jurnalistik.co.id – Normalisasi Muara Krueng Meureudu terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk memulihkan akses pelayaran nelayan yang sebelumnya terhambat akibat pendangkalan setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025. Upaya ini diarahkan agar aktivitas perikanan warga bisa kembali berjalan menjelang periode hujan lebat.
Dalam peninjauan di lokasi pada Sabtu (15/8/2026), Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan bahwa percepatan penanganan dilakukan melalui strategi pengerukan yang terfokus. Ia menekankan pentingnya membuka jalur yang lebih dulu bisa dimanfaatkan nelayan, tanpa menunggu seluruh rangkaian pekerjaan rampung.
“Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut. Kalau menunggu seluruhnya selesai, masyarakat tetap tidak bisa melaut,” kata Sibral dalam rilis pers yang diterima.
Menurut bupati, pengerukan di sisi kiri hilir muara dipilih sebagai langkah taktis. Pertimbangannya adalah agar kapal nelayan dapat melintas lebih cepat, sementara pekerjaan di bagian lain di kawasan muara tetap berlangsung secara paralel.
Jarak pengerukan dan target kedalaman
Normalisasi muara mencakup pengerukan sepanjang 500 meter dengan target kedalaman sekitar empat meter. Dengan rancangan tersebut, pemkab berharap jalur yang dibuka lebih dahulu mampu menjadi pintu masuk bagi aktivitas melaut nelayan.
Jalur di sisi kiri ditargetkan sudah dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026. Sementara itu, seluruh pekerjaan normalisasi di kawasan muara diharapkan selesai pada November 2026.
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, Sibral menyebut akan mengerahkan ekskavator amfibi. Harapannya, pekerjaan pada segmen yang ditetapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga hasilnya sesuai kebutuhan masyarakat.
Progres pekerjaan dan estimasi penyelesaian segmen prioritas
Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Jamaluddin, menjelaskan bahwa pekerjaan normalisasi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara. Perkembangan pengerjaan saat ini berada di kisaran 35–40 persen.
Jamaluddin menyampaikan bahwa pengerjaan jalur prioritas di sisi kiri ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan. Dengan percepatan pada segmen tersebut, jalur yang semula tertutup pendangkalan diharapkan segera kembali berfungsi.
Berita Terkait
Penetapan tenggat waktu ini menjadi bagian dari upaya memastikan nelayan tidak terlalu lama menunggu proses keseluruhan. Dengan demikian, pemulihan akses dapat berlangsung bertahap, selaras dengan progres kerja di lapangan.
Dukungan anggaran dan harapan pemulihan ekonomi nelayan
Pemerintah daerah menegaskan bahwa percepatan normalisasi ditopang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Untuk tahap awal, pendanaan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 37 miliar.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp 50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan dan menuntaskan pekerjaan normalisasi muara. Dengan ketersediaan pembiayaan tersebut, pekerjaan diharapkan tidak terganggu dan dapat mengejar target waktu.
Ketika akses muara kembali terbuka, aktivitas perikanan diharapkan pulih secara berangsur. Nelayan dapat kembali melaut, distribusi hasil tangkapan kembali berjalan, dan pendapatan keluarga yang sebelumnya terdampak diharapkan berangsur pulih.
Dengan pendekatan pengerukan yang lebih dulu membuka jalur di sisi kiri, pemulihan aktivitas tidak menunggu sampai seluruh segmen pekerjaan selesai. Pemkab memandang langkah tersebut sebagai cara untuk mengurangi dampak ekonomi yang berkepanjangan akibat pendangkalan.
Koordinasi Satgas PRR menjelang puncak musim hujan
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung langkah Pemkab Pidie Jaya. Peran Satgas ditekankan pada upaya mendorong agar pekerjaan normalisasi dapat diselesaikan sebelum memasuki puncak musim hujan.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyampaikan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember. Ia berharap seluruh penanganan dapat rampung sebelum periode tersebut dimulai.
Imran juga menyatakan Satgas PRR membuka ruang koordinasi untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kendala teknis maupun administratif selama proses pekerjaan berlangsung. Jika terdapat hambatan di lapangan, menurutnya, pihak daerah dapat segera menyampaikannya agar akar masalah dapat diurai dan solusi yang memadai dapat disiapkan.
Harapan percepatan ini selaras dengan urgensi pemulihan akses muara, mengingat pendangkalan akibat timbunan lumpur pascabencana membuat kapal nelayan kesulitan melewati area tersebut. Kondisi itu disebut menghambat mobilitas sekaligus memengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Dengan progres pekerjaan yang terus ditingkatkan dan target waktu yang ditetapkan bertahap, normalisasi Muara Krueng Meureudu diharapkan menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan aktivitas nelayan. Pada saat jalur prioritas di sisi kiri telah berfungsi, nelayan diharapkan dapat segera kembali memulai kegiatan melaut, sementara penyelesaian segmen lainnya terus berjalan hingga akhir target November 2026.
