jurnalistik.co.id – Kemarau yang berlangsung panjang di Gorontalo membuat ketersediaan air bersih terganggu. BPBD Provinsi Gorontalo mencatat sedikitnya 2.361 kepala keluarga atau 5.388 jiwa terdampak di beberapa daerah.
Data tersebut masih bersifat sementara dan dihimpun dari tiga kabupaten. Pemeriksaan lapangan juga menunjukkan penanganan darurat sudah mulai dilakukan, termasuk distribusi air bersih kepada warga yang paling terdampak.
Di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan itu berlaku selama 90 hari, mulai 20 Juli hingga 17 Oktober 2026.
Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, menyampaikan informasi ini melalui Analis Kebencanaan Moh. Tahir Laendeng. Tahir menjelaskan wilayah terdampak serta sebaran kecamatan yang melapor ke BPBD provinsi.
“Sejak musim kemarau terjadi, sudah ada tiga kabupaten yang melaporkan daerahnya terdampak. Kabupaten Bone Bolango sudah mencapai lima kecamatan terdampak, Kabupaten Gorontalo sementara tiga kecamatan, dan Kabupaten Gorontalo Utara satu kecamatan,” ujar Tahir, Sabtu (1/8/2026).
Sebaran warga terdampak di tiga kabupaten
Menurut Tahir, wilayah yang mengalami kekeringan dan warganya kesulitan air bersih berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari laporan sementara, Bone Bolango menjadi daerah dengan cakupan terdampak yang paling luas.
Di Bone Bolango, kekeringan memengaruhi lima kecamatan. Kecamatan Bone Pantai mencatat jumlah terdampak terbesar di wilayahnya, meliputi Desa Tongo, Desa Pelita Hijau, Desa Batu Hijau, dan Desa Uabanga.
Untuk Kecamatan Bone Pantai, totalnya mencapai 221 KK atau 954 jiwa terdampak. Pendataan juga mencakup wilayah-wilayah lain yang dilaporkan mulai terdampak kekeringan.
Kecamatan Suwawa Selatan terdampak melalui Desa Libungo, Desa Pancuran, dan Desa Molingtogupo. Sementara itu, Kecamatan Kabila Bone mencatat Desa Modelomo dengan 120 KK atau 219 jiwa terdampak.
Di Kecamatan Bulango Timur, data sementara menyebut Desa Bulotalangi Timur sebanyak 7 KK atau 19 jiwa. Kecamatan Tilongkabila disebut terdampak melalui Desa Butu, Tamboo, Lonuo, dan Duano.
Selain di Bone Pantai dan kecamatan lainnya, BPBD provinsi juga melakukan respons lapangan melalui distribusi air bersih. Penyaluran itu salah satunya diarahkan ke wilayah Desa Tongo dan Desa Batu Hijau yang terdampak kekeringan.
Kecamatan terdampak di Kabupaten Gorontalo
Berita Terkait
Untuk Kabupaten Gorontalo, wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Boliyohuto, Tibawa, Pulubala, dan Bongomeme. Tahir menyebut Kecamatan Boliyohuto mencatat angka terbesar di kabupaten tersebut.
Kecamatan Boliyohuto menampung 495 KK atau 1.624 jiwa terdampak. Desa-desa yang disebut meliputi Desa Iloheluma, Parungi, Dulohupa, dan Motoduto.
Pendataan, menurut Tahir, masih berlangsung di Kecamatan Tibawa, Pulubala, dan Bongomeme. Artinya, jumlah terdampak di tiga kecamatan tersebut masih dapat bertambah seiring proses verifikasi lapangan.
Gorontalo Utara: satu kecamatan terdampak
Di Kabupaten Gorontalo Utara, kekeringan terjadi di Kecamatan Tomilito. Kecamatan tersebut mencakup Desa Bulango Raya yang di dalamnya meliputi Dusun Somulango, Dusun Sangobungo, dan Dusun Sangobungo Utara.
Total dampak di wilayah ini tercatat mencapai 296 KK atau 916 jiwa. Penetapan dan penguatan penanganan mengikuti perkembangan pendataan yang sedang berjalan.
Ancaman kekeringan berkepanjangan dan risiko kebakaran
Tahir menekankan bahwa dampak musim kemarau tidak berhenti pada krisis air bersih. Kondisi cuaca yang makin kering juga dapat memperpanjang ancaman kekeringan serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Selain krisis air bersih , dampak yang muncul adalah kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan maupun lahan akibat kondisi cuaca yang semakin kering,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar kewaspadaan berbagai pihak agar respons tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan air, tetapi juga pada pengendalian risiko kebakaran yang berpotensi meningkat saat musim kering berlangsung.
Status siaga darurat: Gorontalo lebih dulu menetapkan
Hingga saat laporan disampaikan, Kabupaten Gorontalo disebut menjadi satu-satunya daerah yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Status itu berjalan selama 90 hari sebagaimana disebut dalam periode 20 Juli sampai 17 Oktober 2026.
Sementara itu, Kabupaten Gorontalo Utara telah mengajukan penetapan status siaga darurat, namun masih menunggu keputusan pemerintah daerah. Kabupaten Bone Bolango juga masih memproses usulan serupa.
Dengan masih berlangsungnya pendataan di sejumlah kecamatan, BPBD berupaya memperbarui informasi terdampak agar penentuan prioritas bantuan dan penguatan langkah siaga dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
