jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurai persoalan kredit yang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak berujung pada membesarnya risiko kredit bermasalah di perbankan daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama pimpinan Bank BTN, dengan fokus pada opsi pengalihan atau take over kredit ASN dari Bank SulutGo (BSG).
Upaya mencegah risiko NPL melebar
Gusnar Ismail menegaskan, rencana take over kredit ini diarahkan untuk memberi kepastian bagi para ASN sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian risiko. Dalam penjelasan yang disampaikan, potensi gangguan pada kredit ASN disebut dapat memengaruhi tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada Bank SulutGo.
Dengan demikian, pengalihan kredit melalui skema yang tengah dibahas diharapkan tidak hanya berhenti pada satu sisi persoalan, tetapi juga membantu menjaga kondisi perbankan agar tetap terukur dalam merespons perkembangan tunggakan yang ada.
Persoalan perlu ditangani secara menyeluruh
Juru bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, menyampaikan bahwa persoalan tunggakan kredit ASN perlu dicermati secara menyeluruh. Ia menekankan agar pembahasan tidak berjalan secara parsial, sebab pendekatan yang terlalu terbatas berisiko menghasilkan penilaian yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Menurut Dr. Alvian Mato, pertimbangan tersebut penting agar penyelesaian masalah tetap sejalan dengan tujuan bersama: tidak menimbulkan dampak pada satu institusi perbankan saja, melainkan juga menjaga agar penilaian terhadap kondisi perbankan daerah secara umum tidak ikut terganggu.
Dalam pertemuan itu, gubernur menempatkan penanganan kredit ASN sebagai agenda yang menuntut kehati-hatian dan koordinasi. Gagasan utamanya adalah memastikan setiap langkah yang diambil dapat berjalan dengan tertib, sehingga potensi dampak lanjutan terhadap lembaga pembiayaan dapat diminimalkan.
Selain itu, gubernur juga menggarisbawahi bahwa isu kredit ASN tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkannya dengan kemungkinan pengaruh lanjutan terhadap kesehatan perbankan sekaligus stabilitas ekonomi daerah, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terstruktur.
Berita Terkait
Take over kredit dibahas bersama BTN
Dalam audiensi tersebut, pimpinan Bank BTN hadir untuk membahas opsi take over kredit ASN yang berasal dari BSG. Pembahasan ini diposisikan sebagai upaya mencari jalan yang bisa memberikan kepastian bagi ASN, sekaligus menjadi respons terhadap tantangan yang berkaitan dengan kredit yang berpotensi menimbulkan NPL.
Gusnar Ismail menyebut pentingnya proses yang terkoordinasi, karena setiap keputusan terkait pengalihan kredit akan berdampak pada banyak pihak—baik ASN sebagai penerima fasilitas maupun pihak perbankan yang menjadi penanggung risiko.
Dr. Alvian Mato menambahkan, cara pandang menyeluruh diperlukan agar langkah yang ditempuh tidak menimbulkan konsekuensi baru. Dengan begitu, penyelesaian persoalan tunggakan kredit ASN diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan kepastian bagi ASN dan perlindungan terhadap kondisi perbankan daerah.
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menyusun dan menjalankan langkah, agar respons terhadap persoalan kredit dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, audiensi dengan Bank BTN menjadi bagian dari upaya Pemprov Gorontalo untuk merumuskan opsi take over kredit ASN dari BSG. Tujuannya, agar risiko kredit bermasalah tidak meluas, kepastian untuk ASN dapat dijaga, dan kesehatan perbankan daerah tetap terlindungi melalui koordinasi yang tepat.
Pemprov Gorontalo juga menegaskan bahwa pembahasan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penataan, bukan sekadar respons sesaat. Penyiapan langkah dilakukan agar arah pengalihan kredit tetap konsisten dengan kebutuhan pengendalian risiko di lingkungan perbankan daerah.
Dalam proses yang tengah dikaji, perhatian diberikan pada kemungkinan perubahan kualitas kredit setelah skema pengalihan berjalan. Hal itu dilakukan agar perhitungan risiko tetap dapat dipantau secara terukur, khususnya terkait potensi gangguan pada kredit ASN.
Pendekatan yang disepakati dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa setiap tahapan perlu memperhitungkan keterkaitan antar pihak. Karena itu, koordinasi dengan BTN serta keterhubungan dengan kredit yang berasal dari BSG menjadi bagian penting untuk menjaga agar dampak lanjutan tetap dapat diminimalkan.
Gubernur dan jajaran terkait memandang bahwa penyusunan langkah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian bagi ASN dan perlindungan bagi kondisi perbankan. Dengan demikian, pilihan opsi take over diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
