jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima audiensi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) Provinsi Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada penyaluran BBM sekaligus upaya untuk mengurai antrean panjang yang kerap terjadi di sejumlah SPBU.
Gubernur Gusnar Ismail menilai persoalan antrean BBM bukan sekadar isu yang muncul karena satu faktor tunggal. Menurut arahan yang disampaikan dalam audiensi, masalah ini perlu dipahami sebagai persoalan tematik yang diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh.
Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi persoalan antrean di SPBU. Salah satu bentuk perhatian yang disampaikan adalah permintaan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar menambah kuota BBM bagi Provinsi Gorontalo.
Dalam pandangan Gusnar Ismail, penanganan antrean tidak cukup hanya menyentuh aspek ketersediaan atau kuota BBM. Pembahasan dalam audiensi juga menyinggung faktor penggunaan barcode secara berulang, perlunya pengawasan dalam proses penyaluran, serta pentingnya menjaga integritas petugas dan pengelola SPBU. Dengan begitu, penanganan diharapkan tidak berhenti pada sisi pasokan semata, melainkan mencakup tata kelola penyaluran di lapangan.
Langkah lanjutan melalui koordinasi pemangku kepentingan
Ketua HISWANA MIGAS Provinsi Gorontalo, Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti perhatian dan arahan Gubernur. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan para pemilik SPBU yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.
Helmi menjelaskan bahwa koordinasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan perbaikan yang dapat diterapkan secara lebih terarah di tingkat operasional. Fokusnya adalah memastikan proses pengisian BBM dapat berjalan lebih tertib, sehingga antrean yang panjang dapat dikelola dengan lebih efektif.
Berita Terkait
Selain koordinasi, HISWANA MIGAS juga menyatakan adanya rencana pengembangan sistem panduan bagi pengemudi. Sistem panduan tersebut ditujukan untuk membantu pengemudi mengatur waktu pengisian BBM, agar antrian dapat ditata secara lebih rapi dan tidak menumpuk dalam periode yang sama.
Menurut keterangan dari pihak HISWANA MIGAS, penerapan panduan waktu pengisian diharapkan mampu membuat antrean terurai secara lebih teratur. Dengan pengaturan yang lebih baik, proses penyaluran BBM di SPBU diharapkan menjadi lebih tertib, sekaligus mengurangi kondisi antrean panjang yang mengganggu kenyamanan masyarakat.
Pertemuan audiensi ini menegaskan bahwa upaya penanganan antrean panjang di SPBU membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait. Gusnar Ismail menempatkan isu antrean sebagai agenda yang harus ditangani secara menyeluruh, sementara HISWANA MIGAS menyiapkan tindak lanjut melalui koordinasi dan pengembangan sistem panduan bagi pengemudi. Dari seluruh pembahasan, poin utama yang ditekankan adalah pentingnya penanganan yang mencakup ketersediaan BBM, tata kelola penggunaan barcode, pengawasan penyaluran, serta integritas petugas dan pengelola SPBU.
Dalam rangka menata penyelesaian, audiensi juga menekankan bahwa pendekatan yang ditempuh perlu memiliki urutan pelaksanaan yang jelas. Artinya, perhatian terhadap ketersediaan BBM berjalan beriringan dengan upaya pembenahan mekanisme di SPBU agar proses penyaluran tidak menimbulkan gangguan yang berulang.
Gubernur juga menggarisbawahi perlunya penertiban pada alur penggunaan barcode yang terjadi secara berulang. Pengawasan yang dimaksud bukan hanya dilakukan saat antrean sudah terbentuk, melainkan diarahkan agar prosedur penyaluran tetap mengikuti tata kelola yang benar sehingga pemrosesan di lapangan berlangsung lebih konsisten.
Selain pengawasan, integritas petugas dan pengelola SPBU menjadi perhatian penting dalam pertemuan ini. Dengan penjagaan terhadap kedisiplinan kerja dan pengelolaan operasional, diharapkan layanan pengisian BBM dapat berlangsung lebih tertib, sekaligus menjaga agar antrean tidak berkembang menjadi lebih panjang dari waktu ke waktu.
Helmi menyebut tindak lanjut akan terus diarahkan pada sisi operasional melalui koordinasi dengan pemilik SPBU. Termasuk rencana penguatan sistem panduan bagi pengemudi untuk mengatur waktu pengisian, sehingga distribusi antrean dapat lebih merata pada periode tertentu dan membuat proses penyaluran lebih terkendali.
