jurnalistik.co.id – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim untuk memperkuat kerja sama dan menyatukan sikap menghadapi serangan Israel di kawasan Timur Tengah. Ajakan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik regional dapat melebar dan menimbulkan dampak lebih luas bagi negara-negara sekitar.
Seruan tersebut disampaikan Pezeshkian setelah bertemu dengan tiga pejabat tinggi dari Arab Saudi, Pakistan, dan Turki di Teheran pada Senin, 26 Oktober 2026. Keempat pertemuan itu menghadirkan menteri dan pimpinan pertahanan serta intelijen dari masing-masing negara.
Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman, Kepala Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir, serta Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin. Pertemuan ini juga menjadi panggung untuk membahas cara menjaga stabilitas kawasan agar perang tidak kembali pecah dengan konsekuensi besar.
Menurut pernyataan kantor kepresidenan Iran yang disampaikan melalui Telegram dan dikutip dari Al Jazeera, Pezeshkian menegaskan, “Kita tidak boleh membiarkan rezim Zionis melakukan pembunuhan terarah dan tindakan agresi terhadap siapa pun atau negara mana pun kapan pun mereka menginginkannya.” Pernyataan itu disampaikan sebagai penekanan bahwa solidaritas kolektif diperlukan agar tindakan agresif tidak berulang.
Pezeshkian juga menyatakan keyakinannya bahwa koordinasi sikap dari negara-negara Islam dapat mencegah skenario serupa terjadi lagi. Ia mengatakan, “Saya yakin jika negara-negara Islam berdiri bersama dan mengambil sikap yang terkoordinasi, tindakan seperti itu tidak akan terulang,” sekaligus menempatkan kerja sama sebagai prasyarat respons yang efektif.
Selain menyerukan persatuan, Pezeshkian menolak anggapan bahwa tekanan dari pihak luar dapat memaksa Iran menyerah. “Anggapan bahwa bangsa Iran dapat dipaksa untuk menyerah adalah keliru dan tidak berdasar,” ujar Pezeshkian dalam kesempatan tersebut.
Berita Terkait
Di luar pembahasan sikap politik, pertemuan di Teheran juga membicarakan kemungkinan pembentukan mekanisme keamanan regional yang melibatkan Iran, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Pembahasan ini merujuk pada kebutuhan adanya kerangka yang lebih terstruktur untuk menangani ancaman di wilayah tersebut.
Dalam konteks yang sama, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan sebelumnya disebut telah sepakat untuk menjalankan komitmen pertahanan bersama melalui Komite Strategis Politik dan Pertahanan Makkah. Komite itu juga kerap disebut sebagai “NATO versi Muslim”, menekankan kemiripan konsep kerja sama pertahanan namun dalam kerangka regional.
Upaya menyamakan pesan keamanan juga muncul dari pernyataan pihak Iran lainnya. Ali Bagheri Kani, ajudan pejabat keamanan Iran Mohsen Rezaei, menyampaikan kepada televisi pemerintah bahwa pertemuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “perselisihan dapat diselesaikan melalui dialog”.
Agenda pertemuan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, melainkan juga mencakup kerja sama ekonomi. Pejabat dari masing-masing negara membahas posisi mereka di tengah situasi konflik, termasuk bagaimana upaya bersama diharapkan membantu meredakan eskalasi di kawasan.
Arab Saudi disebut tengah berupaya mengamankan wilayahnya dari dampak konflik, sementara Turki dan Pakistan berusaha mencegah perang meluas. Pada saat yang sama, ketiga negara juga ingin menunjukkan bahwa kekuatan regional memiliki peran dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah.
Dalam pembahasan yang berhubungan dengan dinamika ancaman, perhatian utama disebut diarahkan pada upaya mencegah serangan baru Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Diskusi juga menyinggung dorongan agar Teheran bekerja sama untuk meredakan serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi.
Meski demikian, hingga akhir laporan, belum ada rincian mengenai kesepakatan konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pernyataan yang muncul lebih menekankan arah kerja sama dan kerangka koordinasi, sementara detail hasil pembicaraan masih belum dipaparkan secara spesifik.
