jurnalistik.co.id – Israel mempercepat rencana ekspansi permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk kawasan E1 di timur Yerusalem. Langkah ini memicu kecaman luas karena dinilai dapat mengubah peta politik dan ruang hidup bagi masa depan negara Palestina.
Dalam sebuah acara di salah satu permukiman di Tepi Barat yang diduduki pada September lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan niatnya secara terbuka. Netanyahu mengatakan, “We are going to fulfill our promise that there will be no Palestinian state,” seraya menambahkan, “This place belongs to us.”
Kesempatan itu berbarengan dengan perjanjian untuk melanjutkan perluasan permukiman di area yang dikenal sebagai E1, yakni bagian yang berada tepat di timur Yerusalem. Beberapa hari terakhir, pembukaan tender untuk pembangunan sekitar 1.200 rumah permukiman di tanah yang dinilai strategis turut memperlebar reaksi internasional.
Menurut prinsip hukum internasional, seluruh permukiman di wilayah tersebut dianggap ilegal. Di bawah tekanan global, Israel selama puluhan tahun menahan rencana pembangunan di E1, namun setelah pengumuman terbaru, respons masyarakat internasional menjadi semakin tegas.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan rencana itu merupakan “existential threat” bagi kemungkinan terbentuknya negara Palestina. Pernyataan serupa datang dari sejumlah negara Eropa—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada—yang menilai rencana itu “unacceptable” dan “drive a wedge through the West Bank”. Penilaian itu juga sejalan dengan sikap Uni Eropa.
Dari pihak kepemimpinan Palestina, Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, menyambut kecaman tersebut dan meminta para penandatangan mengambil tindakan nyata. Abbas menyerukan, agar mereka mengambil “concrete measures to halt the implementation of the E1 plan”.
Tujuan yang diperdebatkan: membelah wilayah dan mengisolasi Yerusalem Timur
Untuk memahami mengapa E1 menjadi titik paling kontroversial, perhatian diarahkan pada peta lokasi yang diusulkan. Rencana pengembangan kawasan E1 dinilai berpotensi membelah Tepi Barat menjadi dua bagian, sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah lainnya.
Pihak yang menentang proyek ini memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menghambat pembentukan negara Palestina. Kekhawatannya, pembangunan itu memutus wilayah utara dari selatan Tepi Barat, sekaligus menghalangi pengembangan kawasan pusat yang berfungsi menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Bethlehem menjadi satu ruang perkotaan yang berkesinambungan.
Pada saat yang sama, Peace Now—kelompok pemantau antipermentukan asal Israel yang pernah menggugat rencana tersebut di pengadilan—mengatakan pemerintah berupaya “trying to sign contracts with contractors before the (upcoming October) elections so that it will be much harder for the next government to cancel the construction.”
Dengan kata lain, menurut kritik itu, kontrak yang ditandatangani lebih awal dimaksudkan agar penghentian pembangunan akan semakin sulit dilakukan oleh pemerintahan berikutnya.
Kecepatan pembangunan meningkat sejak 2022 dan makin eskalatif setelah perang Gaza
Ekspansi permukiman yang terus berjalan tidak berdiri sendiri. Di Tepi Barat, Israel telah mengendalikan wilayah tersebut sejak perang 1967 terhadap koalisi negara-negara Arab, dan penguasaan itu berlangsung hingga kini.
Walau tanah yang diduduki secara hukum internasional tidak boleh dijadikan tempat tinggal warga sipil pemukim, jumlah orang Israel yang tinggal di sana tetap bertambah dari waktu ke waktu. Israel membangun sekitar 160 permukiman yang menampung 700.000 warga Yahudi sejak 1967.
Namun, menurut uraian dalam laporan, terjadi lonjakan yang menonjol pada kecepatan konstruksi permukiman sejak 2022. Perubahan ini terkait dengan kembalinya Netanyahu ke tampuk kekuasaan pada 2022, memimpin koalisi sayap kanan yang pro-permukiman, lalu makin meningkat lagi setelah dimulainya perang Gaza—dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Berita Terkait
Salah satu contoh yang disebut adalah Tzofim, permukiman di bagian barat laut wilayah tersebut. Analisis BBC Verify terhadap citra satelit menyebut ada sekitar 185 bangunan baru yang dibangun sejak 2022.
