jurnalistik.co.id – Islandia memilih untuk menolak—dengan perolehan suara 52,8% berbanding 47,2%—upaya melanjutkan kembali negosiasi aksesi dengan Uni Eropa. Keputusan itu membuat peluang bergabung secara efektif tertutup.
Dalam referendum yang berlangsung sengit dan dipantau ketat, rakyat Islandia menyampaikan jawaban tegas: “Nei” (Tidak). Jika pilihan “ya” yang menang, proses yang sempat dihentikan pada 2015 akan dibuka lagi.
Pada fase sebelumnya, ReykjavĂk berhasil menyelesaikan 11 bab dari rangkaian panjang proses aksesi. Meski begitu, warga justru mempertahankan kemitraan erat dengan blok UE yang beranggotakan 27 negara, posisinya hanya satu langkah di bawah keanggotaan penuh.
1. Perikanan dan kontrol atas hak penangkapan
Salah satu alasan terbesar yang menggerakkan suara referendum berasal dari sektor perikanan. Bagi Islandia, ikan bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi ekonomi yang memengaruhi pekerjaan dan ekspor.
Negara kepulauan ini memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang luas di Atlantik Utara. Industri perikanannya menjadi penyedia lapangan kerja utama, menyumbang sekitar 8% dari PDB serta hampir 40% dari total ekspornya.
Islandia juga dikenal gigih menjaga hak penangkapan ikannya. Dalam sejarah konflik dengan pihak luar, Islandia dan Inggris pernah terlibat konfrontasi yang disebut “Cod Wars” (Perang Ikan Kod) pada periode 1958–1976, dan peristiwa itu berakhir dengan kemenangan ReykjavĂk atas London.
Keanggotaan UE, menurut kekhawatiran yang mengemuka, akan membawa Islandia berada di bawah Kebijakan Perikanan Bersama (CFP). Aturan itu mengatur siapa yang boleh menangkap ikan, di mana dan kapan kegiatan dilakukan, serta seberapa banyak tangkapan yang diperbolehkan, dengan kuota yang sebagian besar ditetapkan setiap tahun setelah negosiasi.
Pada skema tersebut, negara anggota kemudian bertanggung jawab memastikan para nelayan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Menjelang pemungutan suara, sebuah jajak pendapat Gallup menyebut bahwa 90% perusahaan Islandia yang terkait dengan sektor perikanan menolak untuk bergabung.
Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran itu dengan menyatakan akan meminta “wewenang penuh” dari Brussels atas sistem perikanan negara. Komisi Eropa menyatakan kesiapannya untuk menjajaki “solusi-solusi yang kreatif”.
2. Kesenjangan dukungan di kota dan pedesaan
Referendum juga memperlihatkan perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dari enam daerah pemilihan, hanya dua yang memberikan suara “ya”.
Kedua daerah tersebut berada di ibu kota ReykjavĂk, yang menjadi pusat kekuasaan. Di ReykjavĂk Selatan, 54,5% pemilih memilih “ya”, sementara di ReykjavĂk Utara persentasenya lebih tinggi, yakni 57,5%.
Berbeda dengan itu, daerah Barat Laut, Timur Laut, dan Selatan memilih “tidak”. Selisih di wilayah-wilayah tersebut melampaui ambang batas 60%, menandakan penolakan yang lebih kuat.
Di komunitas pedesaan, industri perikanan memainkan peran lebih besar dalam penyediaan lapangan kerja dibandingkan di ReykjavĂk. Pada daerah pemilihan Barat Daya—yang mengelilingi ReykjavĂk dan menjadi wilayah terakhir yang melaporkan hasil akhir—47% pemilih memberikan suara “ya” dan 53% memilih “tidak”.
Partisipasi pemilih juga dicatat tinggi, yakni 82,5%. Angka itu lebih besar dibanding pemilihan umum parlemen Islandia sebelumnya yang mencapai 80,18%.
Berita Terkait
Secara keseluruhan, tercatat 225.031 suara: 118.040 memilih “tidak” (52,8%) dan 105.399 memilih “ya” (47,2%). Sementara itu, 1.652 suara dinyatakan kosong atau tidak sah.
