jurnalistik.co.id – Pemerintah Estonia berencana memberi identitas digital seperti “KTP” kepada agen kecerdasan buatan (AI). Langkah ini ditujukan agar agen AI dapat bertindak atas nama manusia secara legal serta bisa dimintai pertanggungjawaban.
Agen AI dipahami sebagai teknologi kecerdasan buatan yang mampu beroperasi secara otonom dengan intervensi manusia yang minim. Dengan identitas digital khusus, Estonia ingin memastikan ada pihak yang dapat diverifikasi dan bertanggung jawab ketika agen AI menjalankan tugas tertentu.
Dalam usulan yang telah dilaporkan, Estonia mengarahkan pengembangan kode identitas digital khusus untuk agen AI. Kode tersebut nantinya dapat digunakan saat agen AI melaksanakan tugas atas nama pengguna.
Meski mekanisme penerapan rencana ini belum dijelaskan secara rinci, inisiatif tersebut disebut sudah mendapat dukungan dari dewan penasihat AI nasional Estonia, yakni Eesti.ai. Dukungan ini menunjukkan bahwa rancangan identitas digital agen AI tengah dibahas dalam ekosistem kebijakan yang relevan.
Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menilai rencana pemberian identitas digital diperlukan seiring meningkatnya kemampuan agen AI. Saat ini, kemampuan agen AI tidak hanya sebatas menghasilkan jawaban, tetapi juga menjalankan berbagai tugas digital atas nama manusia.
Menurut Michal, ke depan, AI diperkirakan akan semakin sering dipakai untuk menyusun laporan, menyiapkan dokumen deklarasi, hingga berinteraksi dengan berbagai sistem informasi. Dalam konteks itu, dibutuhkan kepastian mengenai hubungan “siapa bertindak untuk siapa” dalam penggunaan agen AI.
Michal menekankan pentingnya kejelasan hak dan tanggung jawab agar tidak muncul situasi yang tidak diinginkan. Ia menyatakan, “Harus jelas siapa yang bertindak atas nama siapa, hak apa yang dimiliki, dan siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab,” sebagaimana dikutip KompasTekno dari The Register.
Selain aspek legal dan tanggung jawab, pemerintah Estonia juga memandang pemberian identitas digital serta kewenangan terbatas kepada agen AI sebagai cara untuk menjaga tata kelola. Upaya ini diarahkan agar tindakan agen AI tidak berjalan tanpa batas yang jelas dari sisi otorisasi.
Jika rencana ini terealisasi, Estonia mengklaim akan menjadi negara pertama di dunia yang menciptakan identitas digital khusus bagi agen AI. Klaim ini memperlihatkan ambisi Estonia untuk memposisikan kerangka identitas digital sebagai fondasi regulasi agen AI.
Pembahasan mengenai identitas digital dan tanggung jawab hukum agen AI juga tidak hanya terjadi di Estonia. Dua pekan lalu, Presiden Javier Milei dari Argentina disebut mendukung gagasan regulasi yang memungkinkan pembentukan “korporasi non-manusia” yang dikelola perangkat lunak dengan status tanggung jawab terbatas (limited liability).
Di kalangan akademisi dan industri teknologi, diskusi tentang identitas digital agen AI juga mulai diperbincangkan lebih luas. Pada Mei lalu, sejumlah peneliti yang tergabung dalam proyek di bawah naungan OWASP mengusulkan sistem bernama Agent Name Service.
Agent Name Service dirancang untuk menemukan interoperabilitas antar agen AI. Dengan begitu, gagasan yang muncul di berbagai tempat tidak hanya menyentuh aspek identitas dan legalitas, tetapi juga kemampuan saling-berhubungan antar agen AI dalam ekosistem digital.
Dalam rencana tersebut, identitas digital tidak diposisikan sekadar formalitas, melainkan sebagai alat untuk memastikan ada mekanisme verifikasi ketika agen AI menjalankan tugas tertentu. Dengan begitu, aspek pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pihak yang jelas, bukan kabur.
Gagasan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa kemampuan agen AI sudah bergerak melampaui pemberian jawaban. Agen AI diperkirakan makin sering terlibat dalam aktivitas digital seperti penyusunan laporan, penyiapan dokumen deklarasi, hingga komunikasi dengan sistem informasi, sehingga aturan “siapa bertindak untuk siapa” menjadi kebutuhan praktis.
Di luar Estonia, diskusi mengenai kerangka tanggung jawab agen AI turut muncul dalam contoh dari Argentina yang disebut mendukung ide “korporasi non-manusia” dengan status limited liability. Pada saat yang sama, kalangan akademisi dan industri teknologi mengangkat ide interoperabilitas melalui usulan Agent Name Service di bawah naungan OWASP.
Secara umum, beragam pembahasan tersebut menunjukkan dua arah perhatian: kepastian hukum dan tata kelola agar kewenangan agen AI tidak berjalan tanpa batas, serta kemampuan agen AI untuk saling terhubung dalam ekosistem digital.
