jurnalistik.co.id – JAKARTA — Perusahaan-perusahaan asal China dan Iran dilaporkan terus memperluas bisnis di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, terutama di Donetsk dan Luhansk. Aktivitas itu berlangsung di tengah perang yang masih berkecamuk dan meningkatnya isolasi ekonomi terhadap kawasan tersebut.
Laporan lembaga pemantau berbasis Ukraina, Eastern Human Rights Group (EHRG), menyebut sedikitnya 17 perusahaan China kini beroperasi di wilayah pendudukan. Bidang yang digarap juga beragam, mulai dari pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, hingga layanan keuangan.
Salah satu kerja sama yang menonjol terjadi pada November 2023, ketika dua perusahaan China, Zhongxin Heavy Industrial Machinery dan Amma Construction Machinery, menandatangani kontrak pasokan mesin penghancur batu untuk proyek konstruksi di Donetsk. Kesepakatan itu diumumkan oleh Evgeny Solntsev, yang saat itu menjabat sebagai “perdana menteri” Republik Rakyat Donetsk bentukan separatis pro-Rusia.
“Saya yakin bahwa potensi kerja sama kita sangat besar, dan kita baru mulai mengimplementasikannya,” tulis Solntsev melalui kanal Telegram resminya, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (22/5/2026).
Unggahan tersebut memperlihatkan perwakilan perusahaan China berdiri bersama pejabat separatis dengan latar bendera China, Rusia, dan Republik Rakyat Donetsk. Peralatan dari perusahaan China itu dipakai untuk mendukung aktivitas tambang Karansky di Donetsk selatan, sementara batu hasil tambang kemudian digunakan dalam berbagai proyek pembangunan di wilayah pendudukan Rusia.
Salah satu proyek yang disebut paling besar adalah pembangunan di Mariupol, kota pelabuhan yang hancur akibat perang. Menurut laporan, pembangunan di Mariupol menjadi salah satu proyek terbesar Rusia setelah kota itu dikepung pada awal 2022. Sejumlah bangunan bahkan dilaporkan berdiri di atas area kuburan massal korban sipil perang.
Peneliti EHRG, Maksym Butchenko, mengatakan masuknya perusahaan-perusahaan China menjadi bagian dari “integrasi bayangan” Rusia terhadap wilayah pendudukan. “Ini adalah preseden yang mengancam dari sudut pandang politik dan hukum internasional karena melanggar perjanjian internasional,” ujarnya.
Butchenko juga mengungkapkan bahwa ekonomi Donetsk dan Luhansk kini semakin bergantung pada China. Penggunaan yuan disebut meluas di kawasan itu, termasuk melalui sistem pembayaran elektronik China dan layanan pertukaran mata uang via Telegram. Sebanyak 79 bank di wilayah pendudukan juga dilaporkan telah memperdagangkan yuan.
Meski secara resmi Beijing menyatakan netral dalam perang Rusia-Ukraina dan tetap mendukung “integritas teritorial” Ukraina, perusahaan-perusahaan China disebut terus mengambil peluang bisnis di wilayah pendudukan. “China tidak melarang bisnis di wilayah pendudukan Rusia, tetapi menutup mata terhadap beberapa hal,” kata analis politik Ukraina, Volodymyr Fesenko.
Kyiv sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan China, termasuk Alibaba selaku pemilik AliExpress dan China National Petroleum Corporation. Namun, Ukraina mengakui ketergantungan terhadap beberapa perusahaan China masih sulit dihindari, terutama di sektor teknologi dan telekomunikasi.
“Harga mereka jauh lebih rendah dibanding pesaingnya,” kata seorang ahli telekomunikasi yang berafiliasi dengan pemerintah Ukraina, merujuk pada Huawei yang hingga kini masih beroperasi di Ukraina. Ia mengaku para teknisi Huawei pernah menyelesaikan persoalan sistem hanya dalam semalam.
Selain China, Iran juga disebut mulai memperkuat pengaruh ekonominya di wilayah pendudukan Rusia. EHRG melaporkan Teheran membeli gandum dan batu bara dari Donbas serta mulai mengintegrasikan kawasan itu ke dalam rantai logistik Iran. Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Luhansk, Pavel Kovalev, bahkan mengatakan produsen lokal siap memasok kasein atau protein susu ke Iran.
Butchenko menilai keterlibatan Iran tidak lepas dari dorongan Kremlin. “Kremlin tidak hanya memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan Iran untuk memasuki pasar wilayah pendudukan tetapi juga mendorong mereka,” katanya.
Di tengah perang yang belum mereda, perluasan bisnis China dan Iran di wilayah pendudukan Rusia memperlihatkan bagaimana ekonomi kawasan itu makin terkunci pada jaringan dagang baru. Pada saat yang sama, langkah tersebut juga memunculkan risiko politik dan hukum internasional yang semakin besar.