3. Status quo dinilai sudah cukup melalui akses tanpa keanggotaan penuh
Dengan menolak perundingan aksesi, Islandia disebut mempertahankan status quo khusus yang telah dibangun selama puluhan tahun menjalin hubungan dengan Brussels. Menurut uraian dalam laporan tersebut, kemitraan itu memberi akses yang luas ke pasar tunggal Eropa.
Akses tersebut bertumpu pada perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), bersama Norwegia dan Liechtenstein. Dalam skema ini, sektor perikanan dan pertanian tidak termasuk dalam cakupan yang sama.
Islandia juga merupakan bagian dari Wilayah Schengen, Sistem Perdagangan Emisi (ETS), serta berbagai program unggulan seperti Erasmus dan Horizon. Namun, tingkat akses semacam ini menuntut Islandia mengadopsi hampir 9.000 aturan hukum UE.
Konsekuensinya, Islandia menjalani berbagai penyesuaian tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan di Brussels. Laporan tersebut juga menyinggung kebijakan luar negeri yang sangat selaras dengan blok, termasuk status keanggotaan NATO, Dewan Eropa, serta “Koalisi Negara-Negara yang Bersedia” (Coalition of the Willing) untuk mendukung Ukraina.
Dalam narasi kampanye, ketika pemilih ditanya apakah kemitraan itu hendak dibawa sampai tahap akhir, banyak yang berkesimpulan bahwa situasi “sejauh ini baik-baik saja” sudah memadai. Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir menyebut dalam masa kampanye bahwa “masyarakat sangat puas dengan perjanjian EEA dan pengaturan yang kita miliki saat ini dengan Uni Eropa”.
4. Pertimbangan geopolitik: kandidat kaya dipandang tidak otomatis layak didahulukan
Alasan keempat menyoroti penolakan dari sudut pandang daya tarik aksesi bagi negara-negara yang dinilai sudah mapan. Jika negosiasi aksesi diteruskan, Islandia akan segera menjadi kandidat terdepan dalam proses tersebut.
Para pejabat dan diplomat di Brussels, menurut laporan, secara pribadi mengakui hal itu. Mereka menilai Islandia memiliki PDB per kapita sekitar €84.000, ekonomi yang sangat maju, serta bauran listrik yang hampir 100% berasal dari energi terbarukan—faktor yang membuat negara itu “langsung melesat” ke posisi terdepan dalam antrean keanggotaan.
Namun, para pejabat juga menyadari kesan kurang elok jika Islandia melompati kandidat lain, terutama negara-negara Balkan Barat yang telah menunggu lebih dari satu dekade. Dalam konteks itu, penggabungan proses Islandia dan Montenegro sempat diwacanakan sebagai solusi potensial untuk menghindari reaksi negatif kawasan tersebut.
Meski begitu, laporan menyebut hal itu tidak akan terjadi, sehingga peta persaingan aksesi tetap seperti adanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah proses perluasan keanggotaan memang cukup menarik minat negara-negara kaya.
Daftar kandidat saat ini disebut meliputi Albania, Bosnia dan Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia, Turki, dan Ukraina. Indikator ekonomi dan standar demokrasi mereka dinilai jauh tertinggal dibanding Islandia.
Bagi kandidat-kandidat tersebut, UE digambarkan sebagai sumber pertumbuhan, kemakmuran, dan kesetaraan. Jejak kemajuan luar biasa dari Eropa Tengah dan Timur yang bergabung pada tahun 2004 disebut menunjukkan potensi masa depan Eropa, sekaligus kebutuhan geopolitik menghadapi langkah agresif Rusia untuk menegaskan ulang lingkup pengaruhnya.
Referendum ini, menurut laporan, memperlihatkan bahwa Islandia memiliki pertimbangan berbeda soal arti keanggotaan UE dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut. Tidak jarang negara kaya menolak tawaran bergabung: Norwegia menolak dua kali pada tahun 1972 dan 1994.
Inggris—negara dengan ekonomi anggota G7—juga pernah memilih keluar dari Uni Eropa lewat pemungutan suara pada tahun 2016. Menariknya, selisih suara dalam Brexit adalah 51,89% untuk kubu yang ingin keluar dan 48,11% untuk kubu yang ingin tetap bergabung, selisih yang hampir sama dengan hasil pemungutan suara di Islandia.
