jurnalistik.co.id – Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.I.K., M.H., menerima audiensi dan silaturahmi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo pada Hari Selasa (22/09/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang akrab sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara institusi kepolisian dan kalangan akademisi di Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan bahwa audiensi ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama yang lebih solid guna mendukung penegakan hukum di daerah.
Koordinasi dan diskusi yang dibahas tidak berhenti pada hubungan kelembagaan, tetapi juga diarahkan pada berbagai isu hukum yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, termasuk upaya meningkatkan kesadaran hukum di tengah publik.
Menurut Kapolda, keberadaan LKBH di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran yang strategis. LKBH disebut berkontribusi dalam penyediaan edukasi hukum serta pendampingan kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh keadilan.
Sementara itu, Kapolda juga menegaskan tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Proses penegakan hukum, lanjutnya, harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sinergi kedua pihak diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dalam menghadapi berbagai dinamika persoalan hukum di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kapolda menilai keterlibatan dunia akademik menjadi faktor penting dalam membentuk penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Berita Terkait
Dari sudut pandang kerja sama, silaturahmi ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kolaborasi yang berkelanjutan. Polda Gorontalo dan LKBH UNU Gorontalo dimungkinkan untuk memperluas program bersama, baik dalam bentuk edukasi hukum maupun layanan konsultasi.
Selain itu, kedua pihak juga mengharapkan adanya kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat nyata. Dengan pola kolaborasi seperti itu, dukungan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih terarah, tidak hanya saat terdapat persoalan hukum tertentu, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman sejak awal.
“Kolaborasi antara kepolisian dan perguruan tinggi bukan sekadar mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum di Provinsi Gorontalo,” tutupnya.
Melalui pertemuan audiensi tersebut, arah kerja sama yang dibangun menekankan pentingnya saluran dialog yang terus dipelihara. Komunikasi yang terbuka diharapkan membantu para pihak merespons dinamika hukum secara lebih cepat dan terukur.
Dalam audiensi itu, kedua pihak memandang pertemuan sebagai forum untuk menyamakan cara pandang. Kapolda dan perwakilan LKBH UNU Gorontalo menekankan pentingnya komunikasi yang terjaga agar arah kerja sama dapat selaras dengan kebutuhan penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.
Pembahasan diarahkan pada isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada hubungan kelembagaan, tetapi juga pada upaya meningkatkan pengetahuan hukum publik, sehingga warga dapat lebih memahami proses hukum dan lebih siap menghadapi persoalan yang muncul.
Kapolda juga menyoroti peran LKBH di lingkungan perguruan tinggi yang berkontribusi melalui edukasi hukum serta pendampingan. Pendampingan ini dimaknai membantu masyarakat, terutama kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh keadilan.
Ke depan, silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang berkesinambungan. Polda Gorontalo dan LKBH UNU Gorontalo diharapkan dapat memperluas program bersama, terutama yang berorientasi pada edukasi hukum dan layanan konsultasi, sekaligus membuka ruang untuk kegiatan lain yang memberi manfaat nyata.
Melalui kerja sama tersebut, keterlibatan akademisi dipandang ikut mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, dialog yang terbuka diharapkan membantu para pihak merespons dinamika persoalan hukum secara lebih cepat dan terukur, sehingga tujuan terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dapat semakin kuat.
