jurnalistik.co.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mengisi ruang pemberitaan. Di tengah kabar yang menunjukkan ekonomi masih bergerak, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pekerjaan yang kian menyusut.
Dalam beberapa pekan terakhir, PHK terjadi pada industri tekstil, garmen, alas kaki, hingga sejumlah sektor manufaktur lain yang menghadapi tekanan. Proses itu membawa dampak berlapis: keluarga kehilangan sumber penghasilan, pekerja harus memulai lagi pencarian kerja, sementara pelaku usaha kecil di sekitar kawasan industri ikut merasakan turunnya aktivitas.
Pada saat yang sama, aspirasi pekerja juga terdengar lantang. Massa dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) mulai mendatangi gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026) untuk menyampaikan aspirasi di Hari Buruh Internasional, sebagaimana terekam dalam dokumentasi KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA.
Secara sederhana, rangkaian peristiwa seperti ini sering dibaca sebagai pertanda ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Namun, pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif, sementara banyak orang justru kehilangan pekerjaan.
Pertanyaan itu tidak memadai bila dijawab hanya dengan menunjuk satu-dua faktor seperti perlambatan permintaan, pelemahan ekspor, atau kesalahan strategi perusahaan tertentu. Penjelasan semacam itu mungkin relevan pada sebagian kasus, tetapi tidak cukup untuk memahami pola PHK yang kini terasa berulang dan meluas lintas sektor.
Jika PHK terjadi di berbagai sektor dalam rentang waktu yang relatif berdekatan, persoalannya tidak lagi semata-mata berhenti pada tingkat perusahaan. Ada perubahan yang lebih mendasar: struktur ekonomi yang turut mengubah cara pertumbuhan diciptakan sekaligus memengaruhi bagaimana pasar kerja bekerja.
Selama bertahun-tahun, cara berpikir publik cenderung menganggap pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Logika ini pernah menjadi ciri kuat pembangunan Indonesia, khususnya ketika manufaktur padat karya menjadi mesin utama pertumbuhan.
Pada fase tersebut, kenaikan produk domestik bruto (PDB) relatif cepat diterjemahkan menjadi tambahan kesempatan kerja dan perbaikan kesejahteraan rumah tangga. Konstruksinya jelas: investasi meningkat, pabrik dibangun, produksi bertambah, lalu kebutuhan tenaga kerja ikut melebar.
Hubungan pertumbuhan dan kerja berubah
Kini hubungan itu tidak lagi sesederhana masa lalu. Pertumbuhan tetap berlangsung, tetapi sumber pertumbuhan bergeser ke sektor-sektor yang lebih padat modal, lebih berbasis teknologi, dan lebih menekankan peningkatan produktivitas ketimbang penambahan jumlah pekerja.
Digitalisasi dan otomatisasi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, membuat proses kerja di perusahaan berubah. Di saat yang bersamaan, perubahan rantai pasok global mendorong perusahaan mengejar output yang lebih besar dengan tenaga kerja yang lebih sedikit.
Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti perluasan kesempatan kerja. Paradoks inilah yang sedang dihadapi: indikator makro tampak menjaga narasi stabilitas, sementara pengalaman sehari-hari justru memperlihatkan meningkatnya ketidakpastian di dunia kerja.
Kesenjangan itu terasa nyata ketika pekerja menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian, sementara lulusan baru memasuki pasar kerja yang kian kompetitif. Dengan kata lain, optimisme statistik tidak selalu bertemu dengan keamanan kerja yang dirasakan individu.
Pada kolom bertanggal 1 Juli 2026, 07:56 WIB ini—yang ditulis oleh Aries Heru Prasetyo, dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM—penulis menempatkan persoalan tersebut sebagai refleksi atas perubahan struktural ekonomi. Ferril Dennys disebut sebagai editor yang menyiapkan naskah, sementara ruang publik menunggu jawaban yang lebih menyeluruh daripada sekadar membaca PHK sebagai gejala sesaat.
Jika ekonomi masih bertumbuh tetapi kerja justru menyusut, maka yang perlu dijelaskan bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan juga bagaimana nilai tambah dibentuk dan siapa yang memperoleh manfaatnya. Ketika pekerjaan tidak lagi mengikuti ritme pertumbuhan seperti dulu, kebijakan dan strategi perlu berangkat dari kenyataan baru tersebut.
Dengan demikian, diskusi tentang PHK tidak bisa berhenti pada penanganan jangka pendek di level perusahaan saja. Ia harus melihat pergeseran cara pertumbuhan diciptakan dan cara pasar kerja meresponsnya, agar jurang antara capaian statistik dan pengalaman masyarakat tidak makin melebar.
