jurnalistik.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan target percepatan penyelesaian sertifikasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Ossy menyebut penyelesaian sertifikasi ditargetkan tuntas pada pekan pertama Desember 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Komitmen percepatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur dengan pendamping Asisten II dan III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, serta Kepala Badan Penghubung.
Dalam kesempatan itu, Ossy meminta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo menuntaskan seluruh tahapan sertifikasi sesuai linimasa yang telah ditetapkan. Penegasan target waktu ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan yang selama ini menjadi kunci agar agenda pembangunan bisa berjalan dengan kepastian hukum.
Penyelesaian lahan eks HGU Tolongio diposisikan sebagai salah satu prioritas bersama untuk mempercepat proses pembangunan PSN di Gorontalo. Dengan percepatan sertifikasi, diharapkan tahapan lanjutan yang berkaitan dengan proyek strategis dapat bergerak lebih pasti dan minim hambatan administratif.
Selain membahas Tolongio, Gubernur Gusnar turut melaporkan perkembangan Bendungan Bulango Ulu yang telah mencapai 98 persen. Pelaporan progres ini menjadi bahan koordinasi untuk memastikan penyelarasan langkah antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung kelanjutan proyek.
Gubernur juga meminta dukungan percepatan pembebasan lahan, khususnya yang berasal dari lahan eks transmigrasi. Permintaan tersebut disampaikan agar proses yang berhubungan dengan pembebasan lahan dapat lebih cepat selesai sehingga target penyelesaian proyek dapat dipenuhi.
Kerja sama antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN diharapkan memberi dampak langsung pada percepatan penanganan persoalan pertanahan maupun kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis. Dengan demikian, manfaat yang dituju dari proyek-proyek tersebut diharapkan dapat segera dirasakan masyarakat dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah.
Berita Terkait
“​Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN ini, seluruh target pembangunan infrastruktur serta legalitas pertanahan diharapkan dpt segera dituntaskan agar manfaat keberadaan Bendungan Bulango Ulu dpt segera dirasakan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelas Gusnar.
Rapat koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi lintas pihak tidak hanya menekankan aspek teknis proyek, tetapi juga menyasar kepastian legalitas pertanahan. Dalam kerangka PSN, sertifikasi lahan yang ditargetkan tuntas pada pekan pertama Desember 2026 menjadi bagian penting dari upaya memastikan proses berjalan sesuai waktu yang dipasang dalam linimasa.
Dengan komitmen percepatan yang disepakati, Pemprov Gorontalo dan ATR/BPN melanjutkan sinergi untuk mengawal tahapan hingga sertifikasi selesai. Pada sisi lain, pembahasan progres Bendungan Bulango Ulu beserta kebutuhan percepatan pembebasan lahan eks transmigrasi menunjukkan fokus bersama terhadap kelanjutan proyek strategis dan pengurangan potensi keterlambatan.
Secara keseluruhan, koordinasi yang dilakukan pada 20 Oktober 2026 itu menegaskan arah kebijakan percepatan: penyelesaian administrasi pertanahan untuk Tolongio, penguatan dukungan pembebasan lahan untuk Bendungan Bulango Ulu, serta pengawalan agar target dapat diwujudkan dalam waktu yang ditentukan. Langkah ini diharapkan mendorong pembangunan berjalan lebih cepat sekaligus memberi manfaat yang lebih segera bagi masyarakat Gorontalo.
Percepatan sertifikasi lahan eks HGU Tolongio dipandang sebagai langkah yang memperkuat kepastian hukum, sekaligus memberi ruang bagi tahapan lanjutan proyek berjalan tanpa terhambat urusan administrasi pertanahan.
Dalam koordinasi itu, arah kebijakan juga menegaskan bahwa penyelesaian tidak berhenti pada proses teknis, tetapi harus sampai ke seluruh tahapan sertifikasi sesuai linimasa yang telah disepakati, agar hasilnya dapat langsung dipakai untuk kebutuhan pembangunan.
Selain target Tolongio, rapat menunjukkan bahwa isu pertanahan juga diarahkan pada percepatan pembebasan lahan, khususnya yang berasal dari lahan eks transmigrasi. Upaya ini dimaksudkan agar proses yang berkaitan dengan pembebasan tidak menambah risiko keterlambatan pada agenda proyek strategis.
Dengan sinergi Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN, koordinasi yang dilakukan diharapkan membentuk alur kerja yang lebih terukur antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, sehingga progres proyek strategis—termasuk Bendungan Bulango Ulu yang telah mencapai 98 persen—dapat terus dijaga sesuai kebutuhan kelanjutannya.
