jurnalistik.co.id – Rencana evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan kekhawatiran di Riau. Kekhawatiran itu dirasakan pemilik dapur MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola operasional di daerah terpencil.
Menurut informasi yang disampaikan salah satu pemilik dapur MBG, Riza Zuhelmy, sebagian mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur sebelum program berjalan. Namun, dengan masa operasional yang relatif singkat, sebagian di antaranya belum mencapai titik impas.
“Sudah habis miliaran untuk mendirikan dapur MBG, Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Dengan masa operasional yang relatif singkat, sebagian besar mitra belum mencapai titik impas,” kata Riza saat ditemui di Pekanbaru, Selasa (23/6/2026).
Riza juga menyoroti kondisi di lapangan. Ada dapur yang hingga kini sudah selesai dibangun tetapi belum bisa dioperasikan, sehingga menambah keresahan para mitra yang sebelumnya mengandalkan kelanjutan proses pengelolaan.
Dalam situasi tersebut, Riza berharap evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berujung pada penghentian operasional dapur yang telah dibangun para mitra. Ia menyebut, saat ini sejumlah mitra masih menunggu kejelasan terkait kelanjutan dapur MBG yang telah memperoleh persetujuan dari BGN.
“Intinya sekarang belum ada kejelasan soal kelanjutannya. SPPG sudah dibangun, tapi enggak jalan karena tidak bisa laporan ke BGN. Portal web nya tak bisa diakses,” ujarnya.
Riza menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG di daerah terpencil tidak sekadar urusan operasional, melainkan juga terkait prasarana dasar. Ia mengatakan, mitra harus menanggung biaya besar karena tidak tersedia bangunan yang layak untuk disewa.
“Kita harus beli tanah, bangun dapur baru pakai uang sendiri. Kami ada yang bangun dapur dan beli peralatan sendiri, tapi ada juga yang patungan, pinjam ke bank,” ucap Riza.
Ia menambahkan, pembangunan satu SPPG di wilayah terpencil rata-rata membutuhkan biaya lebih dari Rp 1 miliar. Di saat yang sama, jumlah penerima manfaat umumnya berada di bawah 500 orang, sehingga pengembalian investasi menjadi lebih lambat.
“Kalau dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, SPPG terpencil bisa membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mencapai break even point (BEP). Karena itu kami berharap skema dan rumus yang saat ini berlaku tidak berubah,” kata Riza.
Lebih jauh, Riza menyatakan kebutuhan akan kepastian tidak berhenti pada soal operasional. Ia berharap BGN segera memberikan kejelasan terkait appraisal setelah pembangunan dapur selesai.
Selain itu, Riza juga menyinggung tahapan lanjutan yang disebutnya perlu segera dipastikan. Ia menyebut adanya tahapan penunjukan Kepala SPPG serta pembuatan Virtual Account sebagai bagian dari proses yang masih ditunggu oleh mitra.
“Kami yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM program MBG Provinsi Riau, mendesak BGN untuk melanjutkan dan menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan SPPG yang telah memperoleh persetujuan atau approval dari BGN,” ujar Riza.
Kekhawatiran yang disampaikan Riza merefleksikan situasi yang dialami mitra di daerah terpencil, di mana pembangunan telah dilakukan tetapi kelanjutan pengelolaan belum memberikan kepastian. Ketidakjelasan terkait pelaporan juga disebut menjadi faktor yang membuat beberapa dapur tidak dapat berjalan meski konstruksi sudah selesai.
Dengan rencana evaluasi program, para mitra berharap BGN tidak mengubah skema dan rumus yang sedang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya perampungan tahapan yang telah mendapat persetujuan, agar dapur yang telah dibangun bisa beroperasi dan proses pengelolaan MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya.
