jurnalistik.co.id – John Healey kini duduk sebagai menteri keuangan, dan penunjukannya membawa ekspektasi besar soal apa yang akan ia wujudkan untuk kekuatan bersenjata Inggris.
Dalam periode sebelumnya sebagai menteri pertahanan, Healey dikenal vokal menuntut peningkatan belanja militer. Namun, ia juga pernah berhadapan dengan kebuntuan di level anggaran, hingga akhirnya memilih mundur dari pemerintahan.
Healey mengundurkan diri bulan lalu dari pemerintahan Sir Keir Starmer. Langkah itu muncul setelah ia berselisih dengan Treasury (Kementerian Keuangan) terkait arah serta pendanaan rencana investasi pertahanan.
Dalam penjelasannya saat mundur, Healey menuduh Treasury “unwilling” untuk membiayai Defence Investment Plan (DIP) secara semestinya. DIP sendiri dirancang untuk memetakan detail belanja pertahanan guna memodernisasi militer serta mengoreksi kondisi yang sebelumnya ia sebut sebagai “hollowing out” pada angkatan bersenjata.
Publikasi DIP sempat tertunda hampir setahun. Penundaan itu terjadi saat Healey terus bernegosiasi—atau, dalam laporannya—bergulat dengan Treasury dan No 10 Downing Street demi memastikan rencana tersebut dapat didanai.
Ketika ia mengundurkan diri, Healey menyatakan bahwa tawaran yang datang tidak mencukupi. Saat itu, ia hanya ditawarkan tambahan dana sebesar ÂŁ13.5bn, setara dengan kenaikan sekitar 0.08% pada anggaran pertahanan.
Orang-orang di dekat Healey kemudian mempersoalkan angka tersebut dengan menyebut bahwa secara riil tawaran itu hanya setara tambahan sekitar £10bn, sementara sisanya mereka sebut sebagai “Treasury Trickery”. Dalam surat pengunduran dirinya, Healey juga menyinggung kekesalan karena pemerintah tidak memiliki jadwal yang jelas untuk menunaikan janji meningkatkan belanja pertahanan hingga 3% dari PDB.
Target itu, menurut Healey, seharusnya dicapai pada 2030. Banyak pihak di NATO telah menegaskan bahwa aliansi perlu siap menghadapi konflik pada tahun tersebut. Tetapi di bawah Sir Keir, janji 3% masih tetap berada pada level yang kabur—disebut sebagai “some time in the next parliament”.
Berita Terkait
Lebih jauh lagi, komitmen NATO untuk mendorong belanja pertahanan ke 3.5% dari PDB pada 2035 pun tampak makin jauh dari kenyataan, sebagaimana juga tercermin dalam keluhan Healey.
Kini, saat berada di kursi menteri keuangan Andy Burnham, Healey menghadapi tekanan untuk “put his money where his mouth is”—memadankan perkataan dengan kebijakan dan alokasi anggaran. Meski begitu, jabatan barunya membuat fokus tidak bisa tunggal pada pertahanan, karena akan ada banyak tuntutan kebijakan yang bersaing.
Healey sebelumnya pernah menilai bahwa kebutuhan tambahan belanja pertahanan dalam skema kenaikan menuju 3% bukan sekadar penyesuaian kecil. Berdasarkan perhitungan Office for Budget Responsibility (OBR), pencapaian ambang 3% menuntut tambahan £17.3bn per tahun pada periode 2029–30. Dengan itu, total anggaran pertahanan perlu naik dari lebih dari £63bn per tahun menjadi mendekati £90bn pada 2030.
Setiap peningkatan belanja pertahanan juga dapat meningkatkan dorongan untuk kebijakan kenaikan pajak. Meski begitu, Healey pernah mengemukakan gagasan “creative funding options”, yang mengisyaratkan bahwa ia mempertimbangkan skema pendanaan alternatif bagi Kementerian Pertahanan.
Di sisi lain, Liberal Democrats pernah mendorong defence bonds. Sir Keir menilai itu hanyalah cara lain untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks ini, Healey menegaskan bahwa tanpa tambahan pendanaan, Angkatan Bersenjata Inggris tidak akan siap menghadapi ancaman yang terus meningkat.
Setelah pengunduran Healey, DIP versi revisi yang kemudian diterbitkan masih menyisakan “lubang” pendanaan sebesar £5bn. Rencana-rencana kunci untuk mentransformasi militer—termasuk penggunaan drone serta kapal perang dan pesawat tanpa awak—juga dinilai belum sepenuhnya dibiayai.
Para pejabat pertahanan juga menekankan pentingnya memetik pelajaran dari perang di Ukraina. Akan tetapi, rencana untuk sistem pertahanan udara baru dan senjata jarak jauh disebut masih kurang dana.
Dengan posisinya sekarang, Healey berpotensi menyusun kerangka yang lebih konkret untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 3% dari PDB. Jika ia konsisten pada apa yang ia tekankan selama masa jabatan sebelumnya, langkah itu dapat menjadi kabar positif bagi penggantinya kelak sebagai menteri pertahanan.
