jurnalistik.co.id – Pekan ini, Partai Komunis China kembali menggelar pertemuan elite yang berujung pada pemecatan 33 pejabat dari keanggotaan partai. Jumlah tersebut menonjol karena diklaim sebagai rekor tertinggi untuk putaran sidang yang sejenis.
Sidang Pleno Kelima yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 menetapkan keputusan pemecatan setelah proses persetujuan di forum partai. Di saat yang sama, banyaknya kursi kosong dalam pertemuan itu juga menjadi sorotan tersendiri.
Untuk forum yang didasarkan pada Komite Sentral partai, tercatat ada 376 anggota tetap dan pengganti yang ditetapkan pada 2022. Namun, dalam pertemuan terbaru hanya 279 orang yang hadir, sehingga 97 orang atau sekitar 25,8% tidak ikut berpartisipasi.
Tingkat ketidakhadiran tersebut disebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah modern pertemuan pleno PKC, khususnya sejak berakhirnya era kepemimpinan Mao Zedong. Sebagian ketidakhadiran dikaitkan dengan langkah disiplin serta pemberantasan korupsi, meski tidak semuanya memiliki penjelasan resmi.
Perubahan komposisi kehadiran juga menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Sidang Pleno Ketiga Juli 2024, total anggota Komite Sentral dan pengganti yang hadir mencapai 364 orang, lalu turun menjadi 315 orang pada Sidang Pleno Keempat Oktober 2025.
Pada Oktober 2026, angka kehadiran kembali merosot menjadi 279 orang. Penurunan ini memperlihatkan bahwa semakin banyak pejabat tidak lagi hadir pada forum penting partai, seiring meluasnya penyelidikan dan tindakan disiplin di lingkungan pemerintahan China.
Di antara 33 pejabat yang pemecatannya disahkan, terdapat sejumlah figur yang sebelumnya memegang posisi penting. Salah satunya Zhang Youxia, yang pernah menjadi orang nomor dua dalam struktur kepemimpinan militer China setelah Xi Jinping.
Nama lain yang disebut meliputi Ma Xingrui, mantan Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang. Selain itu, terdapat Liu Jianchao, mantan pejabat senior diplomasi China; Jin Zhuanglong, mantan Menteri Perindustrian; serta Yi Huiman, mantan Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China.
Dari total 33 pejabat yang dikeluarkan, 16 di antaranya berasal dari kalangan militer. Rincian tersebut menegaskan bahwa gelombang pembersihan tidak hanya menjangkau lingkungan pemerintahan sipil, tetapi juga menyentuh jajaran tertinggi angkatan bersenjata China.
Peningkatan skala pemecatan dalam beberapa sidang
Langkah pembersihan pejabat partai sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru bagi Xi Jinping. Sejak mulai memimpin China pada 2012, pemberantasan korupsi menjadi agenda yang terus didorong dalam pemerintahan.
Meski demikian, jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir, jumlah pejabat yang pemecatannya disahkan dalam pertemuan Komite Sentral menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Berdasarkan penelusuran terhadap komunike resmi PKC, pada Sidang Pleno Kelima 2015 terdapat 10 pejabat yang pemecatannya disahkan.
Untuk pertemuan serupa tahun 2020, pengesahan pemecatan tidak tercantum dalam komunike resmi. Setelah itu, pada Sidang Pleno Ketiga 2024, tiga pejabat dipastikan dikeluarkan dari partai.
Setahun kemudian, pada Sidang Pleno Keempat Oktober 2025, jumlahnya meningkat menjadi 14 orang. Kini, pada Oktober 2026, angka pemecatan yang disahkan melonjak menjadi 33 orang, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Berita Terkait
Skala tersebut dinilai menunjukkan bagian dari upaya yang lebih luas dalam penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi selama lebih dari satu dekade. Dalam konferensi pers pada Jumat, 30 Oktober 2026, Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKC, Zhang Fuhai, menyebut sejak Xi mulai berkuasa pada 2012, lembaga pengawas China telah menangani 8,105 juta kasus dan menjatuhkan sanksi terhadap 7,922 juta orang.
