jurnalistik.co.id – Keputusan Inggris untuk melarang impor dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dinilai membawa perubahan penting dalam sikap negara itu di Timur Tengah.
Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ed Miliband di House of Commons, bersama Perdana Menteri Andy Burnham, dan datang hampir tepat setahun setelah Inggris mengakui negara Palestina secara resmi.
Dalam pengumuman itu, Miliband juga menyertakan bahasa yang tegas mengenai cara Israel menjalankan kebijakan di wilayah tersebut, sehingga dianggap sebagai kelanjutan logis dari langkah tahun lalu.
Sejumlah figur senior menilai kebijakan ini merupakan penerusan dari keputusan 12 bulan sebelumnya, namun pada saat yang sama mencerminkan keinginan Burnham untuk melangkah lebih jauh daripada yang bersedia dilakukan pendahulunya, Sir Keir Starmer.
Bagi Miliband, langkah itu merupakan penegasan kembali atas logika menuju solusi dua negara, yaitu adanya negara Palestina yang layak berdampingan dengan Israel.
Ia juga menekankan bahwa Inggris memiliki ruang bertindak, dan menyatakan bahwa sikap berdiam diri tidak bisa dianggap sebagai strategi.
“A strategy of passivity in the face of what is happening is not a strategy,” demikian Miliband menggambarkan posisinya dalam sebuah wawancara dengan Jewish News.
Di internal tim Miliband, ada kebanggaan karena upaya diplomasi pada musim panas lalu membuahkan tindakan internasional yang lebih luas dan terkoordinasi, termasuk dengan 11 negara lain.
Menurut seorang sumber, keterlibatan negara-negara tersebut tidak perlu “dipaksa” untuk sepakat, karena mereka sudah sampai pada pandangan yang sama. Ia menambahkan, “We provided a convening and coordinating role in pulling this together, but we didn’t have to convince others to do this. They were coming to the same view themselves, so we agreed we should all go out and say this at the same time.”
Harapan dari aksi terkoordinasi ini adalah ukuran yang diambil dapat memberi dampak, sekaligus meminimalkan efek balik ke satu negara tertentu—baik Israel maupun Amerika.
Pihak Inggris sendiri sudah memperhitungkan respons yang kemungkinan muncul dari Israel, termasuk penutupan konsulat Inggris di Yerusalem, yang disebut memang terjadi.
Meski di Whitehall ada kelelahan menyangkut ketidakpastian pernyataan Presiden Donald Trump terhadap berbagai hal, reaksi awal Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio digambarkan tetap “understated”.
Di ranah politik dalam negeri, tuntutan agar langkah seperti ini dilakukan memang sudah lama mengemuka dari kalangan di Partai Buruh dan sayap kiri yang lebih luas.
Sekitar 140 anggota parlemen Buruh menyuarakan permintaan itu secara terbuka sejak awal musim panas, dan Burnham menyampaikan kritik langsung terhadap pendekatan pendahulunya terhadap isu Timur Tengah.
Berita Terkait
Dalam sebuah tulisan pada bulan Juli, Burnham menulis: “Labour’s initial response to the treatment of Gaza caused huge hurt. We got it wrong and I am sorry about that.”
Gagasan di balik pergeseran ini juga terkait dengan situasi dukungan yang disebut mengalami “hemorrhage” di banyak komunitas yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang bisa merangkul suara dari kiri dan juga di luar itu.
Dengan munculnya sosok perdana menteri Buruh baru yang ingin menarik sebanyak mungkin dukungan dari spektrum kiri—dan seterusnya—intervensi diplomatik ini dipandang memiliki logika politik.
Namun, respons dari kubu Konservatif menjadi pengingat bahwa tantangan bagi Burnham datang tidak hanya dari politik, tetapi juga dari dinamika sosial.
Kemi Badenoch, saat menulis di Jewish Chronicle, menyebut: “Once again, British Jews find themselves warning their own government that its relentless demonisation of the world’s only Jewish state risks fanning the flames of antisemitism here at home.”
Setelah itu, Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis menilai situasi tersebut sebagai “truly a dark day for Britain’s Jews”.
Pengalaman Burnham juga dipengaruhi peristiwa kekerasan yang terjadi di Manchester. Pada Oktober lalu, saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, Burnham menjadi figur lokal ketika terjadi serangan terhadap Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.
Melalui pendekatan yang dipandang untuk meredam kekhawatiran yang disebut “demonisation”, Miliband menyatakan bahwa menyalahkan British Jews atas tindakan pemerintah Israel merupakan bentuk antisemitisme.
Ia menegaskan pandangannya dengan kalimat: “holding British Jews responsible for the actions of the Israeli government is antisemitism, pure and simple”.
Meski begitu, kalangan di Partai Buruh tetap menyadari bahwa hubungan partai dengan banyak komunitas Yahudi di Inggris pernah berada dalam kondisi buruk pada dekade terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn.
Menurut teks yang sama, Starmer berupaya memperbaiki hubungan itu sebagai prioritas pada tahun-tahun awal kepemimpinannya.
Dengan kata lain, hubungan terkini Buruh dengan banyak British Jews disebut masih rapuh untuk sebagian waktu, dan banyak anggota komunitas telah merasa rentan setelah serangan di Manchester tahun lalu, serta serangan pembakaran terhadap ambulans milik komunitas Yahudi di wilayah London barat laut pada musim semi.
Di situasi tersebut, Burnham perlu mengelola kecemasan yang muncul sembari menyampaikan alasan perubahan sikap pemerintah yang diumumkan sekarang.
Langkah itu juga akan disampaikan dalam beberapa minggu menjelang pertemuan pertamanya dengan banyak rekan sejawat internasional.
