jurnalistik.co.id – Pemangkasan Dana Desa pada 2026 membuat Desa Patak Banteng di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, harus menata ulang cara membiayai pembangunan. Pemerintah desa kini menempuh langkah kemandirian dengan memperkuat pendapatan asli desa (PADes) lewat geliat pariwisata di sekitar Gunung Prau.
Menurut Kepala Desa Patak Banteng, Mashud, desa tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah. “Jadi kita hidup ini belajar mandiri,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Tribun Jateng pada Kamis (20/8/2026).
Dalam kondisi saat ini, Dana Desa yang tersedia disebut sekitar Rp 300 juta. Angka tersebut, menurut Mashud, membuat ruang gerak desa untuk melaksanakan program pembangunan menjadi semakin sempit.
“Jangan bermimpi untuk membangun kalau cuma uang segitu,” kata Mashud. Pernyataan itu menegaskan bahwa desa perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar program tetap berjalan tanpa terhambat keterbatasan anggaran transfer.
Di tengah tantangan tersebut, Patak Banteng memilih strategi yang berfokus pada pariwisata sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyokong PADes. Desa yang menjadi salah satu pintu favorit pendakian Gunung Prau berupaya menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dari kunjungan wisatawan.
Patak Banteng memiliki sekitar 3.000 penduduk. Jika sebelumnya sebagian besar warga bergantung pada sektor pertanian, kini komposisi mata pencaharian mulai berubah seiring meningkatnya peran pariwisata.
Mashud menyebut saat ini komposisi pekerjaan masyarakat sekitar 50 persen di sektor wisata dan 50 persen di sektor pertanian. Perubahan ini terlihat dari makin beragamnya kegiatan ekonomi yang muncul di sekitar jalur wisata dan aktivitas kunjungan.
Berita Terkait
Warga tidak hanya terlibat dalam pengelolaan destinasi, tetapi juga memperoleh penghasilan dari berbagai layanan yang menyertai kunjungan pendaki. Layanan tersebut mencakup jasa parkir, ojek, porter pendakian, jeep adventure, hingga homestay.
“Kalau banyak orang, disitulah banyak uang,” ungkap Mashud. Ia menilai meningkatnya jumlah wisatawan turut memperbesar peluang usaha bagi warga yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian kegiatan wisata.
Menurutnya, perputaran uang dari wisatawan tidak berhenti di lokasi daya tarik saja. Uang yang dibelanjakan selama kunjungan juga masuk ke berbagai usaha milik masyarakat, sehingga efek ekonomi meluas dan membantu menopang keberlangsungan aktivitas warga.
Dengan pendekatan tersebut, Patak Banteng berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Dana Desa melalui penguatan sumber pendapatan yang tumbuh dari sektor pariwisata. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi agar desa tetap mampu menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan meski jumlah dana transfer mengalami pemangkasan pada 2026.
Dalam penataan ulang pembiayaan, desa memandang pariwisata bukan sekadar pelengkap, melainkan sumber yang bisa diubah menjadi pendapatan desa. Dari sinilah mereka berharap PADes bertambah sehingga kebutuhan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada skema dana transfer yang komposisinya kini menyempit pada 2026.
Langkah tersebut juga menjadi cara untuk menjaga kesinambungan program ketika nominal dana yang disebut tersedia sekitar Rp 300 juta dianggap tidak memberi banyak ruang. Dengan keterbatasan itu, desa perlu lebih teliti menentukan prioritas, sambil menyiapkan alternatif pemasukan yang tumbuh dari aktivitas ekonomi masyarakat di area Gunung Prau.
Perubahan pola kerja warga terlihat dari meningkatnya keterlibatan di sektor wisata. Selain kegiatan pertanian, warga memanfaatkan momen kunjungan pendaki untuk membuka dan menjalankan layanan yang menyertai perjalanan, mulai dari urusan parkir, jasa ojek, porter pendakian, hingga layanan jeep adventure dan penginapan seperti homestay.
Mashud menekankan bahwa ramainya pengunjung memberi dampak langsung bagi peluang usaha warga. Ketika lebih banyak orang datang, aktivitas ekonomi cenderung ikut bergerak, dan pengeluaran selama kunjungan tidak berhenti pada satu titik lokasi daya tarik saja. Perputaran tersebut kemudian menyebar ke usaha-usaha masyarakat, sehingga diharapkan membantu menopang keberlangsungan aktivitas warga dan mendukung upaya desa memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan.