Menurut Zhang Fuhai, dari jumlah tersebut sebanyak 963 kasus berada dalam lingkup pejabat yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan langsung Komite Sentral PKC. Angka-angka ini memperlihatkan luasnya jangkauan penindakan yang dilakukan dalam periode tersebut.
Namun, sanksi yang dijatuhkan tidak otomatis berarti seluruhnya berujung pada pemecatan atau penahanan. Tindakan disiplin dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.
Dalam kerangka pemerintah China, penegakan disiplin dipandang sebagai cara untuk memperkuat partai sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat benar-benar dijalankan oleh pejabat di berbagai tingkatan. Di sisi lain, semakin luasnya gelombang pemecatan juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap struktur kepemimpinan.
Dampak pada jajaran militer dan prospek pengisian posisi
Menurut Neil Thomas, peneliti senior di Asia Society, kursi kosong dalam pertemuan itu mencerminkan perhatian Xi Jinping terhadap penegakan disiplin internal partai. Sebagian pengamat lain mempertanyakan apakah kampanye tersebut hanya untuk memberantas korupsi atau juga dipakai untuk menyingkirkan pejabat yang dianggap tidak loyal terhadap kepemimpinan Xi.
Perubahan besar mulai terlihat dalam struktur kepemimpinan militer China. Komisi Militer Pusat, yang menjadi lembaga tertinggi pengendali Tentara Pembebasan Rakyat China, sebelumnya memiliki tujuh anggota yang ditetapkan pada 2022.
Setelah serangkaian pemecatan, jumlah tersebut kini tinggal dua orang, yaitu Xi Jinping dan Zhang Shengmin. Menariknya, Zhang Shengmin yang sebelumnya berperan dalam pengawasan disiplin dan pemberantasan korupsi di lingkungan militer justru mendapatkan promosi pada pertemuan pekan ini.
Zhang Shengmin kemudian diangkat menjadi anggota Politbiro PKC, salah satu badan pengambil keputusan tertinggi dalam partai. Dengan pengangkatan tersebut, ia disebut menjadi satu-satunya perwakilan militer dalam jajaran Politbiro.
Perubahan ini terjadi ketika China sedang mempersiapkan Kongres Nasional PKC ke-21 yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua 2027. Kongres yang digelar setiap lima tahun itu akan menjadi momen bagi partai untuk memperbarui jajaran kepemimpinan, termasuk anggota Komite Sentral dan Politbiro.
Xi Jinping diperkirakan akan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode keempat, yang membuat masa kekuasaannya semakin panjang sebagai pemimpin China terlama sejak Mao Zedong. Meski begitu, banyaknya pejabat yang tersingkir menghadirkan tantangan tersendiri menjelang pergantian besar pada 2027.
Sejumlah analis menilai pembersihan yang berlangsung terlalu luas dapat membuat pilihan pejabat yang siap mengisi posisi penting menjadi semakin terbatas. Tantangan ini menjadi penting karena posisi yang ditinggalkan harus segera diisi oleh pejabat yang tidak hanya mampu menjalankan kebijakan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari pimpinan partai.
Dengan konteks tersebut, fokus China ke depan tidak berhenti pada kelanjutan pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin. China juga perlu memastikan bahwa pergantian besar-besaran pejabat tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta proses pengambilan keputusan di tingkat negara, apalagi di tengah persoalan ekonomi dan geopolitik yang menuntut koordinasi serta keputusan dari jajaran kepemimpinan tertinggi.
Karenanya, Kongres Nasional PKC pada 2027 akan menjadi titik penting untuk melihat bagaimana Xi Jinping menyusun kembali jajaran kepemimpinan setelah gelombang pemecatan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
