
Perwakilan B2W Indonesia, Sanny Tanuwijaya, menempatkan isu polusi udara sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Ia menyatakan penggunaan sepeda bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan tindakan yang berdampak pada pengendalian polusi udara.
“Polusi udara di Jakarta adalah krisis kesehatan masyarakat yang nyata. Naik sepeda bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bentuk aksi penyelamatan iklim dan pengendalian polusi udara paling efektif dan dapat dilakukan oleh setiap warga kota hari ini juga,” kata Sanny.
Ketua Umum B2W Indonesia, Hendro Subroto, mengajak publik untuk memprioritaskan sepeda dalam kegiatan harian. Ajakan itu diarahkan pada upaya kolektif agar hak atas udara bersih di Jakarta dapat direbut kembali.
“B2W Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai memprioritaskan sepeda dalam aktivitas harian dan bersama-sama merebut kembali hak atas udara bersih di langit Jakarta,” ujar Hendro.
Sementara itu, Advocacy Program Manager KPBB, Alfred Sitorus, menekankan bahwa transportasi umum juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang aman. Menurutnya, kota harus menyediakan sistem yang nyaman dan terjadwal, sekaligus menyiapkan lajur sepeda serta fasilitas pejalan kaki.
“Kota harus menyediakan transportasi umum massal yang aman, nyaman dan terjadwal dan dilengkapi lajur sepeda serta fasilitas pejalan kaki yang aman,” ujar Alfred.
Dengan demikian, usulan B2W Indonesia, KPBB, dan Koalisi Pejalan Kaki menempatkan jalur sepeda sebagai elemen penting dalam ekosistem mobilitas. Mereka berharap DKI Jakarta tidak hanya mempertimbangkan pengaturan lalu lintas, tetapi juga menjadikan perlindungan bagi pesepeda sebagai bagian dari strategi pengendalian polusi udara.
