Daerah

Pemprov Riau: Program MBG Pangkas Biaya Konsumsi Boarding School hingga Rp 45 Miliar

×

Pemprov Riau: Program MBG Pangkas Biaya Konsumsi Boarding School hingga Rp 45 Miliar

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Sebut MBG Bikin Hemat APBD Rp 45 Miliar Regional 23 Juni 2026
Ilustrasi: Pemprov Riau Sebut MBG Bikin Hemat APBD Rp 45 Miliar

jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah membantu mengefisiensikan anggaran daerah hingga Rp 45 miliar. Pernyataan itu disampaikan Kadiskominfotik Riau, Supriadi, dalam wawancara di Pekanbaru pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Supriadi, penghematan anggaran tersebut terutama bersumber dari pembiayaan konsumsi siswa di tujuh sekolah keguruan berasrama (boarding school) yang berada di bawah pembinaan Pemprov Riau. Ia menilai besaran efisiensi itu cukup berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah.

“Angkanya cukup signifikan mencapai Rp 45 miliar. Untuk itu, melalui arahan pak Plt Gubernur kita, tentunya mensuport program MBG sebagai salah satu program strategis nasional,” kata Supriadi.

Supriadi menjelaskan efisiensi anggaran yang dimaksud berasal dari pos makan dan minum di sejumlah sekolah berasrama. Ia mencontohkan sekolah-sekolah tersebut antara lain SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Perikanan, SMK Pertanian, dan Sekolah Kejuruan Olahraga.

Ia menambahkan, dengan terintegrasinya program tersebut ke dalam skema MBG, pengelolaan anggaran menjadi lebih fleksibel. Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan alokasi dana yang sebelumnya terserap untuk pembiayaan konsumsi dapat dialihkan bagi program prioritas lain di daerah.

Selain aspek efisiensi anggaran, Pemprov Riau juga menilai pelaksanaan MBG membawa dampak ekonomi bagi wilayah setempat. Supriadi menyampaikan bahwa dana program yang langsung disalurkan ke satuan pelayanan dipandang ikut mendorong perputaran ekonomi lokal.

Dalam pandangannya, manfaat tersebut sekaligus menjadi penopang daya dukung daerah, khususnya saat kondisi fiskal dinamis. Dengan adanya skema penyaluran yang langsung menyentuh kebutuhan layanan, program dianggap memberi efek lanjutan yang dapat dirasakan dalam aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah.

Terkait potensi penurunan pendapatan dari kantin sekolah, Pemprov Riau menyebut telah menyiapkan langkah penyesuaian. Pemerintah bersama pemangku kepentingan akan melibatkan serta membina pengelolaan MBG di lingkungan sekolah agar pelaksanaan tetap berjalan sesuai arahan.

Supriadi menyampaikan, sesuai arahan kepala BGN, Buk Nanik S Deyang mengarahkan agar kantin sekolah dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dapur untuk program MBG. Upaya itu dimaksudkan agar pemanfaatan fasilitas di sekolah dapat mendukung operasional MBG tanpa memutus peran kantin begitu saja.

Ke depan, Pemprov Riau memastikan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program strategis nasional. Dengan koordinasi tersebut, Pemprov Riau menargetkan agar manfaat program MBG bisa dirasakan hingga ke masyarakat di daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Supriadi juga menekankan bahwa efisiensi yang dimaksud bukan sekadar angka tunggal, melainkan dihasilkan dari pengaturan kebutuhan harian di lingkungan sekolah berasrama. Dengan skema MBG, pembiayaan yang sebelumnya ditangani terpisah untuk konsumsi siswa di bawah pembinaan Pemprov Riau dinilai dapat dikelola lebih terarah.

Lebih lanjut, ia menilai integrasi MBG ke dalam mekanisme program membuat pengelolaan menjadi lebih mudah disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, fleksibilitas tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran tanpa menghilangkan dukungan layanan bagi peserta didik.

Terkait kekhawatiran terkait kantin, Pemprov Riau menyatakan akan melakukan penataan agar fungsi layanan tetap berjalan. Kantin tidak ditinggalkan, melainkan diarahkan agar dapat turut berperan sebagai alternatif dapur dalam dukungan operasional MBG, sehingga pemanfaatan fasilitas sekolah tetap terhubung dengan kebutuhan program.

Di sisi lain, dampak lanjutan juga dipandang muncul dari penyaluran dana yang langsung menyentuh kebutuhan layanan di satuan pendidikan. Supriadi menyebut, penyaluran yang demikian dapat membantu mendorong aktivitas ekonomi sekitar sekolah serta menjadi faktor penopang daya dukung daerah saat situasi fiskal bergerak dinamis.