jurnalistik.co.id – Annabelle Boucher, perempuan asal Somerset, mengatakan perceraian dari mantan suaminya tidak hanya berakhir di pengadilan, tetapi juga menelan biaya lebih dari £105.000 akibat kontrol koersif yang pernah dialaminya.
Boucher menyebut ia membayar £75.000 kepada David Rogers, yang mengakui adanya perilaku koersif dan mengendalikan. Ia juga menanggung biaya hukum sendiri, sehingga total beban finansialnya melonjak menjadi di atas £105.000.
“I thought being stuck in this relationship I couldn’t get out of would be highlighted within the divorce procedure,” kata Boucher. “But the divorce law doesn’t take into account the fact that he was a criminal.”
Menurut cerita Boucher, persoalan ini berakar pada hubungan yang berubah drastis setelah mereka menikah. Ia mengatakan Rogers memasuki hidupnya “in a whirlwind” pada 2017, lalu mereka menikah dua tahun kemudian.
“It was once they were married that things started to ‘take a turn’,” ujar Boucher, seraya menuturkan muncul “some very extreme behaviour” sejak waktu itu. Ia juga menggambarkan pola itu merambat pelan.
“It creeps up on you and you’re in it, and so you don’t kind of notice what is happening.” Dalam kondisi seperti itu, ia mengatakan dirinya akhirnya “shutting down emotionally” dan “cutting off from everyone” karena ketakutan terhadap apa yang akan terjadi.
“You find that you’re trapped within a situation that you can’t get out of.” Boucher menambahkan ia percaya bahwa proses perceraian seharusnya lebih mencerminkan kenyataan bahwa perilaku tersebut bukan sekadar konflik rumah tangga biasa.
Ia kemudian berharap perubahan aturan dapat dilakukan agar pengadilan keluarga mempertimbangkan kontrol koersif ketika menangani penyelesaian perceraian. “I just think it’s very sad that people that have been through far worse than this are still told that that has no relevance to the divorce proceedings they’re going through, and I just think it’s even further punishment for the victim.”
Rangkaian kejadian dan biaya yang ditanggung
Kasus ini berjalan beriringan dengan proses pidana. Boucher melaporkan perlakuan yang dialaminya kepada polisi, dan Rogers ditangkap pada 24 February 2024.
Menurut kronologi yang diuraikan, perceraian mereka diselesaikan pada September 2025 sementara perkara pidana masih berjalan. Lalu pada April 2026, Rogers mengaku bersalah atas coercive and controlling behaviour di Taunton Crown Court.
Rogers dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan selama 20 bulan. Pengakuan itu berkaitan dengan perilaku yang selama ini disampaikan Boucher sebagai bentuk kontrol koersif dan pengendalian.
Boucher mengatakan ia sudah menyadari akan ada pembagian finansial saat perceraian. Namun, ia menegaskan bahwa ia tetap mempertahankan rumah keluarganya, sementara Rogers mempertahankan rumahnya. Ia juga menyebut tagihan dibayar secara terpisah.
Dalam kesepakatan yang ia sebutkan, Boucher akhirnya membayar Rogers jumlah lump sum £75.000. Selain itu, ia mengaku menanggung biaya hukumnya sendiri lebih dari £30.000.
Boucher menambahkan ia harus mengambil personal loans untuk menutup biaya tersebut, yang ia nilai “crippling”. Ia mengatakan beban itu akan panjang dan mengganggu masa depan finansialnya.
“I cannot believe, in this day and age, in 2025, when my divorce was finalised, [criminal proceedings] do not have any implication at all,” katanya. “I should be paying off these figures for years to come, so I’m not going to be free of this situation for several years.”
Berita Terkait
- “Hampir terus di pikiranku”: derita 9/11 bagi keluarga korban berlanjut setelah 25 tahun
- Kwon Hyuk-bin Diperintahkan Bayar Mantan Istri 2,55 tr won ($1,87 miliar; £1,38 miliar) dalam Putusan Cerai Rekor
- “Constantly on my mind” — derita 9/11 bagi keluarga korban bertahan 25 tahun, sementara sidang tersangka dalang masih belum dimulai
Ia juga menilai kondisi itu seperti ketidakadilan ganda. Menurutnya, aturan yang berlaku belum “catch up with the times of now”.
“I just think it’s very sad that people that have been through far worse than this are still told that that has no relevance to the divorce proceedings they’re going through, and I just think it’s even further punishment for the victim.”
Penilaian ahli: ambang tinggi dan kontrol koersif sering dianggap tak relevan
Olive Craig, senior legal officer untuk Rights of Women—sebuah lembaga yang bergerak dalam kampanye hak hukum dan keselamatan perempuan—mengatakan pengadilan perceraian menolak mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga kecuali bukti memenuhi ambang yang sangat tinggi.
Craig menyebut, “divorce courts refused to really consider domestic abuse unless it passed ‘a very high threshold’.” Menurutnya, pengadilan lebih mudah mempertimbangkan kekerasan fisik dibanding bentuk kontrol koersif.
“You’re more likely to get a family court judge to take physical violence into account, but coercive control is often very insidious behaviour,” ujar Craig. Ia menilai kontrol koersif sering bekerja secara lebih manipulatif.
“It’s often much more manipulative behaviour and family court judges, even within the legal framework, are effectively being told that they should consider that as irrelevant to the financial decisions that they make.”
Craig menilai pemerintah seharusnya membiarkan pengadilan keluarga melihat konsekuensi ekonomi nyata yang muncul dari pelecehan dan pengendalian dalam hubungan.
Sejalan dengan itu, Kit O’Brien, family law specialist yang berbasis di Taunton, mengatakan sudah ada “a massively changed recognition of the effect domestic violence can have during a relationship,” namun perubahan lebih lanjut tetap diperlukan.
“The changes that are being talked about are not going to mean that every incidence of bad behaviour is going to suddenly change the way that finances are resolved,” katanya. Namun ia menyatakan ada potensi pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini.
“But she said it could mean ‘it’s going to be approached in a way that is rather more reflective of society as it is now’.”
Respons Kementerian Kehakiman
Ministry of Justice (MoJ) menyatakan pihaknya telah memulai konsultasi untuk reformasi hukum, agar “family courts meet the needs of domestic abuse victims”.
Juru bicara MoJ juga menegaskan, “We recognise the devastating impact domestic abuse, including economic abuse and coercive control, has on victims during and after a relationship.” MoJ menambahkan bahwa mereka akan mempertimbangkan seluruh tanggapan dari konsultasi tersebut sebelum memfinalisasi kebijakan.
“The MoJ added it would consider all the responses to its consultation carefully ‘before finalising policy.’”
Craig menyatakan dirinya “really pleased” karena pemerintah melihat opsi terkait cara kekerasan dalam rumah tangga harus dipertimbangkan dalam proses “financial remedy proceedings”.
Ia menambahkan: “It should reflect the very real economic consequences of abuse and also prevent perpetrators from benefiting from their own abusive conduct.”
