jurnalistik.co.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah mematangkan aspek tarif dan sistem pembayaran untuk layanan transportasi umum baru, Jempol Trans, yang rencananya melayani rute Pondok Cabe hingga Alam Sutera.
Dalam tahap awal, Dishub Tangsel juga menyiapkan skema agar harga tiket tetap masuk akal bagi calon penumpang, sambil memastikan model bisnis layanan berjalan berkelanjutan.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan, Ahmad Arofah, menyampaikan bahwa uji coba awal menjadi fase penting untuk menguji respons pasar dan kesiapan operasional.
Tarif Uji Coba dan Prediksi Tarif Penuh
Menurut Arofah, pada masa uji coba awal tarif Jempol Trans direncanakan dipatok sebesar Rp 15.000.
Ia menjelaskan pertimbangan penetapan tarif itu terkait dengan potensi minat penumpang, termasuk bila tarif dianggap terlalu tinggi.
“Kemarin itu sempat ngobrol juga terkait dengan tarif, karena ada kemungkinan kalau misalnya tarifnya terlalu tinggi juga kan pasti sepi penumpang,” ujar Arofah saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (20/8/2026).
Setelah operasional dan tingkat okupansi penumpang dianggap stabil, Dishub memperkirakan tarif penuh (flat) untuk rute Pondok Cabe hingga Alam Sutera bisa mencapai Rp 25.000.
Arofah menekankan bahwa karakter layanan Jempol Trans yang beroperasi secara mandiri tanpa bantuan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat besaran tarif menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan layanan transportasi bersubsidi seperti JakLingko atau Transjakarta yang memiliki struktur dukungan berbeda.
Dengan model swasta murni, harga tiket cenderung lebih tinggi, sehingga perlu strategi agar beban perjalanan penumpang untuk jarak pendek tidak terlalu berat.
Skema Pembayaran Berbasis Aplikasi
Dishub Tangsel mendorong pengelola PT Jempol Trans untuk menerapkan sistem pembayaran berbasis aplikasi dengan skema tarif sesuai jarak perjalanan (distance-based fare).
Berita Terkait
Gagasan utamanya adalah agar tarif bisa menyesuaikan kebutuhan penumpang yang menempuh jarak berbeda-beda di koridor yang sama.
Arofah menyampaikan alasan perumusan tersebut, termasuk mempertimbangkan skenario tarif bila harus dibuat flat sejak awal.
“Kami ingin menawarkan, karena ini Rp 25.000 terlalu berat ya. Masa kalau misalnya dari Pondok Cabe sampai Maruga Rp 25.000, kan tidak mungkin juga. Makanya kami lagi merumuskan itu dulu,” kata Arofah.
Melalui sistem aplikasi, penumpang diarahkan melakukan tap in dan tap out agar perhitungan tarif dapat dilakukan berdasarkan pergerakan perjalanan.
Ia mencontohkan mekanismenya dengan simulasi jarak tertentu agar terlihat pembagian tarif yang lebih proporsional.
“Kalau pakai aplikasi nanti per 3 km atau per 9 km ada hitungannya, misalnya Rp 9.000. Dari Pondok Cabe ke Maruga hanya Rp 12.000, kan bisa seperti itu kalau pakai aplikasi. Jadi kami minta dikembangkan sampai ke arah situ,” tuturnya.
Dengan pola seperti itu, calon penumpang diharapkan tidak merasa terpaksa membayar tarif tertinggi jika hanya melakukan perjalanan untuk segmen yang lebih dekat.
Opsi Kartu e-Money dengan Tarif Rata
Selain skema aplikasi, pembayaran Jempol Trans juga dirancang agar dapat melayani kartu uang elektronik, termasuk e-money atau Flazz, di setiap armada.
Namun, Arofah menjelaskan bahwa penggunaan kartu elektronik akan diberlakukan dengan skema tarif rata (flat rate).
Artinya, besaran biaya untuk pengguna kartu elektronik tidak membedakan jarak perjalanan, sehingga penerapannya dibuat lebih sederhana pada level transaksi.
“Selain ada yang pakai aplikasi, juga ada yang buat e-money atau Flazz. Tapi kalau itu kan flat, jadi mau jauh mau dekat bayarnya sama,” pungkas Arofah.
Rancangan kombinasi ini menunjukkan upaya Dishub agar layanan tetap mudah digunakan oleh penumpang yang belum memakai aplikasi, sekaligus menjaga konsistensi implementasi pembayaran di lapangan.
Di sisi lain, uji coba awal menjadi ruang bagi pihak terkait untuk menilai apakah kombinasi skema tarif dan metode pembayaran tersebut mampu diterima pengguna, sekaligus menjaga kesiapan operasional sebelum penerapan tarif penuh untuk rute Pondok Cabe hingga Alam Sutera.
