jurnalistik.co.id – Warga sebuah desa di Oxfordshire menggelar referendum simbolik untuk menyatakan penolakan terhadap rencana penampungan pencari suaka, yang dinilai akan ditempatkan di bekas pangkalan militer. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana tersebut.
Di Piddington, yang berada dekat Bicester, warga memilih untuk “berpisah” dari Inggris dalam sebuah pemungutan suara yang diselenggarakan di tingkat komunitas. Pemungutan berlangsung pada hari Selasa, dengan skema yang melibatkan surat suara di area luar balai desa.
Referendum tersebut berkaitan dengan usulan dari Home Office untuk menampung hingga 1.256 pencari suaka laki-laki di lokasi yang berdekatan, yakni MoD Bicester. Dalam pemberitaan, disebutkan jumlah itu menjadi dasar sikap protes warga Piddington.
Pemilihan dilaksanakan di dekat village hall, yang menjadi pusat aktivitas komunitas setempat. Sebanyak 350 warga penghuni desa diundang untuk memberikan suara melalui kotak pemungutan yang disediakan khusus.
Susunan acara di tingkat desa disiapkan oleh dewan paroki setempat (parish council). Warga kemudian menggunakan kotak suara kecil di luar village hall sebagai tempat menyalurkan pilihan mereka.
Dari total 312 suara yang masuk, 285 suara memilih untuk “keluar”. Sementara itu, terdapat 26 suara yang memilih “tidak”, dan satu lembar surat suara dinyatakan rusak.
Berita Terkait
Hasil referendum kemudian dibacakan oleh Susannah Parden, wakil ketua parish council. Dalam penyampaian tersebut, Parden menyampaikan, “We are Piddington the village that roars.”
Menurut laporan, pemungutan suara di Piddington dimaksudkan sebagai sinyal simbolik atas kebijakan yang sedang direncanakan, khususnya terkait rencana penempatan lebih dari 1.000 pencari suaka laki-laki di bekas pangkalan militer. Warga menempatkan referendum sebagai respons langsung terhadap rencana yang dianggap akan berdampak pada wilayah sekitar.
Dengan demikian, keputusan warga Piddington menunjukkan sikap yang jelas dalam referendum simbolik tersebut, meski jumlah pemilih dibatasi pada warga yang diundang untuk memberikan suara. Rekapitulasi suara—285 mendukung keputusan “keluar”, 26 menolak, serta satu surat suara yang rusak—menjadi dasar pengumuman hasil di tingkat komunitas.
Peristiwa ini terjadi di konteks upaya penanganan pencari suaka melalui penempatan di fasilitas yang ditetapkan, dan membuat respons lokal menjadi bagian dari sorotan. Protes melalui referendum simbolik diharapkan dapat menyampaikan pesan warga kepada pihak berwenang, sesuai tujuan penyelenggara paroki setempat.
Dalam pemungutan suara yang digelar sebagai referendum simbolik, warga Piddington menggunakan mekanisme yang diselenggarakan di lingkup komunitas untuk menyatakan penolakan. Penyelenggara menyiapkan pemungutan di sekitar village hall, sehingga kegiatan desa menjadi ruang utama penyaluran sikap kolektif. Dengan surat suara yang disediakan lewat kotak pemungutan di area luar balai desa, warga menyalurkan pilihan mereka dalam format yang disusun agar mudah diikuti di tingkat lokal.
Protes ini pada intinya diarahkan pada rencana penempatan pencari suaka di bekas pangkalan militer yang berada dekat wilayah Piddington. Usulan tersebut disebutkan berasal dari Home Office, dengan kisaran hingga 1.256 pencari suaka laki-laki di MoD Bicester. Karena jumlah dan lokasi tersebut menjadi dasar kekhawatiran warga, referendum kemudian diposisikan sebagai respons langsung—bukan sekadar wacana—terhadap kebijakan yang sedang direncanakan dan dinilai akan memengaruhi kawasan sekitar.
Setelah kotak suara ditutup, hasil rekapitulasi menunjukkan mayoritas besar mendukung pilihan “keluar”. Dari total 312 suara yang masuk, 285 memilih keluar, sementara 26 memilih tidak, dan satu surat suara dinyatakan rusak. Pengumuman hasil di tingkat komunitas kemudian disampaikan Susannah Parden, wakil ketua parish council, dengan penegasan melalui kutipan “We are Piddington the village that roars.” Dengan komposisi suara yang demikian, referendum simbolik tersebut berfungsi sebagai sinyal kuat bahwa sikap warga yang menolak rencana penampungan ingin dipahami oleh pihak berwenang sebagai pesan dari lingkungan setempat.
