jurnalistik.co.id – MANCHESTER — Hakim kepala wilayah yang menangani inquest kematian di Inggris dan Wales, Alexia Durran, menyatakan akan meminta pemerintah mengubah proses penyelidikan kematian dua korban serangan di sebuah sinagoge menjadi penyelidikan publik.
Permintaan itu akan disampaikan melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood. Durran mengatakan rekomendasi tersebut muncul setelah ia diberi tahu bahwa sebagian materi dari MI5 tidak dapat diperdengarkan di pengadilan yang bersifat terbuka karena pertimbangan keamanan nasional.
Inquest awalnya direncanakan untuk kematian Adrian Daulby (53) dan Melvin Cravitz (66). Keduanya menjadi korban serangan di Heaton Park Hebrew Congregation, sinagoge di Manchester, yang terjadi pada Oktober tahun lalu.
Dalam rencana semula, sidang inquest membahas bagaimana kematian kedua korban terjadi. Namun, Durran menilai mekanisme inquest tidak menyediakan ruang untuk menjalankan persidangan rahasia atau tertutup secara penuh, terutama bila harus mengecualikan pers dan publik.
Kenapa inquest tidak cukup untuk materi MI5
Menurut Durran, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh—termasuk mendengar materi yang sensitif—perlu dibentuk penyelidikan publik. Jenis penyelidikan ini memungkinkan sebagian proses digelar di balik pintu tertutup, dengan pers dan publik ditiadakan.
Durran mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan tersebut setelah sidang pra-inquest pada 4 September. Pada tahap itu, ia mendengar penjelasan dari perwakilan pemerintah mengenai keterbatasan terkait materi MI5.
Kuasa hukum pemerintah menyampaikan bahwa apabila materi MI5 tersebut dibuka, akan berisiko membahayakan keamanan nasional. Klaim itu menjadi dasar bahwa informasi tertentu tidak bisa diproses melalui mekanisme sidang yang sepenuhnya terbuka.
Serangan: pelaku dan kronologi kematian korban
Serangan terhadap sinagoge dilakukan oleh Jihad Al-Shamie, 35 tahun, yang merupakan warga negara Inggris kelahiran Suriah. Ia melancarkan aksinya pada 2 Oktober tahun lalu.
Berita Terkait
Menurut uraian peristiwa, Al-Shamie memulai serangan dengan mengemudikan kendaraan hingga menerobos gerbang area sinagoge. Setelah itu, ia menyerang para jemaah menggunakan pisau, sambil memakai sabuk imitasi alat peledak bunuh diri.
Cravitz meninggal dunia akibat sejumlah luka tikaman dari pisau. Sementara itu, Daulby tewas karena peluru yang ditembakkan oleh petugas bersenjata yang dikerahkan ke lokasi kejadian.
Keberatan keluarga korban soal sidang tertutup
Sementara pemerintah menekankan alasan keamanan untuk menahan materi MI5, kuasa hukum keluarga kedua korban mempertanyakan kebutuhan sidang privat. Mereka mempertanyakan mengapa persidangan tertutup diperlukan untuk pengungkapan materi tersebut.
Keraguan itu muncul karena pihak berwenang sebelumnya menyatakan secara publik bahwa Al-Shamie tidak dikenal oleh layanan keamanan. Dengan kata lain, keluarga menilai justifikasi pemerintah atas kerahasiaan materi MI5 perlu dijelaskan secara lebih meyakinkan dalam konteks informasi yang sudah diumumkan.
Dalam situasi seperti ini, pilihan antara inquest biasa dan penyelidikan publik menjadi titik sentral. Durran berpendapat bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar prosedural, melainkan menentukan sejauh mana materi sensitif bisa dipertimbangkan secara lengkap tanpa mengorbankan kerangka hukum yang tersedia.
Dengan langkah yang direncanakan, Durran ingin memastikan proses penelusuran fakta atas kematian kedua korban dapat berlangsung secara menyeluruh, termasuk pada bagian yang melibatkan informasi intelijen yang dianggap berisiko bila disampaikan dalam persidangan terbuka.
Meski begitu, permintaan untuk mengubah format inquest menjadi penyelidikan publik juga membuka ruang perdebatan mengenai keseimbangan antara transparansi peradilan dan kebutuhan melindungi informasi keamanan nasional. Keputusan pemerintah terhadap surat rekomendasi dari Durran akan menjadi penentu arah proses selanjutnya.
Di luar perdebatan teknis, rencana perubahan proses ini berangkat dari kebutuhan menilai seluruh rangkaian temuan secara penuh, termasuk bagian yang oleh pemerintah dinilai tidak bisa dibuka di sidang terbuka.
Karena itu, surat yang akan dikirim Durran menjadi langkah lanjutan untuk menentukan format pemeriksaan berikutnya, sekaligus menguji bagaimana prinsip keterbukaan peradilan dapat dipadukan dengan pertimbangan keamanan nasional.
