jurnalistik.co.id – Semarang, Jumat (17/7/2026). Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait dugaan peretasan yang menyebabkan 1,2 juta data warga Jawa Tengah diduga bocor.
Imam mengatakan permintaan maaf itu disampaikan melalui media setelah kejadian tersebut mencuat. Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kemampuan sistem keamanan digital agar tidak tertinggal dari pelaku kejahatan siber.
Dalam penuturannya, Imam menekankan bahwa data yang bocor tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya. Ia menyatakan, “Melalui teman-teman media saya juga menyampaikan kepada masyarakat, kami mohon maaf kepada masyarakat yang datanya bocor dan dipergunakan (pencuri) untuk hal yang tidak semestinya. Kami mohon maaf,” kata Imam saat dihubungi lewat sambungan telepon.
Menurut Imam, perkembangan teknologi digital membuat kemampuan para pelaku kejahatan siber terus meningkat. Karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui sistem keamanan untuk mengantisipasi berbagai bentuk serangan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.
Imam menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah agar tidak kalah dalam menghadapi perkembangan tersebut. Ia menuturkan, “Jangan sampai pemerintah kalah pintar dengan orang yang menggunakan teknologi. Itu yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa secanggih apa pun sebuah sistem tetap memiliki celah keamanan. Meski demikian, evaluasi dan penguatan sistem dinilai perlu dilakukan agar risiko kebocoran dapat ditekan. Imam menyampaikan, “Secanggih apa pun tetap ada celahnya. Yang penting pemerintah harus waspada dan terus melakukan antisipasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” imbaunya.
Di sisi lain, Imam memandang peristiwa ini sebagai peringatan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas. Apalagi, data yang dikelola menyangkut data pribadi jutaan warga, sehingga dampaknya tidak hanya soal kerugian teknis, melainkan juga menyentuh kepercayaan publik.
Berita Terkait
Imam memastikan DPRD akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah. Ia menyebut penjelasan diperlukan untuk mengetahui penyebab dugaan kebocoran data serta langkah yang akan ditempuh dalam upaya memperkuat keamanan sistem informasi pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari penelusuran, Imam menyoroti bahwa pelaku peretasan merupakan seorang teknisi ponsel asal Bekasi. Ia juga menilai perlu dihitung kembali kecukupan anggaran perlindungan sistem informasi dan keamanan siber milik Pemprov Jateng. Imam mengatakan, “Kita juga harus melihat apakah anggaran untuk perawatan dan menjaga keamanan database itu memang sudah memadai atau belum. Itu harus dihitung kembali,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh apabila sistem pemerintah bisa ditembus. Imam menegaskan, “Kalau sistem yang dimiliki pemerintah bisa ditembus, tentu perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai pemerintah kalah cepat dalam meningkatkan kemampuan sistem keamanannya,” ujar Imam.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah menyampaikan bahwa peretasan tersebut menempatkan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah sebagai pihak yang dirugikan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Komdigi) Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menegaskan Dinsos Jawa Tengah berada di posisi korban peretasan siber.
Atas situasi tersebut, Imam menilai penguatan keamanan siber perlu berjalan beriringan dengan evaluasi internal. Ia juga menggarisbawahi agar upaya pencegahan dilakukan secara konsisten, bukan bersifat reaktif, sehingga kejadian serupa tidak berulang dan perlindungan data warga dapat lebih terjamin.
Imam juga menekankan bahwa tindak lanjut DPRD perlu diarahkan pada klarifikasi menyeluruh, termasuk penjelasan dugaan penyebab kebocoran serta langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat keamanan sistem informasi Pemprov Jateng.
Dalam kesempatan itu, Imam mengingatkan pentingnya penilaian kembali kecukupan anggaran perlindungan sistem informasi dan keamanan siber, termasuk perawatan keamanan database, agar penguatan tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar berjalan.
Ia menilai, pencegahan yang konsisten menjadi kunci karena kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi dalam lingkungan pemerintahan.
