jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu. Ia ingin akses warga kepulauan menjadi lebih mudah serta setara dengan wilayah Jakarta lainnya.
Pramono menyampaikan hal itu saat meluncurkan Call Center Dishub DKI Jakarta di Bundaran HI pada Minggu, 9 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan prinsip keadilan layanan transportasi untuk seluruh warga Jakarta.
“Yang pertama, kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu,” kata Pramono. Pernyataan tersebut menjadi dasar arah kebijakan yang ia sebut akan memperjelas keberlanjutan layanan transportasi kepulauan.
Menurut Pramono, selama ini pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu masih bertumpu pada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Namun, kebijakan tersebut akan diubah mulai tahun depan.
Ia mengatakan, pengalihan pengelolaan akan dilakukan dari Dishub DKI Jakarta kepada badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta. Dengan perubahan itu, layanan transportasi yang menghubungkan warga Kepulauan Seribu dan daratan Jakarta diharapkan berjalan lebih mudah dan terukur.
Pramono menjelaskan logika kebijakannya dengan menekankan keterkaitan layanan yang selama ini seolah tidak sepenuhnya “milik” warga kepulauan. “Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” lanjut dia.
Ia berharap perpindahan pengelolaan ini juga memberi kepastian kepada warga. Kepastian itu mencakup kemudahan saat bepergian menuju daratan Jakarta maupun saat kembali ke wilayah kepulauan.
“Sehingga dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu,” ujarnya. Dengan skema tersebut, rute lanjutan dari Kepulauan Seribu ke berbagai wilayah Jakarta ditargetkan dapat lebih lancar.
Berita Terkait
Pramono menyebut, warga Kepulauan Seribu yang hendak melanjutkan perjalanan ke wilayah Jakarta bisa menjangkau Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Pusat dengan cara yang lebih mudah. Ia juga menekankan bahwa pengaturan serupa akan tersedia ketika warga kembali pulang.
“Yang lain-lain tetap diatur, diperlakukan sama seperti yang dulu, sehingga bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah, dan juga ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu TransJakarta,” kata Pramono.
Di luar perubahan pengelolaan khusus Kepulauan Seribu, Pramono menempatkan pembenahan transportasi kepulauan sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI memperbaiki sistem transportasi umum secara lebih luas. Ia menilai, perbaikan konektivitas sudah menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pramono menyebut bahwa konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 93 persen. Ia menilai capaian itu juga terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang menggunakan transportasi umum.
Selain membenahi layanan, ia mencontohkan langkah peningkatan konektivitas melalui menghadirkan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai. Ia menyampaikan proyek tersebut memiliki panjang 12,2 kilometer, dengan 11 stasiun dan estimasi waktu tempuh sekitar 28 menit.
“Kenapa itu kami lakukan Saudara-saudara sekalian? Konektivitas di Jakarta untuk transportasi umum sekarang ini sudah jauh lebih baik,” ujar Pramono. Pernyataan itu menggambarkan bahwa pembenahan transportasi tidak hanya menyasar satu rute, tetapi diarahkan untuk menyambungkan kebutuhan mobilitas warga lintas wilayah.
Ia kemudian menaruh harapan agar beragam pembenahan tersebut semakin memudahkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dalam kerangka itu, warga Kepulauan Seribu disebut nantinya akan memperoleh layanan yang dikelola TransJakarta.
Dengan pengalihan pengelolaan mulai tahun depan dan orientasi pada efisiensi serta kemudahan, Pramono menegaskan bahwa transportasi Kepulauan Seribu diposisikan sebagai bagian dari layanan publik Jakarta yang setara. Baginya, kepastian rute dan tata kelola yang jelas menjadi kunci agar warga dapat merencanakan perjalanan tanpa hambatan yang tidak menentu.