Pola ekspansi semacam itu juga terlihat di sekitar Kochav Hashahar. Permukiman yang ada diperluas ke beberapa arah, disertai pembangunan jalan, rumah, serta pendirian pos permukim baru di tanah di sekelilingnya.
Fenomena perluasan tidak hanya berbentuk permukiman resmi. Sejak 1990-an, ratusan pos—yang dinilai ilegal menurut hukum Israel maupun hukum internasional—telah didirikan. Lalu, belakangan, puluhan di antaranya dilegalkan kembali secara surut oleh pemerintah.
Peran otoritas sipil dan jaringan jalan lintas wilayah
Selain permukiman, perubahan administratif turut mempercepat transformasi di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian tanggung jawab administrasi Tepi Barat bergeser dari kendali militer menuju otoritas sipil yang dipimpin Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sayap kanan jauh Israel.
Menurut laporan, pergeseran itu berkontribusi pada peningkatan jumlah jalan yang menyeberangi Tepi Barat. Jaringan jalan tersebut menghubungkan permukiman, sekaligus memotong kota dan desa Palestina.
Smotrich pernah menyatakan bahwa “ensures that the settlements will not remain on paper – but will be established on the ground.” Dengan kalimat itu, ia menegaskan bahwa rencana perluasan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diwujudkan melalui pembangunan fisik.
Pada Mei tahun ini, pemerintah Israel mengumumkan pendanaan lebih dari satu miliar shekel (sekitar $360 juta; £246 juta) untuk pembangunan jalan baru di Tepi Barat. Tujuannya, sebagaimana tertulis dalam rilis resmi, adalah “strengthening of their grip on the territory”.
Kekhawatiran atas “facts on the ground” dan eskalasi kekerasan pemukim
Bersamaan dengan ekspansi fisik, laporan juga menyoroti eskalasi kekerasan yang dilakukan sebagian pemukim terhadap warga Palestina. Baru-baru ini, dua rumah warga Palestina disangga dengan pengepungan oleh pemukim, sementara pasokan air dan listrik diputus.
Atas serangan tersebut, Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee—yang selama ini kerap mendukung permukiman—mengecam tindakan itu sebagai “criminal and terrorist act”.
Akumulasi berbagai langkah itu mendorong munculnya ketakutan di kalangan warga Palestina di Tepi Barat maupun pendukung gagasan negara Palestina. Mereka menilai, “facts on the ground” dapat membuat solusi dua negara menjadi tidak lagi realistis.
Dalam perspektif sejumlah menteri senior Israel, kekhawatiran tersebut justru dianggap sesuai strategi. Pada 2024, Smotrich menyampaikan bahwa pembangunan E1 akan membantu “establish sovereignty in Judea and Samaria (a name for the occupied West Bank used by Israel), first on the ground and then through legislation… My life’s mission is to thwart the establishment of a Palestinian state”.
Jendela politik menjelang pemilu Israel
Pemberitahuan mengenai tender E1 disebut muncul hanya beberapa bulan sebelum pemilu Israel yang diperebutkan secara ketat. Netanyahu dan mitra koalisinya diharapkan dapat memanfaatkan langkah-langkah seperti ini untuk meraih dukungan basis pemilih mereka.
Jika upaya itu tidak cukup untuk mengubah arah politik, ada kemungkinan para pemimpin Israel justru percaya bahwa ekspansi permukiman telah menciptakan “facts on the ground” yang akan sulit untuk diubah kembali. Dengan demikian, pemilu tidak hanya dipandang sebagai kontestasi kekuasaan, tetapi juga sebagai panggung yang menentukan apakah transformasi di lapangan dapat dihentikan atau justru dilembagakan lebih jauh.
