jurnalistik.co.id – MATARAM — Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat adanya penghematan belanja melalui efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional dan kendaraan dinas. Kebijakan itu disebut sudah berjalan sejak Maret 2026.
Menurut Sekretaris Daerah Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, langkah efisiensi dilakukan dengan pengendalian penggunaan BBM bagi kebutuhan operasional serta kendaraan dinas di lingkungan pemkot. Dari skema tersebut, penghematan telah terkumpul hingga sekitar Rp 3 miliar.
Alwan menyampaikan, “Langkah efisiensi BBM yang telah berjalan sejak bulan Maret 2026, dari penghematan penggunaan BBM operasional dan kendaraan dinas sudah terhimpun sekitar Rp 3 miliar,” ujarnya, Sabtu (8/8/2026).
Ia menegaskan bahwa pembatasan penggunaan BBM tetap diarahkan agar tidak mengganggu jalannya layanan publik yang dianggap krusial bagi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan operasional untuk pelayanan dasar, menurutnya, tetap berjalan normal.
Penggunaan anggaran operasional untuk fungsi pelayanan dasar tetap didukung, termasuk untuk pengangkutan sampah yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Lingkungan Hidup (LH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kendaraan yang dipakai dalam aktivitas pelayanan umum juga tetap memperoleh dukungan operasional.
Alwan menambahkan, “Sebaliknya, kemungkinan operasional untuk pelayanan dasar itu akan kita subsidi lagi. Tentu jika anggaran mencukupi,” katanya.
Melalui penjelasan tersebut, pemkot berupaya menekan belanja operasional tanpa memangkas program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fokusnya adalah mengatur pemakaian BBM agar penggunaan lebih terkendali, sekaligus menjaga kontinuitas layanan di lapangan.
Penghematan diarahkan untuk kebutuhan OPD yang masih kurang
Berita Terkait
Alwan juga menjelaskan bahwa hasil efisiensi BBM nantinya dapat dialokasikan untuk menutup kebutuhan belanja daerah yang masih belum terpenuhi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di Kota Mataram, terdapat 39 OPD yang menjalankan program dan kegiatan prioritas.
Ia menyebut bahwa setiap usulan dari OPD akan dikaji terlebih dulu guna menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah. Mekanisme ini dimaksudkan agar pengalihan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan yang mendesak.
Dalam praktiknya, salah satu contoh yang disebut Alwan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram. DLH, kata dia, mengusulkan pengadaan mesin pembakar sampah ramah lingkungan atau insinerator dengan nilai sekitar Rp 3,5 miliar.
Terkait usulan itu, Alwan mengatakan pemkot meminta DLH untuk menelaah kembali prioritas yang akan dikejar. “Tapi kami sudah minta DLH untuk kaji lagi mana yang prioritas, karena uang kita tidak seberapa,” imbuhnya.
Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa penghematan yang terkumpul melalui efisiensi BBM tidak langsung menutup seluruh kebutuhan, melainkan menjadi salah satu sumber untuk memperkuat belanja prioritas. Pemkot menekankan perlunya penyesuaian usulan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Sementara itu, penataan penggunaan BBM disebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian belanja operasional. Kebijakan ini sekaligus memperhatikan agar pembatasan tidak mengarah pada gangguan pelayanan yang berkaitan dengan aktivitas dasar masyarakat.
Dengan penerapan sejak Maret 2026 dan penghematan yang telah terhimpun hingga kisaran Rp 3 miliar, pemkot memproyeksikan ruang anggaran yang lebih terkendali. Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah merespons kebutuhan yang masih kurang di OPD, melalui proses kajian prioritas yang dilakukan sebelum pengalokasian.
Di sisi lain, pemkot juga menempatkan kontinuitas pelayanan publik sebagai pertimbangan utama saat menerapkan efisiensi. Hal ini tercermin dari dukungan operasional yang tetap diberikan untuk aktivitas yang menunjang pelayanan dasar, termasuk pengangkutan sampah melalui dinas-dinas terkait.
Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi BBM yang dipaparkan Pemkot Mataram menggambarkan upaya menekan belanja operasional sambil menjaga layanan penting bagi masyarakat. Hasil penghematan kemudian disiapkan untuk mendukung prioritas belanja daerah sesuai hasil pengkajian usulan dari OPD.
